Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Perkembangan Kebijakan Pajak Terkini Australia

1
1

Darussalam di kampus University of Sydney, Australia

SYDNEY, DDTCNews - Pemerintah Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malcolm Turnbull, pada akhirnya menyatakan bahwa pemerintahannya untuk sementara waktu tidak lagi mengusulkan proposal pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25%.

Pernyataan tersebut diumumkan oleh Menteri Keuangan Australia dan pemimpin negosiator pemerintah di Senat, Matthias Cormann, pada tanggal 27 Maret 2018. Keputusan tersebut diambil setelah melalui perdebatan panjang selama beberapa minggu terakhir, di mana pemerintah tidak berhasil mendapatkan komitmen voting dari Senat. Oleh karena itu, proposal penurunan tarif untuk sementara waktu tidak diteruskan.

Cormann mengatakan bahwa apabila pemungutan suara dilakukan saat ini maka proposal tersebut kemungkinan akan kandas sehingga pemerintah memutuskan untuk menarik proposal tersebut. Namun, pemerintah akan mencoba membahas kembali pada jadwal sidang Senat berikutnya mengenai anggaran dasar Federal pada bulan Mei mendatang.

Baca Juga: Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini

Sebelumnya, proposal penurunan tarif pajak badan untuk perusahaan kecil dan menengah sudah disetujui oleh Senat. Dengan demikian, perusahaan dengan peredaran usaha kurang dari AU$ 50 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 27.5%.

Lebih lanjut, momentum proposal penurunan tarif pajak badan tersebut juga telah didapatkan dari asosiasi pengusaha, The Business Council of Australia, yang menjanjikan untuk menggelontorkan investasi lebih banyak lagi untuk menciptakan lapangan kerja, apabila proposal penurunan tarif tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah. 

Dukungan dari komunitas pengusaha tersebut dilatarbelakangi juga oleh tren global penurunan tarif PPh Badan, terutama pemangkasan pajak yang dilakukkan oleh Amerika Serikat dari 35% menjadi 21%. Memperhatikan tren penurunan tarif pajak yang terjadi saat ini (lihat: Banyak Negara Pangkas Tarif Pajak), mengakibatkan Australia menjadi salah satu negara anggota OECD dengan tarif pajak tertinggi.

Baca Juga: Jelaskan Soal Integritas, Sri Mulyani Ambil Isu Penurunan Pajak

Lebih lanjut, Scott Morrison, treasurer dan anggota senior dari kabinet PM Malcolm Turnbull, dalam wawancaranya dengan The Sydney Morning Herald menekankan bahwa “tanpa pemangkasan pajak, Australia akan kehilangan lapangan pekerjaan….”

Di sisi lain, pihak oposisi dari Partai Pekerja, beragumentasi bahwa penurunan tarif pajak tidak akan langsung berimbas pada penciptaan lapangan kerja maupun kenaikan upah, justru sebagian besar hanya akan berdampak kepada para pemegang saham/perusahaan asing.

Pihak oposisi juga berpendapat bahwa tarif pajak Australia yang saat ini sebesar 30% dengan penerapan sistem imputasi dividen, pada dasarnya kalau dihitung tarif efektifnya  hanya sebesar 20%.

Baca Juga: Ternyata Ini Tujuan China Pangkas Pajak Besar-besaran

Selain kebijakan pemangkasan tarif pajak di atas, pemerintah Australia juga mengajukan proposal kebijakan pajak kepada Senat sebagai berikut ini:

  1. Proposal kebijakan pajak untuk melakukan ratifikasi Multilateral Instrumen (“MLI”). Setelah proses ratifikasi MLI, Australia akan mengirimkan notifikasi kepada OECD. MLI ini akan berlaku 3 bulan setelah notifikasi tersebut;
  2. Proposal perubahan kebijakan pajak tentang Multinational Anti Avoidance Law (“MAAL”). Perubahan kebijakan ini untuk menutup perencanaan pajak melalui skema penggunaan trust ataupartnership untuk mencegah diterapkannya MAAL;
  3. Proposal kebijakan pajak untuk menerapkan Asia Region Fund Passport. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan perjanjian antara Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Selandia Baru mengenai deregulasi collective investment vehicle dalam transaksi lintas batas negara.

Cormann mengatakan bahwa apabila pemungutan suara dilakukan saat ini maka proposal tersebut kemungkinan akan kandas sehingga pemerintah memutuskan untuk menarik proposal tersebut. Namun, pemerintah akan mencoba membahas kembali pada jadwal sidang Senat berikutnya mengenai anggaran dasar Federal pada bulan Mei mendatang.

Baca Juga: Tarif & Kemudahan Bayar Pajak Jadi Sorotan Utama Investor Tahun Ini

Sebelumnya, proposal penurunan tarif pajak badan untuk perusahaan kecil dan menengah sudah disetujui oleh Senat. Dengan demikian, perusahaan dengan peredaran usaha kurang dari AU$ 50 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 27.5%.

Lebih lanjut, momentum proposal penurunan tarif pajak badan tersebut juga telah didapatkan dari asosiasi pengusaha, The Business Council of Australia, yang menjanjikan untuk menggelontorkan investasi lebih banyak lagi untuk menciptakan lapangan kerja, apabila proposal penurunan tarif tersebut dapat diwujudkan oleh pemerintah. 

Dukungan dari komunitas pengusaha tersebut dilatarbelakangi juga oleh tren global penurunan tarif PPh Badan, terutama pemangkasan pajak yang dilakukkan oleh Amerika Serikat dari 35% menjadi 21%. Memperhatikan tren penurunan tarif pajak yang terjadi saat ini (lihat: Banyak Negara Pangkas Tarif Pajak), mengakibatkan Australia menjadi salah satu negara anggota OECD dengan tarif pajak tertinggi.

Baca Juga: Jelaskan Soal Integritas, Sri Mulyani Ambil Isu Penurunan Pajak

Lebih lanjut, Scott Morrison, treasurer dan anggota senior dari kabinet PM Malcolm Turnbull, dalam wawancaranya dengan The Sydney Morning Herald menekankan bahwa “tanpa pemangkasan pajak, Australia akan kehilangan lapangan pekerjaan….”

Di sisi lain, pihak oposisi dari Partai Pekerja, beragumentasi bahwa penurunan tarif pajak tidak akan langsung berimbas pada penciptaan lapangan kerja maupun kenaikan upah, justru sebagian besar hanya akan berdampak kepada para pemegang saham/perusahaan asing.

Pihak oposisi juga berpendapat bahwa tarif pajak Australia yang saat ini sebesar 30% dengan penerapan sistem imputasi dividen, pada dasarnya kalau dihitung tarif efektifnya  hanya sebesar 20%.

Baca Juga: Ternyata Ini Tujuan China Pangkas Pajak Besar-besaran

Selain kebijakan pemangkasan tarif pajak di atas, pemerintah Australia juga mengajukan proposal kebijakan pajak kepada Senat sebagai berikut ini:

  1. Proposal kebijakan pajak untuk melakukan ratifikasi Multilateral Instrumen (“MLI”). Setelah proses ratifikasi MLI, Australia akan mengirimkan notifikasi kepada OECD. MLI ini akan berlaku 3 bulan setelah notifikasi tersebut;
  2. Proposal perubahan kebijakan pajak tentang Multinational Anti Avoidance Law (“MAAL”). Perubahan kebijakan ini untuk menutup perencanaan pajak melalui skema penggunaan trust ataupartnership untuk mencegah diterapkannya MAAL;
  3. Proposal kebijakan pajak untuk menerapkan Asia Region Fund Passport. Kebijakan ini bertujuan untuk mengimplementasikan perjanjian antara Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Selandia Baru mengenai deregulasi collective investment vehicle dalam transaksi lintas batas negara.
Topik : Darussalam, Tarif Pajak
artikel terkait
Sabtu, 07 Juli 2018 | 05:58 WIB
LAPORAN DARI RUST AUSTRIA
Sabtu, 07 Juli 2018 | 19:55 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Minggu, 08 Juli 2018 | 08:22 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (1)
Jum'at, 31 Maret 2017 | 01:07 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
berita pilihan
Rabu, 08 Maret 2017 | 18:12 WIB
LAPORAN DDTC DARI LONDON (1)
Selasa, 21 Maret 2017 | 11:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
Selasa, 10 Juli 2018 | 07:24 WIB
LAPORAN DDTC DARI RUST CONFERENCE (2)
Jum'at, 26 Januari 2018 | 03:09 WIB
LAPORAN DDTC DARI SWISS
Senin, 19 Februari 2018 | 18:05 WIB
LAPORAN DDTC DARI TIONGKOK (3)
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:33 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Senin, 08 Januari 2018 | 07:10 WIB
LAPORAN DDTC DARI SELANDIA BARU
Sabtu, 08 Desember 2018 | 13:41 WIB
LAPORAN DDTC DARI MUMBAI
Rabu, 27 Juni 2018 | 08:34 WIB
LAPORAN DARI KUALA LUMPUR