Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pengelolaan APBD Dinilai Mengecewakan

0
0
Kantor Gubernur Sumatra Utara (Foto: Pemprov Sumut)

MEDAN, DDTCNews – Laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2015 Pemprov Sumatera Utara dinilai mengecewakan, karena klaim surplus PAD sebesar Rp536,3 miliar yang ternyata bersumber terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Anggota DPRD Sumatera Utara Muhri Fauzi menilai jika pendapatan Sumatera Utara memang mengalami surplus, Gubernur Sumut harus bisa menjelaskan sektor manakah yang membuat PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjadi surplus.

“Laporan itu menjadi surplus karena ada Silpa. Kalau surplusnya dari SiLPA itu bukan prestasi, tapi justru menunjukkan bahwa Gubernur tidak mampu mengelola anggaran dengan baik,” ujarnya, Selasa (2/8).

Baca Juga: Permudah Pelaporan, Aplikasi Online Ini Diterbitkan

Muhri meminta Gubernur tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan menyebutkan bahwa laporan keuangan tahun lalu mengalami surplus. Sebab surplus yang berasal dari Silpa tidak ada artinya.

Muhri menyarankan Gubernur untuk lebih menggerakkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih maksimal dalam menggali PAD melalui berbagai sektor-sektor baru.

Sebab selama ini, seperti dilansir tobasatu.com, Pemprov Sumut hanya mengandalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). (Bsi)

Baca Juga: Bappenda Optimalkan Pungutan Pajak Kamar Kos

“Laporan itu menjadi surplus karena ada Silpa. Kalau surplusnya dari SiLPA itu bukan prestasi, tapi justru menunjukkan bahwa Gubernur tidak mampu mengelola anggaran dengan baik,” ujarnya, Selasa (2/8).

Baca Juga: Permudah Pelaporan, Aplikasi Online Ini Diterbitkan

Muhri meminta Gubernur tidak membodoh-bodohi masyarakat dengan menyebutkan bahwa laporan keuangan tahun lalu mengalami surplus. Sebab surplus yang berasal dari Silpa tidak ada artinya.

Muhri menyarankan Gubernur untuk lebih menggerakkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bekerja lebih maksimal dalam menggali PAD melalui berbagai sektor-sektor baru.

Sebab selama ini, seperti dilansir tobasatu.com, Pemprov Sumut hanya mengandalkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). (Bsi)

Baca Juga: Bappenda Optimalkan Pungutan Pajak Kamar Kos
Topik : sumatra utara, pajak daerah, APBD
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Rabu, 07 September 2016 | 08:30 WIB
KOTA BEKASI
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 18 Agustus 2017 | 11:29 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Kamis, 15 Desember 2016 | 17:53 WIB
PROVINSI BENGKULU
Kamis, 02 Maret 2017 | 18:14 WIB
KABUPATEN BERAU
Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:15 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jum'at, 27 Januari 2017 | 11:59 WIB
KOTA MALANG
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jum'at, 03 Maret 2017 | 14:35 WIB
PAJAK DAERAH