Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Reformasi Pajak di Negara Ini Ditolak Pegawainya Sendiri

A+
A-
1
A+
A-
1
Reformasi Pajak di Negara Ini Ditolak Pegawainya Sendiri

Kantor pajak India. (Foto: zeenews.india.com)

JAKARTA, DDTCNews - Di India, program reformasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak, Central Board of Direct Taxes (CBDT), justru ditolak oleh pegawai pajaknya sendiri.

Pegawai pajak yang tergabung dalam Income Tax Employees Federation dan Income Tax Gazetted Officers' Association yang disebut mewakili 97% dari total pegawai menolak faceless assessments atau pengawasan tanpa tatap muka.

"Pegawai pajak sebenarnya mendukung program reformasi pajak CBDT, tetapi pegawai pajak khawatir langkah ini akan membuat pegawai pajak bekerja di tempat yang jauh dari keluarga," ujar keterangan kedua asosiasi pegawai pajak tersebut, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal

Kekhawatiran itu timbul terutama karena pengawasan pajak tanpa tatap muka ini juga diikuti perubahan sistem alokasi pegawai pajak dari berbasis teritorial menjadi berbasis alokasi dinamis. Pegawai pajak dimungkinkan untuk ditempatkan di manapun di India tergantung kebutuhan CBDT.

Menurut Income Tax Employees Federation dan Income Tax Gazetted Officers' Association, faceless assessment dan perubahan sistem alokasi pegawai ini belum dipertimbangkan matang oleh CBDT. Mereka mengeluh masukan dari pegawai pajak sama sekali tidak dipertimbangkan.

Pakar perpajakan dari AKM Global Amit Maheshwari mengatakan keluhan ini bisa menghambat implementasi dari reformasi pajak apabila tidak dipertimbangkan dengan matang oleh CBDT.

Baca Juga: Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

"Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi antara CBDT selaku otoritas pajak dengan pegawai pajaknya sendiri. Hal ini bisa menimbulkan disparitas antara rancangan kebijakan pajak dengan implementasi dari kebijakan tersebut di lapangan," ujar Maheshwari.

Chairman Nangia Anderson India, Rakesh Nangia, mengatakan reformasi pajak yang digulirkan CBDT termasuk pengawasan pajak tanpa tatap muka ini perlu didukung oleh perubahan pola pikir dan effort yang besar agar bisa diterapkan di lapangan.

"Otoritas perlu menjamin bahwa sistem baru yang dibangun melalui kebijakan ini tidak akan mengganggu perkembangan karir dan rasa aman dari setiap pegawai pajak," ujar Nangia seperti dilansir bloombergquint.com. (Bsi)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Reformasi Jadi Syarat Indonesia Jadi Negara Maju

Topik : India, reformasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 28 Oktober 2021 | 17:09 WIB
INDIA

Konsensus Tercapai, Pajak Digital akan Dicabut

Selasa, 26 Oktober 2021 | 12:30 WIB
AUSTRIA

Tarif PPh Orang Pribadi Bakal Dipangkas Bertahap Hingga 2024

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Reformasi Pajak Paling Tepat Dilakukan Saat Krisis, Ini Alasannya

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 19:00 WIB
MALAYSIA

Pacu Industri Pariwisata 2022, Berbagai Insentif Pajak Disiapkan

Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Tempat Lelang Berikat?

Senin, 06 Desember 2021 | 18:00 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jangan Gampang Tergiur Penawaran Aset Kripto, Investor Perlu Tahu Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 17:21 WIB
PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Target Presidensi G-20 Indonesia: Proposal Pilar 1 Diteken Juli 2022

Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI

Cara Mengajukan Pemesanan Pita Cukai Rokok

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim