Berita
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengawasan Tak Optimal, Target Penerimaan Pajak Air Tanah Turun 70%

Ilustrasi.

JAYAPURA, DDTCNews—Pemkot Jayapura merasionalisasi target penerimaan pajak air tanah tahun ini menjadi hanya Rp300 juta dari sebelumnya mencapai Rp1 miliar.

“Tahun ini kami harapkan bisa terkumpul Rp300 juta hingga Rp400 juta, kalau bisa lebih Alhamdulillah,” kata Ketty Kailola, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Jayapura, Selasa (18/2/2020).

Ketty menjelaskan keputusan untuk merasionalisasi target penerimaan pajak air tanah itu lantaran realisasi penerimaan pajak air tanah tahun lalu meleset jauh hanya Rp200 juta dari target Rp1 miliar.

Baca Juga: Siap-siap Bayar Pajak, Lurah dan Camat Mulai Sebar SPPT PBB

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kinerja setoran pajak air tanah tidak mencapai target. Pertama, banyak pelaku usaha perhotelan yang belum memanfaatkan air tanah sebagai sumber pasokan utama.

Kedua, faktor pengawasan yang belum optimal. Tahun lalu Pemkot hanya mengandalkan 30 alat pemantau untuk penggunaan air tanah. Meski begitu, jumlah alat pemantau tersebut akan terus ditambah ke depannya.

"Pada 2019 kami hanya bisa dapat Rp200,2 juta. Tahun ini akan kita tambah dan dapat dipantau lewat aplikasi untuk mengetahui sejauh mana daya dukung air di kota ini," paparnya.

Baca Juga: Waduh, Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat Karena Corona

Pemkot Jayapura juga akan mempertegas skema pungutan retribusi dan pajak perihal penggunaan air tanah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari harga dasar air yang sebesar Rp1.200 per meter kubik.

Beberapa sektor usaha menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pengawasan. Sektor usaha hotel, rumah sakit, restoran, supermarket dan pencucian mobil menjadi sasaran untuk diawasi penggunaan air tanahnya.

"Pajak sudah ditetapkan hanya 20% dan retribusi air tanah akan sesuai dengan okupansi, kedalaman sumber air tanah dan seberapa banyak mobil yang dicuci," jelasnya sebagaimana dilansir dari Jubi. (rig)

Baca Juga: Pajak Daerah Dibebaskan 2 Bulan, Ini Syaratnya

Ketty menjelaskan keputusan untuk merasionalisasi target penerimaan pajak air tanah itu lantaran realisasi penerimaan pajak air tanah tahun lalu meleset jauh hanya Rp200 juta dari target Rp1 miliar.

Baca Juga: Siap-siap Bayar Pajak, Lurah dan Camat Mulai Sebar SPPT PBB

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kinerja setoran pajak air tanah tidak mencapai target. Pertama, banyak pelaku usaha perhotelan yang belum memanfaatkan air tanah sebagai sumber pasokan utama.

Kedua, faktor pengawasan yang belum optimal. Tahun lalu Pemkot hanya mengandalkan 30 alat pemantau untuk penggunaan air tanah. Meski begitu, jumlah alat pemantau tersebut akan terus ditambah ke depannya.

"Pada 2019 kami hanya bisa dapat Rp200,2 juta. Tahun ini akan kita tambah dan dapat dipantau lewat aplikasi untuk mengetahui sejauh mana daya dukung air di kota ini," paparnya.

Baca Juga: Waduh, Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat Karena Corona

Pemkot Jayapura juga akan mempertegas skema pungutan retribusi dan pajak perihal penggunaan air tanah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari harga dasar air yang sebesar Rp1.200 per meter kubik.

Beberapa sektor usaha menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan pengawasan. Sektor usaha hotel, rumah sakit, restoran, supermarket dan pencucian mobil menjadi sasaran untuk diawasi penggunaan air tanahnya.

"Pajak sudah ditetapkan hanya 20% dan retribusi air tanah akan sesuai dengan okupansi, kedalaman sumber air tanah dan seberapa banyak mobil yang dicuci," jelasnya sebagaimana dilansir dari Jubi. (rig)

Baca Juga: Pajak Daerah Dibebaskan 2 Bulan, Ini Syaratnya
Topik : pajak air tanah, jayapura, pajak daerah, target penerimaan pajak, daerah
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Kamis, 02 April 2020 | 11:04 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Rabu, 01 April 2020 | 11:55 WIB
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Selasa, 31 Maret 2020 | 16:10 WIB
PROVINSI JAMBI
Selasa, 31 Maret 2020 | 07:00 WIB
KOTA GORONTALO
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA