Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Kinerja penerimaan pajak semester I/2021. (APBN Kita Juli 2021)

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan hampir semua pos pajak penghasilan (PPh) pada semester I/2021 masih terkontraksi.

Dalam dokumen APBN Kita Juli 2021 tercatat hanya penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh final yang mencatatkan pertumbuhan positif. Penerimaan PPh Pasal 26 tercatat senilai Rp32,02 triliun atau tumbuh 17,9% secara tahunan.

“Perbaikan kinerja ini terutama didukung oleh peningkatan pembayaran ke luar negeri berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa sejalan dengan meningkatnya ekspektasi ekonomi,” tulis Kementerian Keuangan dalam dokumen tersebut, dikutip pada Senin (26/7/2021).

Baca Juga: 'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Selanjutnya, penerimaan PPh final tercatat senilai Rp56,51 triliun atau tumbuh 2,2% secara tahunan. Kinerja penerimaan PPh final ditopang mulai pulihnya aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan kegiatan konstruksi dan permintaan properti komersial dan residensial.

Adapun pos PPh sisanya mengalami kontraksi. Penerimaan PPh Pasal 21 tercatat senilai Rp76,26 triliun atau minus 0,1% secara tahunan. Namun, kontraksi penerimaan PPh Pasal 21 semester I/2021 masih lebih baik dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu sebesar 2,4%.

Selanjutnya, realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor hingga akhir Juni 2021 tercatat senilai Rp11,1 triliun atau turun 43,5% dibandingkan periode sama tahun lalu. Setoran PPh orang pribadi senilai Rp8,01 triliun juga mengalami kontraksi sebesar 2,7% secara tahunan.

Baca Juga: Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Kinerja penerimaan PPh badan pada semester I/2021 senilai Rp89,43 triliun atau turun 7,3% dibandingkan periode sama tahun lalu. Pemerintah mengatakan terkontraksinya penerimaan PPh Pasal 22 impor dan PPh badan dipengaruhi adanya pemanfaatan insentif pajak.

Sementara itu, kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri pada semester I/2021 tercatat senilai Rp126,06 triliun atau tumbuh 11,1% secara tahunan. Otoritas mengatakan kinerja ini dipengaruhi membaiknya aktivitas ekonomi secara bertahap.

“Kinerja penerimaan PPN dalam negeri ini tidak lepas dari membaiknya aktivitas ekonomi secara bertahap yang mendorong naiknya tingkat produksi dan konsumi domestik di penghujung semester I/2021,” imbuh Kemenkeu dalam dokumen tersebut.

Baca Juga: DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Selanjutnya, realisasi penerimaan PPN impor senilai Rp85,81 triliun atau tumbuh 20,9% secara tahunan. Pertumbuhan PPN impor yang sangat tinggi ini sejalan dengan peningkatan aktivitas impor dan ekspektasi pemulihan ekonomi. Simak pula ‘Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak, Kinerja PPh Masih Minus’. (kaw)

Topik : kinerja fiskal, APBN Kita, APBN 2021, penerimaan pajak, PPh, PPN, dividen, royalti

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%

Kamis, 23 September 2021 | 13:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Konsolidasi Fiskal, Sri Mulyani Mulai Kurangi Pembiayaan Utang APBN

Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Intensifikasi Pemungutan PPN pada Masa Pandemi

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Minggu, 26 September 2021 | 09:30 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO

'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 08:00 WIB
RUU KUP

Insentif Pasal 31E UU PPh Mau Dihapus, DPR Tak Satu Suara

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 17:00 WIB
SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN 2021 - FIA UB

Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah