Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 12 Desember 2018 | 10:25 WIB
KURS PAJAK 12-18 DESEMBER 2018
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Penghasilan Perkapalan dan Penerbangan

0

PERMASALAHAN pajak berganda atas pengoperasian transportasi melalui kapal atau pesawat terbang merupakan isu yang telah lama didiskusikan di ranah pajak internasional. Disamping itu, juga telah mengalami banyak perkembangan dalam rumusan prinsip pemajakannya. Dalam OECD Model dan UN Model, pemajakan atas penghasilan dari pengoperasian kapal atau pesawat terbang diatur khusus dalam Pasal 8.

Namun sebelum membahas hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari istilah ‘jalur internasional’. Pemahaman atas pengertian istilah ini penting karena persyaratan ketentuan pemajakan atas penghasilan dari pengoperasian kapal atau pesawat terbang yang tercakup dalam Pasal 8 OECD Model dan UN Model adalah penghasilan tersebut berhubungan dengan pengoperasian kapal atau pesawat terbang yang dioperasikan di jalur internasional.

Pengertian jalur internasional diatur dalam Pasal 3 ayat (1) OECD Model dan UN Model. Berdasarkan pasal tersebut, pengoperasian kapal atau pesawat terbang yang berlayar atau terbang antar suatu tempat di negara sumber dan tidak melewati batas yurisdiksi negara sumber tidak termasuk dalam pengertian jalur internasional. Pengertian antar suatu tempat di negara sumber mengandung makna bahwa tempat keberangkatan dan kedatangan kapal atau pesawat terbang tersebut haruslah di negara sumber tersebut.  

Prinsip pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi dalam jalur internasional yang didasarkan pada OECD Model mengatur bahwa hak pemajakan atas laba usaha dari transportasi di jalur internasional diberikan sepenuhnya kepada negara tempat manajemen efektif dari perusahaan pelayaran atau penerbangan.

Meski demikian, terbuka kemungkinan bagi negara-negara yang menandatangani P3B untuk tidak memberikan hak pemajakan sepenuhnya kepada negara tempat manajemen efektif berada, tetapi kepada negara domisili dari perusahaan yang mengoperasikan kapal atau pesawat terbang di jalur internasional tersebut.

Adapun pertimbangan diberikannya hak pemajakan kepada negara domisili dari perusahaan yang melakukan pengoperasian kapal atau pesawat terbang di jalur internasional adalah kesulitan administratif dalam menentukan tempat manajemen efektif, terutama bagi negara yang tidak menganut konsep tempat manajemen efektif dalam ketentuan domestiknya.

Berbeda dengan OECD Model, UN Model memiliki dua alternatif ketentuan pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi dalam jalur internasional, yaitu alternatif A dan alternatif B. Alternatif A dari UN Model mengadopsi sepenuhnya ketentuan dalam OECD Model. Sedangkan dalam Alternatif B diatur bahwa negara sumber juga memiliki hak pemajakan atas penghasilan dari kegiatan pelayaran di jalur internasional apabila kegiatan pelayaran dilakukan secara teratur di negara sumber.

Pertimbangan dimasukkannya ketentuan Alternatif B dalam UN Model adalah mengantisipasi hilangnya basis pajak negara berkembang akibat digunakannya pelabuhan negara tersebut oleh kapal dari perusahaan pelayaran dari negara lain.

Perlu diketahui bahwa cakupan laba usaha dari kegiatan pelayaran dan penerbangan di jalur internasional yang diatur dalam Pasal 8 OECD Model tidak hanya terbatas pada kegiatan yang langsung berhubungan dengan pengangkutan orang dan barang (liner services). Akan tetapi, juga mencakup laba yang diperoleh dari berbagai kegiatan lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan operasional transportasi sepanjang kegiatan tersebut bersifat menunjang operasional transportasi. 

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
artikel terkait
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:50 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 19 Juni 2016 | 05:10 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 11 Juli 2016 | 08:29 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
berita pilihan
Jum'at, 27 Januari 2017 | 17:01 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 13 November 2017 | 11:31 WIB
PERSPEKTIF
Minggu, 01 April 2018 | 22:45 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 15 November 2017 | 07:10 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 23 April 2018 | 11:11 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 25 Juni 2018 | 12:12 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 02 Mei 2018 | 12:50 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 12 Mei 2018 | 14:59 WIB
PERSPEKTIF
Senin, 07 Mei 2018 | 07:03 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 24 September 2016 | 05:59 WIB
PAJAK INTERNASIONAL (15)
0