AMERIKA SERIKAT

Perang Dagang AS-Tiongkok 'Ditunda'

Redaksi DDTCNews | Senin, 21 Mei 2018 | 15:02 WIB
Perang Dagang AS-Tiongkok 'Ditunda'

WASHINGTON, DDTCNews – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menunda perang dagangnya dengan Tiongkok. Penangguhan perang dagang ini sebagai komitmen antara AS-Tiongkok untuk tidak meluncurkan perang dagang terhadap satu sama lain.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan keputusan itu seiring dengan hasil negosiasi antara pemerintah AS dengan Tiongkok.

"Kami memutuskan untuk menunda perang dagang ini. Saat ini, kami telah sepakat untuk menangguhkan tarif, sementara kerangka kerja hingga negosiasi dagang juga sedang kami kaji," paparnya di Washington, Minggu (20/5).

Baca Juga:
AS Berkomitmen Dukung Pembangunan Infrastruktur Berkualitas di IKN

Dia menjelaskan negosiasi itu bertujuan untuk menyesuaikan ketidakseimbangan neraca perdagangan di antara AS dengan Tiongkok. Hasil dari negosiasi itu ialah Tiongkok akan mengimpor komoditas hasil energi dan agrikultur dari AS untuk menyeimbangkan defisit perdagangan US$335 miliar.

Pemerintah AS berharap adanya peningkatan 35%-40% untuk ekspor komoditas agrikutur ke Tiongkok, serta peningkatan permintaan terhadap komoditas hasil energi hingga 2 kali lipat dalam 3-5 tahun ke depan.

Mnuchin memaparkan AS telah memenangkan beberapa komitmen dari pemerintah Tiongkok yang harus memotong defisit perdagangan AS dengan Tiongkok, yang mencapai US$375 miliar atau Rp5.324,25 triliun pada 2017.

Baca Juga:
Ditentang AS, Negara Ini Kukuh Implementasikan Pajak Digital

"Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat dari orang-orang Tiongkok dan kebutuhan untuk pembangunan ekonomi berkualitas tinggi, Tiongkok akan secara signifikan meningkatkan pembelian barang dan jasa AS," katanya.

Sebelumnya, perang dagang ini dimulai oleh Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif 25% terhadap ribuan barang impor Tiongkok. Hal itu pun langsung ditanggapi oleh pemerintah Tiongkok dengan menerbitkan tarif serupa. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Kamis, 18 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjangan Lapor SPT Tahunan, DJP Minta WP Cek Kelengkapan Lampiran