Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Penetapan Pajak Terutang PBB di Pulau Reklamasi DKI Jadi Temuan BPK

A+
A-
0
A+
A-
0
Penetapan Pajak Terutang PBB di Pulau Reklamasi DKI Jadi Temuan BPK

Sejumlah warga mengunjungi Pantai Maju Bersama di Pulau D Reklamasi, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Rabu (11/11/2020). Pulau reklamasi D kerap didatangi warga untuk berolahraga dan berwisata kuliner. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) 2018 dan 2019 atas tanah dan bangunan di Pulau Maju masih belum ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sistem Pengendalian Intern (SPI) 2019, Pulau Maju—salah satu dari tiga pulau reklamasi—menjadi temuan BPK lantaran Pemprov DKI Jakarta tidak kunjung menetapkan nilai jual objek pajak (NJOP).

"Dengan berkembangnya Pulau Maju, penyesuaian NJOP mutlak diperlukan. Namun, laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pemprov DKI Jakarta belum dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi BPK," tulis BPK pada LHP SPI 2019, dikutip Senin (16/11/2020).

Baca Juga: Cuma Bulan Ini, Pemkot Tawarkan Pemutihan Pajak PBB

BPK menilai belum ditetapkannya NJOP di Pulau Maju tidak sejalan dengan amanat UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pasal 78 ayat (2) UU PDRD mengamanatkan orang pribadi dan badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, serta memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan merupakan subjek PBB.

Hasil pengamatan fisik bersama dengan Subbidang Pelaporan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta dan Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) pada 3 Maret 2020, menunjukkan di Pulau Maju telah berdiri kompleks perumahan dan ruko.

Baca Juga: Keluar Masuk Ternak di NTT Perlu Surat Keterangan dari Kantor Pajak

Bahkan, sebagian perumahan telah dihuni dan terdapat restoran dan tempat usaha yang beroperasi di pulau tersebut. Namun, pendataan potensi pajak daerah di Pulau Maju belum dilakukan secara optimal sehingga pajak di pulau tersebut belum seluruhnya dipungut pemprov.

Sementara itu, UPPPD Penjaringan menyatakan telah melakukan pemutakhiran data subjek pajak atas Pulau Maju berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Kapuk Naga Indah (KNI) pada 18 Mei 2020.

PT KNI tercatat telah menyampaikan surat kepada Kepala UPPPD Penjaringan perihal permohonan penerbitan PBB Pantai Maju pada 26 Mei 2020. Adapun nilai potensi PBB 2018 dan 2019 yang belum dipungut pemprov mencapai Rp180,39 miliar.

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dipastikan Tidak Tambah Beban WP

Berdasarkan perhitungan sementara atas objek PBB yang telah melalui proses pemeriksaan lapangan, nilai potensi Rp180,39 miliar tersebut terdiri atas PBB 2018 sebesar Rp85,42 miliar dan PBB 2019 sebesar Rp94,97 miliar.

Melihat permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk dapat segera menetapkan nilai SPPT PBB kawasan Pulau Maju untuk tahun pajak 2018 dan 2019 atas nama PT KNI. (rig)

Baca Juga: Kemendagri Terbitkan Pedoman Pemungutan Pajak Daerah atas PSN
Topik : dki jakarta, pulau maju, pulau reklamasi, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 14 September 2021 | 11:15 WIB
KABUPATEN GARUT

Wah! Hotel dan Restoran Ini Tetap Setor Pajak Full 100% Meski Pandemi

Selasa, 14 September 2021 | 10:41 WIB
RUU HKPD

Soal RUU HKPD, DPD Ingin Transfer ke Daerah Lebih Adil dan Transparan

Senin, 13 September 2021 | 14:00 WIB
RUU HKPD

Sri Mulyani Harap RUU HKPD Dapat Tingkatkan Rasio Pajak Daerah

Senin, 13 September 2021 | 13:45 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Ubah Desain DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres