Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

Respons Cepat Presiden

A+
A-
1
A+
A-
1
Respons Cepat Presiden

Ilustrasi. (id.alieexpress.com)

DI LUAR dugaan, Selasa (31/3/2020) Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk merespons pandemi virus Corona atau Covid-19.

Pokok yang di luar dugaan tadi adalah masuknya materi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan (RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian), yaitu penurunan tarif pajak secara lebih cepat dan penerapan pajak digital.

Presiden Joko Widodo berpendapat Indonesia saat ini menghadapi situasi yang memaksa di tengah tantangan berat adanya pandemi Covid-19. Virus Corona bukan hanya membawa masalah kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa implikasi pada ekonomi.

Baca Juga: Begini Kinerja Penanganan Pencucian Uang Bidang Pajak 2016-2020

Perpu ini memberikan pondasi untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, sekaligus stabilitas sistem keuangan. “Karena yang kita hadapi saat ini adalah situasi yang memaksa,” kata Presiden.

Dalam Perpu itu, pemerintah menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% kemudian menjadi 20%. Tarif 22% berlaku mulai 2020-2021 dan menjadi 20% pada 2022, lebih cepat satu tahun dari jadwal RUU Omnibus Law Perpajakan, yang berlaku mulai 2021-2022, kemudian 2023.

Yang tidak kalah penting adalah penerapan pajak digital. Pemerintah semula berencana menunggu konsensus Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang ditarget Desember tahun ini, bersamaan waktunya dengan tenggat penyelesaian RUU Omnibus Law Perpajakan.

Baca Juga: Negara Ini Targetkan Jumlah Wajib Pajak Digital Capai 1.000

Namun, pemerintah ‘mencuri start’ terlebih dahulu dengan memperkenalkan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan (PPh) untuk transaksi digital melalui Perpu yang berlaku 31 Maret 2020 itu. Ini adalah terobosan yang jitu, baik untuk penerimaan maupun untuk prinsip keadilan.

”Transaksi elektronik melonjak tajam di tengah virus Corona karena masyarakat mengurangi mobilitas fisik. Oleh karena itu, pemerintah ingin memungut pajak pada perusahaan digital yang mendapatkan keuntungan besar dari masyarakat Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Memang, Perpu ini masih harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikutnya, atau pada sidang pertama DPR setelah Perpu ditetapkan. Kalau DPR setuju, Perpu ini ditetapkan menjadi UU. Namun kalau tidak setuju, Perpu ini harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca Juga: Korporasi Multinasional Minta OECD Sederhanakan Skema Pajak Digital

Kalau kita berhitung secara politik, pemerintah jelas sudah memenangkan pertempuran untuk mengundangkan Perpu tersebut. Pemerintah praktis mengendalikan 6 dari 9 partai yang memiliki kursi di DPR atau setara dengan 77% kursi. Jumlah itu sudah lebih dari dua per tiga suara di DPR.

Di sisi lain, kalangan pelaku usaha yang tertekan dampak pandemi virus Corona—sehingga sudah berpikir untuk melakukan PHK—tentu akan bersuara positif terhadap Perpu tersebut. Karena itu, hampir muskil kita membayangkan ada penolakan masif di DPR terhadap Perpu tersebut.

Kita juga berharap Perpu ini bisa diterima DPR dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ingat, berdasarkan perkiraan terbaru The Economist Intellegence Unit, hanya Indonesia, India, dan China di negara G20 yang lolos dari resesi, meski dengan pertumbuhan masing-masing hanya 1%, 2,1%, dan 1%

Baca Juga: Jokowi: Kita Harus Sadar Masih dalam Kondisi Krisis

Karena itu, sudah menjadi bagian dari mandat Presiden untuk ‘memajukan kesejahteraan umum’ sebagaimana tertulis dalam konstitusi. Untuk itu, perekonomian Indonesia harus diselamatkan, dan nyawa manusia jangan sampai dikorbankan.

Topik : perpu 1 nomor 20, pajak digital, tarif pph badan, jokowi, sri mulyani
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 12 Januari 2021 | 09:14 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Senin, 11 Januari 2021 | 19:07 WIB
PENANGANAN COVID-19
Senin, 11 Januari 2021 | 11:00 WIB
PMK 226/2020
Senin, 11 Januari 2021 | 10:30 WIB
PORTUGAL
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Minggu, 17 Januari 2021 | 07:01 WIB
KOTA BOGOR
Minggu, 17 Januari 2021 | 06:01 WIB
DISTRIBUSI VAKSIN
Sabtu, 16 Januari 2021 | 16:01 WIB
KEPATUHAN PAJAK