Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pengusaha Dapat 'Kado Tahun Baru' dari Bea Cukai

2
2

ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Layanan pengurusan dokumen barang dalam kegiatan ekspor—impor kini wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha merespons positif ketentuan tersebut.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan kewajiban melampirkan NPWP dalam implementasi Manifest Generasi III bukan hanya mempersingkat pengurusan dokumen, melainkan juga menciptakan kesetaraan dalam berusaha.

“Ini merupakan kado tahun baru dari Bea Cukai, terutama dari faktor wajib NPWP,” katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (7/1/2019).

Baca Juga: Pelaku Usaha Minta Bea Masuk Impor Peralatan Medis Dinaikkan

Menurutnya, langkah pemerintah untuk mewajibkan NPWP dalam kegiatan ekspor—impor merupakan kebijakan yang tepat. Dengan NPWP, akan ada kesamaan perlakuan dalam aspek perpajakan bagi semua pengusaha.

Hal inilah yang pada gilirannya menjamin fairness alias keadilan dalam berusaha. Sebelumnya, faktor fairness telah luput dari pengawasan pemerintah dari kegiatan arus logistik barang lintas negara.

“Wajib NPWP itu menjamin fairness. Jadi semua kegiatan ekspor impor bayar pajak, kalau sekarang kan enggak,” jelas Suryadi.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Seperti diketahui, Manifest Generasi III mulai berlaku efektif pada Januari 2019. Sistem berbasis elektronik ini sebelumnya sudah -diujicoba selama tiga bulan, sejak September 2018 di seluruh Kantor Pabean di Indonesia. (kaw)

“Ini merupakan kado tahun baru dari Bea Cukai, terutama dari faktor wajib NPWP,” katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (7/1/2019).

Baca Juga: Pelaku Usaha Minta Bea Masuk Impor Peralatan Medis Dinaikkan

Menurutnya, langkah pemerintah untuk mewajibkan NPWP dalam kegiatan ekspor—impor merupakan kebijakan yang tepat. Dengan NPWP, akan ada kesamaan perlakuan dalam aspek perpajakan bagi semua pengusaha.

Hal inilah yang pada gilirannya menjamin fairness alias keadilan dalam berusaha. Sebelumnya, faktor fairness telah luput dari pengawasan pemerintah dari kegiatan arus logistik barang lintas negara.

“Wajib NPWP itu menjamin fairness. Jadi semua kegiatan ekspor impor bayar pajak, kalau sekarang kan enggak,” jelas Suryadi.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Seperti diketahui, Manifest Generasi III mulai berlaku efektif pada Januari 2019. Sistem berbasis elektronik ini sebelumnya sudah -diujicoba selama tiga bulan, sejak September 2018 di seluruh Kantor Pabean di Indonesia. (kaw)

Topik : manifest generasi III, bea cukai, ekspor, impor, automasi, npwp
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL