Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Penghasilan Perkapalan dan Penerbangan

A+
A-
0
A+
A-
0
Penghasilan Perkapalan dan Penerbangan

PERMASALAHAN pajak berganda atas pengoperasian transportasi melalui kapal atau pesawat terbang merupakan isu yang telah lama didiskusikan di ranah pajak internasional. Disamping itu, juga telah mengalami banyak perkembangan dalam rumusan prinsip pemajakannya. Dalam OECD Model dan UN Model, pemajakan atas penghasilan dari pengoperasian kapal atau pesawat terbang diatur khusus dalam Pasal 8.

Namun sebelum membahas hal tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari istilah ‘jalur internasional’. Pemahaman atas pengertian istilah ini penting karena persyaratan ketentuan pemajakan atas penghasilan dari pengoperasian kapal atau pesawat terbang yang tercakup dalam Pasal 8 OECD Model dan UN Model adalah penghasilan tersebut berhubungan dengan pengoperasian kapal atau pesawat terbang yang dioperasikan di jalur internasional.

Pengertian jalur internasional diatur dalam Pasal 3 ayat (1) OECD Model dan UN Model. Berdasarkan pasal tersebut, pengoperasian kapal atau pesawat terbang yang berlayar atau terbang antar suatu tempat di negara sumber dan tidak melewati batas yurisdiksi negara sumber tidak termasuk dalam pengertian jalur internasional. Pengertian antar suatu tempat di negara sumber mengandung makna bahwa tempat keberangkatan dan kedatangan kapal atau pesawat terbang tersebut haruslah di negara sumber tersebut.

Prinsip pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi dalam jalur internasional yang didasarkan pada OECD Model mengatur bahwa hak pemajakan atas laba usaha dari transportasi di jalur internasional diberikan sepenuhnya kepada negara tempat manajemen efektif dari perusahaan pelayaran atau penerbangan.

Meski demikian, terbuka kemungkinan bagi negara-negara yang menandatangani P3B untuk tidak memberikan hak pemajakan sepenuhnya kepada negara tempat manajemen efektif berada, tetapi kepada negara domisili dari perusahaan yang mengoperasikan kapal atau pesawat terbang di jalur internasional tersebut.

Adapun pertimbangan diberikannya hak pemajakan kepada negara domisili dari perusahaan yang melakukan pengoperasian kapal atau pesawat terbang di jalur internasional adalah kesulitan administratif dalam menentukan tempat manajemen efektif, terutama bagi negara yang tidak menganut konsep tempat manajemen efektif dalam ketentuan domestiknya.

Berbeda dengan OECD Model, UN Model memiliki dua alternatif ketentuan pemajakan atas penghasilan dari kegiatan transportasi dalam jalur internasional, yaitu alternatif A dan alternatif B. Alternatif A dari UN Model mengadopsi sepenuhnya ketentuan dalam OECD Model. Sedangkan dalam Alternatif B diatur bahwa negara sumber juga memiliki hak pemajakan atas penghasilan dari kegiatan pelayaran di jalur internasional apabila kegiatan pelayaran dilakukan secara teratur di negara sumber.

Pertimbangan dimasukkannya ketentuan Alternatif B dalam UN Model adalah mengantisipasi hilangnya basis pajak negara berkembang akibat digunakannya pelabuhan negara tersebut oleh kapal dari perusahaan pelayaran dari negara lain.

Perlu diketahui bahwa cakupan laba usaha dari kegiatan pelayaran dan penerbangan di jalur internasional yang diatur dalam Pasal 8 OECD Model tidak hanya terbatas pada kegiatan yang langsung berhubungan dengan pengangkutan orang dan barang (liner services). Akan tetapi, juga mencakup laba yang diperoleh dari berbagai kegiatan lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan operasional transportasi sepanjang kegiatan tersebut bersifat menunjang operasional transportasi.

Topik : Pajak internasional, P3B, tax treaty, Darussalam
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:49 WIB
SELANDIA BARU
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:30 WIB
ITALIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 15:13 WIB
BELGIA
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:33 WIB
RUSIA
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:55 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 14:41 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:53 WIB
UTANG LUAR NEGERI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 13:01 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:38 WIB
KOTA SOLO
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:17 WIB
SIDANG BERSAMA DPR DAN DPD RI
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:05 WIB
KEP-368/PJ/2020
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:05 WIB
RUSIA
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK