Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Rasio PPN Terhadap PDB Indonesia Masih Rendah, Ini Penjelasan Kemenkeu

A+
A-
1
A+
A-
1
Rasio PPN Terhadap PDB Indonesia Masih Rendah, Ini Penjelasan Kemenkeu

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat rasio pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada saat ini hanya sebesar 3,6%.

Pemerintah dalam laporan APBN Kita edisi Juni 2021 menyebut performa tersebut disebabkan tarif PPN Indonesia yang rendah serta pemberian berbagai pengecualian dan fasilitas PPN. Saat ini, rasio PPN Indonesia tercatat lebih rendah dibandingkan negara lain di dunia, termasuk negara tetangga.

"Kinerja PPN Indonesia masih di bawah negeri jiran seperti Thailand dan Singapura," tulis pemerintah dalam laporan tersebut, dikutip pada Kamis (24/6/2021).

Baca Juga: BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Laporan tersebut tidak memerinci rasio PPN di Thailand dan Singapura. Namun, terdapat data mengenai rata-rata rasio PPN negara lain seperti Turki, Argentina, Afrika Selatan, dan Meksiko yang mencapai 6,62%.

Tarif PPN Indonesia sebesar 10% juga masih di bawah rata-rata tarif negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni 19%. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata tarif PPN di negara BRICS – Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan – sebesar 17%.

Pada saat ini, ada tren sejumlah negara menaikkan tarif PPN sebagai kompensasi kecenderungan negara-negara dunia dalam menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Pada 2020, tercatat 9 negara yang menurunkan tarif PPh perusahaan, termasuk Prancis, Kolombia, dan Belgia.

Baca Juga: Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

"Indonesia memang belum mengikuti kecenderungan berbagai negara dalam menaikkan tarif PPN,” tulis pemerintah dalam laporan tersebut.

Saat ini, pemerintah tengah mencoba untuk membangun pondasi perpajakan jangka menengah dan panjang melalui konsolidasi fiskal agar tercipta ruang fiskal dalam APBN.

Dalam konteks tersebut, peningkatan penerimaan perpajakan menjadi jalan paling rasional untuk ditempuh. Salah satunya dengan membuat sistem perpajakan yang berkeadilan dan setara melalui penghapusan berbagai pengecualian dan fasilitas PPN.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Menurut pemerintah, penghapusan pengecualian dan fasilitas PPN saat ini telah ditempuh banyak negara di dunia. Misalnya China yang tidak memberikan pengecualian PPN, tetapi memberikan fasilitas Zona Ekonomi Khusus.

Sementara itu, Singapura memberikan pengecualian pengenaan PPN seperti untuk sektor properti dan jasa keuangan, tetapi tidak memberikan fasilitas. Adapun di Indonesia, ada banyak pengecualian dan fasilitas PPN sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

“Masyarakat berpenghasilan tinggi diuntungkan karena mengonsumsi barang dan jasa yang sama dengan masyarakat berpenghasilan rendah,” imbuh pemerintah.

Baca Juga: Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Di sisi lain, pemberian pengecualian dan fasilitas PPN mengakibatkan adanya distorsi ekonomi sehingga produk dalam negeri tidak bisa bersaing dengan produk impor. Alasannya, pengecualian PPN membuat produsen barang atau jasa dalam negeri yang memanfaatkan tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya sehingga menambah biaya.

Terkait dengan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN, Anda dapat pula menyimak Fokus ‘Menata Ulang Pengecualian dan Fasilitas PPN’. (kaw)

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven
Topik : kebijakan pajak, PPN, APBN Kita, pengecualian PPN, Kemenkeu, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 16:39 WIB
PMK 96/2021

PMK Baru, Ini Syarat Penyerahan Yacht Usaha Pariwisata Bebas PPnBM

Jum'at, 30 Juli 2021 | 14:57 WIB
KANWIL DJP SUMSEL BABEL

7 KPP Lakukan Sita Serentak Aset Wajib Pajak

Jum'at, 30 Juli 2021 | 13:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Pembuktian Kebenaran Faktur Pajak Ganda

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP