BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Senin (10/7) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akam bertemu dengan perwakilan petani dan pengusaha tebu se-Jawa untuk membahas tentang kebijakan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas gula tebu.
Petani dan pengusaha tebu mendesak pemerintah agar segera mencabut kebijakan pengenaan PPN sebesar 10% untuk gula tebu. Ini dikarenakan pengenaan pajak dinilai semakin memperlebar kerugian yang ditanggung oleh petani tebu.
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan terkait persoalan dari PPN untuk gula tebu ini, Kementerian Pertanian (Kementan) sebaiknya berkonsultasi dengan Kemenkeu mengenai skema yang tepat. Berita lainnya tentang pemerintah yang membuat dua skenario dalam menyusun RAPBN-P 2017. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Pemerintah membuat dua skenario untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Skenario pertama merupakan kondisi riil yang mengacu pada APBN induk dan menggunakan asumsi serapan belanja bisa 100% hingga akhir tahun. Dalam skenario ini, pemerintah mengajukan angka defisit fiskal sebesar 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp 397,2 triliun. Namun, pemerintah menambahkan satu kolom di samping angka yang diajukan dalam RAPBNP, yakni angka proyeksi. Proyeksi yang digunakan mengacu pada realisasi belanja negara yang tidak akan menyentuh 100% sepenuhnya, melainkan hanya sekitar 97%.
Tim kurator PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) mengagendakan pertemuan dengan kantor pajak untuk membicarakan soal aset-aset perusahaan. Sebab, diketahui mayoritas seluruh aset CMNC saat ini sudah disita pajak guna melunasi kewajiban atas tagihan pajak. Salah satu kurator CMNC Tri Hartanto mengatakan, pihaknya memang telah melakukan komunikasi dengan pihak pajak melalui CMNC.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Pembentukan Satgas ini nantinya tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), namun belum ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pembentukan Satgas diperlukan karena banyaknya praktik tidak sehat di pelabuhan dan perbatasan dan dapat merusak sendi perekonomian. Pelabuhan merupakan salah satu pintu masuk dan keluar suatu negara dalam lalu lintas.
Pemerintah akan merealokasi Rp16 triliun belanja barang kementerian dan lembaga di RAPBN-Perubahan 2017 supaya dana itu dapat digunakan untuk kegiatan lain yang masuk prioritas dan mendesak. Postur RAPBN-Perubahan 2017 menyatakan langkah efisiensi tersebut bersumber dari rupiah murni dan berasal dari belanja honorarium, perjalanan dinas dan paket meeting. Selain itu, efisiensi juga terjadi pada komponen langganan daya dan jasa, honorarium tim maupun kegiatan, biaya rapat, iklan serta operasional perkantoran, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.
Kementerian ESDM mengatakan tahun ini tidak akan terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) baik untuk rumah tangga maupun industri. Malahan pemerintah berencana untuk menurunkan tarif listrik bila PT PLN (Persero) bisa melakukan efisiensi pada tahun ini. PLN pun menyambut baik rencana tersebut dan siap menjalankan hal itu. (Amu)
