Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Selalu Tidak Capai Target, Pendapatan Pajak Air Tanah Dimaksimalkan

2
2

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memaksimalkan pendapatan di sektor pajak air tanah pada 2019. Sektor tersebut dinilai masih belum maksimal sejak 2016 silam.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Herman Hanafi mengatakan pendapatan dari sektor pajak air tanah masih terus diupayakan agar mencapai target yang sudah ditetapkan. Selalu tidak pernah tercapainya target yang sudah ditentukan menunjukkan masih besarnya potensi.

“Kita terus gali potensi pajaknya. Kami sedang upayakan di tahun ini mencapai target yang ditetapkan,” kata Herman seperti dikutip Senin (8/7/2019).

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Mulai Besok Pemutihan Pajak Resmi Berlaku

Berdasarkan catatan Dispenda Kabupaten Bekasi, pemerintah meraup pendapatan dari sektor pajak air tanah senilai Rp4,1 miliar pada 2016. Realisasi ini sekitar 93,26% dari target Rp4,5 miliar. Pada 2017, realisasi tercatat turun drastis karena hanya mencapai 81,15% dari target Rp4,5 miliar.

Selanjutnya, pada 2018, capaian kinerja penerimaan pajak air tanah mencapai 93% dari target Rp4,5 miliar. Tahun ini, pemerintah akan menggali potensi pendapatan dari sektor pajak air tanah sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No 5/2018 tentang Pajak Daerah.

Menurut Herman, tidak tercapainya target pajak air tanah disebabkan banyak pelaku industri yang tidak membayar pajak penggunaan air tanah. Saat ini, tercatat ada sekitar 300 wajib pajak atau perusahaan yang membayar pajak air tanah.

Baca Juga: Aplikasi Ini Permudah Pembayaran Pajak Warga Tangsel

Jejen Sayuti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi melihat retribusi pajak dari sektor air tanah memang belum tergali secara maksimal oleh pemerintah setiap tahunnya. Padahal, sambungnya, kontribusi penerimaan dari sektor itu bisa memberi hasil besar bagi pemerintah daerah.

Menurut dia, pajak air tanah bisa menjadi salah satu pendapatan terbesar di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, setiap industri yang berdiri membutuhkan air untuk menjalankan proses usahanya. Namun, pendapatan yang didapat pemerintah daerah jauh dari target.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada lebih dari 2.000 perusahaan berada di Kawasan Industri. Namun, dari jumlah tersebut, hanya ada 300 perusahaan yang berizin menggunakan air tanah.

Baca Juga: Pemkab Kolaka Luncurkan Alat Perekam Pajak

Seperti dilansir antaranews, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Jejen, perusahaan yang memanfaatkan air harus memberikan kontribusi yang besar kepada daerah melalui pembayaran pajak. (MG-dnl/kaw)

“Kita terus gali potensi pajaknya. Kami sedang upayakan di tahun ini mencapai target yang ditetapkan,” kata Herman seperti dikutip Senin (8/7/2019).

Baca Juga: Catat Tanggalnya! Mulai Besok Pemutihan Pajak Resmi Berlaku

Berdasarkan catatan Dispenda Kabupaten Bekasi, pemerintah meraup pendapatan dari sektor pajak air tanah senilai Rp4,1 miliar pada 2016. Realisasi ini sekitar 93,26% dari target Rp4,5 miliar. Pada 2017, realisasi tercatat turun drastis karena hanya mencapai 81,15% dari target Rp4,5 miliar.

Selanjutnya, pada 2018, capaian kinerja penerimaan pajak air tanah mencapai 93% dari target Rp4,5 miliar. Tahun ini, pemerintah akan menggali potensi pendapatan dari sektor pajak air tanah sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No 5/2018 tentang Pajak Daerah.

Menurut Herman, tidak tercapainya target pajak air tanah disebabkan banyak pelaku industri yang tidak membayar pajak penggunaan air tanah. Saat ini, tercatat ada sekitar 300 wajib pajak atau perusahaan yang membayar pajak air tanah.

Baca Juga: Aplikasi Ini Permudah Pembayaran Pajak Warga Tangsel

Jejen Sayuti, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi melihat retribusi pajak dari sektor air tanah memang belum tergali secara maksimal oleh pemerintah setiap tahunnya. Padahal, sambungnya, kontribusi penerimaan dari sektor itu bisa memberi hasil besar bagi pemerintah daerah.

Menurut dia, pajak air tanah bisa menjadi salah satu pendapatan terbesar di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, setiap industri yang berdiri membutuhkan air untuk menjalankan proses usahanya. Namun, pendapatan yang didapat pemerintah daerah jauh dari target.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat ada lebih dari 2.000 perusahaan berada di Kawasan Industri. Namun, dari jumlah tersebut, hanya ada 300 perusahaan yang berizin menggunakan air tanah.

Baca Juga: Pemkab Kolaka Luncurkan Alat Perekam Pajak

Seperti dilansir antaranews, hal-hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Jejen, perusahaan yang memanfaatkan air harus memberikan kontribusi yang besar kepada daerah melalui pembayaran pajak. (MG-dnl/kaw)

Topik : pajak air tanah, pajak daerah, Kabupaten Bekasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
KABUPATEN JAYAPURA
Kamis, 18 Agustus 2016 | 15:41 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 09:59 WIB
YOGYAKARTA
Jum'at, 23 November 2018 | 14:32 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:03 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 15:29 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 16:15 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:04 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 23 November 2018 | 17:54 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI
Jum'at, 27 April 2018 | 14:40 WIB
TANGERANG SELATAN
Kamis, 25 April 2019 | 15:30 WIB
SUMATRA UTARA
Rabu, 07 September 2016 | 21:01 WIB
SUMATERA UTARA