Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Penjelasan DJP Soal PPN Final Bakal Gantikan Ketentuan DPP Nilai Lain

A+
A-
14
A+
A-
14
Penjelasan DJP Soal PPN Final Bakal Gantikan Ketentuan DPP Nilai Lain

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Rezim PPN final Pasal 9A UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan menggantikan ketentuan DPP nilai lain dan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan pada barang dan jasa tertentu.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan ketentuan PPN final akan lebih sederhana ketimbang aturan PPN khusus yang selama ini berlaku sebelum UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diterapkan.

"Sebetulnya sudah ada format pedoman penghitungan pajak masukan kalau pakai undang-undang yang lama. Dirasa oleh saya dan teman-teman kok njlimet ya, kami bahasakan di UU HPP ini, kami create bahasa sederhananya PPN final," katanya, Jumat (1/4/2022).

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rencana pemerintah menerapkan PPN final atas barang dan jasa yang sebelumnya mendapatkan perlakuan khusus pun terlihat dalam daftar peraturan menteri keuangan (PMK) yang disampaikan pemerintah melalui keterangan resmi.

Contoh, Kementerian Keuangan akan menyusun PMK baru tentang PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Pada PMK 89/2020 yang berlaku sebelum UU HPP, barang pertanian tertentu hanya dikenai PPN dengan tarif efektif sebesar 1% menggunakan mekanisme DPP nilai lain.

Kementerian Keuangan juga menyusun PMK tentang PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Sebelum UU HPP, tarif PPN efektif atas kendaraan bekas adalah sebesar 1% menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Selain disesuaikan dari sisi skema, PMK yang baru juga menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif akan dilakukan secara proporsional sejalan dengan kenaikan tarif PPN umum dari 10% menjadi 11%.

"Jadi selain skemanya berubah menjadi final, tapi juga ada penyesuaian tarif," ujar Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama.

Selain melakukan penyesuaian atas ketentuan lama, Kemenkeu juga akan mengeluarkan ketentuan baru atas BKP/JKP yang tergolong baru seperti aset kripto. Aset kripto akan dikenai PPh final dan PPN final sesuai dengan PMK terbaru yang akan terbit dalam waktu dekat. (rig)

Baca Juga: Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Topik : PPN Final, UU HPP, DPP nilai lain, penghitungan PPN, PPN, pajak, djp, ditjen pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Temui Laman PPS Eror? Ikuti Saran DJP Berikut Ini

Selasa, 28 Juni 2022 | 16:00 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Pinjaman World Bank Bakal Dipakai untuk Optimalisasi Pajak Orang Kaya

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:30 WIB
KP2KP SANANA

Pantau Proses Bisnis WP, Pegawai Pajak Koordinasikan Ini dengan Pemda

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Harta Tak Diungkap Riskan Kena Sanksi, DJP: Kesempatan PPS Masih Ada

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Pertalite Pakai QR Code, Uji Coba di 4 Wilayah Jawa Barat Ini