Fokus
Literasi
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Reportase

Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith menolak usulan perpanjangan periode insentif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang disampaikan Asosiasi Hotel Thailand (Thai Hotels Association/THA).

Ketua THA Marisa Sukosol Nunbhakdi mengatakan asosiasinya telah melakukan audiensi bersama Arkhom untuk membicarakan insentif pajak yang dibutuhkan pelaku usaha. Sayangnya, usulan itu ditolak karena sektor perhotelan dinilai telah kembali pulih.

"Yang jelas PBB tidak akan ditunda atau dikurangi lagi," katanya, dikutip Sabtu (25/6/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Marisa mengatakan sektor perhotelan belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Menurutnya, perpanjangan periode insentif pengurangan PBB sebesar 90% akan membantu pengusaha melonggarkan cash flow.

Saat ini, pemerintah telah mengirimkan surat tagihan PBB kepada wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus membayarkan PBB sebelum jatuh tempo pada Juli 2022.

Dia menjelaskan ada sebagian kantor otoritas yang memberikan kelonggaran bagi pengusaha hotel untuk mencicil pembayaran PBB selama 3 bulan. THA pun berharap kebijakan ini diberlakukan secara merata pada semua provinsi di Thailand.

Baca Juga: Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Kemudian, Marisa meminta Kemenkeu mempertimbangkan insentif berupa tax deduction hingga 200% untuk biaya renovasi karena sejumlah hotel mengalami kerusakan setelah tutup 2 tahun akibat pandemi. Tidak ada renovasi, pemilik hotel juga harus memperbaiki perbaikan mesin sistem pendingin yang rusak karena lama tidak dipakai.

Selain itu, THA meminta Kemenkeu memperpanjang periode penyisihan kerugian pajak dari 5 tahun menjadi 10 tahun untuk membantu operator mengurangi dampak keuangan jangka panjang.

"Asosiasi mendesak kementerian untuk memperkenalkan kembali pengurangan pajak pada biaya perjalanan domestik, seperti yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya, untuk merangsang pariwisata lokal di kota-kota kecil," ujarnya dilansir bangkokpost.com. (sap)

Baca Juga: Disetujui Senat, AS Bakal Kenakan Cukai Atas Buyback Saham

Topik : pajak internasional, pandemi, Covid-19, PBB, insentif pajak, Thailand

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 09:30 WIB
MALAYSIA

DPR Malaysia Akhirnya Sepakat Barang Online Kena Pajak 10 Persen

Kamis, 04 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hadapi Risiko, Pengusaha Minta Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 2023

Kamis, 04 Agustus 2022 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Desak Semua Negara Kenakan Pajak Tinggi untuk Perusahaan Migas

berita pilihan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKF Proyeksi Inflasi Masih Akan Tinggi pada 1-2 Bulan ke Depan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! DJP Punya Satgas Khusus untuk Bina dan Awasi Kepatuhan UMKM

Selasa, 09 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Kemenkeu Kelola APBN Ketika Pandemi

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Tak Sesuai Standar, Kemendag Amankan Produk Baja Impor Rp41,6 Miliar

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Awasi Orang Kaya, Otoritas Pajak Ini Dapat Tambahan Anggaran Rp1.181 T

Selasa, 09 Agustus 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Suami Meninggal, Bagaimana NPWP & Tunggakan Pajaknya? Begini Kata DJP

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Ingin Isu Pajak Masuk dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Selasa, 09 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KABUPATEN BLORA

Tunggakan Pajak Motor Daerah Ini Tembus Rp12 M, Mayoritas karena Lupa

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Faktur Pajak Dinyatakan Terlambat Dibuat, Begini Konsekuensinya

Selasa, 09 Agustus 2022 | 15:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengumuman! 3 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Sementara Sore Ini