KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025? Sri Mulyani Bilang Begini

Muhamad Wildan | Kamis, 21 Maret 2024 | 10:00 WIB
Program Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025? Sri Mulyani Bilang Begini

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah belum melakukan pembahasan terkait dengan program makan siang gratis untuk tahun depan.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru melakukan pembahasan postur anggaran secara umum guna menyiapkan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"Boro-boro ngomongin belanja kementerian dan lembaga (K/L), postur saja masih dalam bentuk range. Itupun masih pembahasan yang sangat awal," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Baca Juga:
Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Mengingat saat ini masa transisi pemerintahan dan APBN 2025 bakal dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya, program yang dijanjikan oleh presiden nantinya bisa diakomodasi sesuai dengan prosedur penyusunan anggaran yang berlaku.

"Sama dengan tradisi transisi, kami akan membantu mendesain APBN transisi itu dengan etikanya. Ini perlu ada fatsun politik dan komunikasi politik yang kami coba jaga secara proper," ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Kemenko Perekonomian sebelumnya mengeklaim program makan siang gratis yang diusung oleh capres Prabowo Subianto akan disimulasikan di berbagai daerah. Contoh, program makan siang gratis sempat disimulasikan di Kabupaten Tangerang.

Baca Juga:
Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

"Simulasi itu ya masing-masing daerah. Tadi, saya menerima undangan bupati Merauke. Kalau di sana, namanya gerakan makan ikan. Jadi, beda lagi, Ini semua inisiatifnya dari daerah. Kami di sini belanja masalah saja," tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 8 Maret 2024.

Dia menjelaskan bahwa tugas pemerintah pusat ialah memastikan kebijakan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat jumlah.

"Dengan makin banyak [daerah] yang voluntary menyiapkan, opsi-opsinya akan makin terlihat. Dari situ kemudian pemerintah membuat kebijakan," katanya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 07:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Sri Mulyani Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,17% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

BERITA PILIHAN
Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran

Sabtu, 27 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Penindakan Kepabeanan dan Cukai dari Tahun ke Tahun

Sabtu, 27 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! WP Ini Tak Kena Sanksi Denda Meski Telat Lapor SPT Tahunan

Sabtu, 27 April 2024 | 10:03 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Wajib Pajak Siap-Siap Ditunjuk DJP, Ikut Uji Coba Coretax System

Sabtu, 27 April 2024 | 10:00 WIB PENDAPATAN DAERAH

Mendagri Minta Pemda Ambil Terobosan Demi Tingkatkan PAD