Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Serikat Buruh Minta Revisi UU PPh, Ada Apa?

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kongres Perburuhan Nigeria (The Nigeria Labour Congress/NLC) telah mengadvokasi amendemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Langkah ini untuk mengecualikan upah minimum baru 30.000 naira (sekitar Rp1,15 juta) dari pungutan pajak.

Dalam mosi yang diajukan oleh The National Union of Textile Garment and Tailoring Workers of Nigeria (NUTGTWN) pada sesi pleno konferensi delegasi ke-12 NLC di Abuja, serikat pekerja melihat ‘serangan’ terhadap pendapatan riil berupa devaluasi Naira yang tidak terkendali dan inflasi yang tinggi.

Sekretaris Jenderal NUTGTWN, Issa Aremu mengatakan langkah penting yang harus dilakukan badan induk (NLC) adalah menekanFederal Inland Revenue Service (FIRS) untuk menaikkan batas sehingga upah minimum 30.000 naira bisa jatuh di bawah batas penghasilan kena pajak.

Baca Juga: Wah, Thailand Berencana Turunkan Tarif Pajak Orang Pribadi

“30.000 naira sebenarnya adalah jumlah yang dikompromikan dari 56.000 naira yang diusulkan sebelumnya, sehingga harus dilindungi. Jika pemerintah federal dapat memberikan 10 tahun tax holiday, mengapa tidak memberikan hal yang sama kepada pekerja?” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (7/2/2019).

Dengan upah minimum yang bebas pajak itu, ada potensi pembalikan ekonomi ke arah positif. Uang dari masyarakat akan digunakan untuk konsumsi. Hal ini akan memberikan efek adanya daya beli masyarakat yang berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal NLC, Peter Ozo-Eson mengatakan UU PPh perlu diamendemen untuk melindungi daya beli pekerja. Menurutnya upah minimum senilai 30.000 naira yang disepakati merupakan hasil kompromi yang sangat rendah.

Baca Juga: Biaya-biaya Non Fiskal

“Idealnya, itu tidak boleh dikenai pajak. Namun, saya percaya bahwa cara yang benar untuk melakukannya adalah dengan mengubah UU PPh untuk memastikan bahwa tingkat upah minimum di bawah penghasilan kena pajak,” katanya.

Saat ini, seperti dilansir Allafrica, jika penghasilan 18.000 per bulan, pajak 0%. Dengan demikian upah 30.000 naira, jika menggunakan aturan yang berlaku saat ini, akan terkena pajak karena berada di atas batas pembebasan.

Saat terpilih kembali sebagai Presiden NLC, Ayuba Wabba berjanji akan menggandakan upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja di Nigeria. Upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan global – lebih banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan meskipun kekayaan global meningkat – , menurutnya, menjadi sangat krusial. (kaw)

Baca Juga: Biaya-Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

Sekretaris Jenderal NUTGTWN, Issa Aremu mengatakan langkah penting yang harus dilakukan badan induk (NLC) adalah menekanFederal Inland Revenue Service (FIRS) untuk menaikkan batas sehingga upah minimum 30.000 naira bisa jatuh di bawah batas penghasilan kena pajak.

Baca Juga: Wah, Thailand Berencana Turunkan Tarif Pajak Orang Pribadi

“30.000 naira sebenarnya adalah jumlah yang dikompromikan dari 56.000 naira yang diusulkan sebelumnya, sehingga harus dilindungi. Jika pemerintah federal dapat memberikan 10 tahun tax holiday, mengapa tidak memberikan hal yang sama kepada pekerja?” ujarnya, seperti dikutip pada Kamis (7/2/2019).

Dengan upah minimum yang bebas pajak itu, ada potensi pembalikan ekonomi ke arah positif. Uang dari masyarakat akan digunakan untuk konsumsi. Hal ini akan memberikan efek adanya daya beli masyarakat yang berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal NLC, Peter Ozo-Eson mengatakan UU PPh perlu diamendemen untuk melindungi daya beli pekerja. Menurutnya upah minimum senilai 30.000 naira yang disepakati merupakan hasil kompromi yang sangat rendah.

Baca Juga: Biaya-biaya Non Fiskal

“Idealnya, itu tidak boleh dikenai pajak. Namun, saya percaya bahwa cara yang benar untuk melakukannya adalah dengan mengubah UU PPh untuk memastikan bahwa tingkat upah minimum di bawah penghasilan kena pajak,” katanya.

Saat ini, seperti dilansir Allafrica, jika penghasilan 18.000 per bulan, pajak 0%. Dengan demikian upah 30.000 naira, jika menggunakan aturan yang berlaku saat ini, akan terkena pajak karena berada di atas batas pembebasan.

Saat terpilih kembali sebagai Presiden NLC, Ayuba Wabba berjanji akan menggandakan upaya untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pekerja di Nigeria. Upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan global – lebih banyak orang hidup di bawah garis kemiskinan meskipun kekayaan global meningkat – , menurutnya, menjadi sangat krusial. (kaw)

Baca Juga: Biaya-Biaya Pengurang Penghasilan Bruto
Topik : Nigeria, buruh, serikat pekerja, pajak penghasilan
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Kamis, 06 Juli 2017 | 08:11 WIB
ETHIOPIA
Kamis, 18 Mei 2017 | 17:02 WIB
SPANYOL
Jum'at, 05 Agustus 2016 | 07:32 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 22 Maret 2017 | 15:36 WIB
INDIA
Kamis, 03 November 2016 | 07:07 WIB
KENYA
Rabu, 28 September 2016 | 17:07 WIB
PAKISTAN
Rabu, 24 Agustus 2016 | 14:11 WIB
FILIPINA