BERITA TERKINI
MERANTI, DDTCNews – Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Meranti masih cukup sulit dilakukan. Pada 2016, dari 47 ribu Surat Peberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang disebar kepada wajib pajak hanya mampu menghasilkan Rp1,4 miliar saja.
Bupati Kepulauan Meranti Irwan mengatakan hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB-P2 memang masih terbilang sangat kecil, padahal uang pajak tersebut berguna untuk membangun infrastruktur daerah.
"Membangun seluruh selat panjang dan desa-desa membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi dengan kondisi alam Meranti yang jauh lebih berat dibanding kabupaten lainnya. Membayar pajak itu kan untuk membangun infrastruktur daerah, untuk kenyamanan kita semua, mengapa begitu pelit," ujarnya, baru-baru ini.
Padahal menurutnya jumlah pajak yang harus dibayarkan pemilik tanah per tahun untuk satu rumah tangga dinilai tidak mahal, yakni rata-rata hanya Rp30 ribu per tahun.
Di sisi lain, ia menyontohkan pembelian rokok sebagai perbandingannya, masyarakat rela mengeluarkan uang hingga Rp40 ribu per hari untuk membeli setidaknya 2 bungkus rokok. Karena itu Irwan merasa heran pengenaan tarif PBB-P2 yang hanya Rp30 ribu per tahun sangat sulit untuk dipungut.
Irwan mengharapkan baik Kades, Camat, maupun Lurah untuk menggencarkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat supaya seluruh warga merasa sadar pentingnya pajak bagi pembangunan. Bahkan ia menawarkan reward kepada Kades jika bisa meningkatkan persentase penerimaan.
"Saya melihat potensi PBB-P2 ini masih sangat besar, saya harap peran Camat, Lurah, Kades untuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat,” kata Irwan.
Sebagai informasi, seperti dikutip dari Riaugreen, hadiah tersebut berupa umroh gratis untuk 3 orang per satu kecamatan. Adapun yang berhak meraih umroh gratis ini harus memenuhi kriteria, yaitu1) Lurah dengan realisasi capaian tertinggi dibanding kelurahan lainnya; 2) Kades yang berhasil meningkatkan persentase penerimaan PBB-P2 dari penerimaan sebelumnya; dan 3) Camat yang paling tinggi capaian ketiganya.
“Jadi bagi Kades yang saat ini penerimaan PBB-P2 masih rendah, berpeluang besar memperoleh Umroh karena tak sulit meningkatkan persentase penerimaanya," pungkasnya. (Amu)
