Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Rugi, Kesulitan Keuangan, dan Pinjaman Tanpa Bunga

3

Pertanyaan:

PERUSAHAAN kami hendak memberikan pinjaman tanpa bunga kepada perusahaan anak yang sedang mengalami kerugian. Kami mendapatkan informasi bahwa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham diperkenankan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (PP 94/2010). Salah satu persyaratannya adalah perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Hal yang ingin kami tanyakan, apakah menurut ketentuan perpajakan kondisi rugi sama dengan kesulitan keuangan dan risiko pajak apa yang timbul apabila perusahaan anak  dianggap tidak sedang mengalami kesulitan keuangan?

Nina, Jakarta.

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nina. Kesulitan keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 PP 94/2010 memang belum diatur secara jelas di dalam Perundang-undangan Pajak Penghasilan. Akan tetapi, berdasarkan bunyi Pasal 12 ayat (1) PP 94/2010, dapat diketahui bahwa rugi dan kesulitan keuangan merupakan hal yang tidak bisa disamakan.

Pasal 12 ayat (1) PP 94/2010 menarik garis pemisah antara kerugian dan kesulitan keuangan. Kondisi rugi merupakan syarat bagi pemegang saham pemberi pinjaman agar pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham diperkenankan, sedangkan kesulitan keuangan menjadi syarat bagi penerima pinjaman agar pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham diperkenankan.

“Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:

  1. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
  2. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
  3. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
  4. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Lebih lanjut, Putusan Pengadilan Nomor Put. 31201/PP/M.XV/15/2001 juga memperkuat bahwa rugi dan kesulitan keuangan tidak dapat disamakan. Berikut ini adalah kutipan dari Majelis Hakim:

“bahwa menurut Majelis tidak juga disebutkan masalah mengalami kerugian tapi “perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya” sehingga untuk pembuktiannya bisa dilakukan dengan berbagai analisa dan salah satunya adalah rasio likuiditas;”

Kondisi rugi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 94/2010 hanya menjadi faktor yang melekat pada pemberi pinjaman dan bukan pada pihak yang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Dalam kasus ini, berarti perusahaan anak sebagai penerima pinjaman harus membuktikan bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan.

Dalam beberapa literatur, kesulitan keuangan pada dasarnya dapat dilihat baik dari sisi profitabilitas suatu perusahaan maupun sisi likuiditas/solvabilitas perusahaan. Brigham dan Daves (2003) menyatakan bahwa kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesulitan keuangan dan rugi bukan merupakan hal yang sama. Oleh sebab itu, dalam kasus ini harus dilihat kembali berdasarkan analisis keuangan apakah memang perusahaan anak yang sedang rugi nyatanya sedang mengalami kesulitan keuangan atau tidak.

Dalam hal Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa perusahaan anak yang sedang rugi tidak memenuhi kondisi sedang dalam kesulitan keuangan maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) dan Pasal 12 ayat (2) PP 94/2010, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan suku bunga wajar atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu, di sisi pemberi pinjaman terdapat risiko dikoreksinya penghasilan lain berupa bunga pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Demikian jawaban kami. Salam (Disclaimer)

Topik : Konsultasi, Pinjaman tanpa Bunga
artikel terkait
Senin, 26 September 2016 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Oktober 2016 | 15:35 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 06 Oktober 2016 | 11:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 03 Juni 2016 | 17:43 WIB
KONSULTASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 26 September 2016 | 10:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 15 Oktober 2018 | 09:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 21 April 2017 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 13 Agustus 2018 | 14:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 26 Juni 2017 | 11:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 15 Agustus 2016 | 11:31 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 01 November 2018 | 08:01 WIB
KONSULTASI TRANSFER PRICING
Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:41 WIB
KONSULTASI
Selasa, 03 April 2018 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 20 Oktober 2016 | 15:35 WIB
KONSULTASI PAJAK
3