YUNANI

Pemerintah Timbang Opsi Perpanjangan Insentif Pajak Hingga Akhir Tahun

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 22 Agustus 2020 | 13:01 WIB
Pemerintah Timbang Opsi Perpanjangan Insentif Pajak Hingga Akhir Tahun

Salah satu sudut jalan di Athena, Yunani. (Foto: Youtube ben sedin)

ATHENA, DDTCNews - Pemerintah tengah mempertimbangan pilihan untuk memberikan tambahan dosis insentif pajak bagi karyawan dan pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Kemenkeu Yunani melalui keterangan resmi menyatakan terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19 menimbulkan dampak besar kepada perekonomian domestik. Oleh karena itu, insentif dan stimulus akan diteruskan pada fase keempat setelah September 2020.

"Pada dua fase pertama, negara kehilangan penerimaan pajak sekitar €2 miliar," tulis keterangan resmi Kemenkeu seperti dikutip Rabu (19/8/2020).

Baca Juga:
Respons Konflik Iran-Israel, Korsel Lanjutkan Diskon Tarif Pajak BBM

Saat ini insentif pajak dan stimulus ekonomi tengah memasuki fase ketiga yang akan berakhir pada September 2020. Pada fase ketiga ini total penerimaan pajak yang hilang ditaksir mencapai €3 miliar. Pemerintah memberikan beberapa insentif fiskal pada fase ketiga ini.

Pertama untuk perusahaan mendapatkan relaksasi pembayaran PPh badan dengan diskon 50% dari jumlah pembayaran pajak pada tahun lalu. Perusahaan juga bisa menikmati pembebasan pembayaran PPh badan kita pendapatan mereka sangat tergerus selama musim panas tahun ini.

Otoritas tidak menutup pintu untuk melanjutkan program insentif dan stimulus ekonomi pada fase empat hingga akhir tahun. Namun opsi tersebut kemungkinan akan melanggar aturan Uni Eropa karena akan dianggap sebagai tindakan subsidi negara kepada pelaku usaha.

Baca Juga:
Lembaga Ini Dorong Adanya Insentif Pajak untuk Sepeda Motor Listrik

Salah satu opsi yang ditawarkan pemerintah untuk program insentif fase keempat berlaku untuk pelaku usaha katering, pariwisata, kegiatan budaya dan olahraga.

Pelaku usaha yang masuk daftar tersebut dapat menangguhkan pemenuhan kewajiban dalam kontrak kepada karyawan untuk periode Oktober dan November.

Sebagai gantinya, pemerintah memberikan tunjangan pengangguran yang diperpanjang pada Agustus dan September. Tunjangan ini berlaku untuk pengangguran jangka pendek maupun pengangguran jangka panjang alias mendapat pemutusan hubungan kerja.

"Rencana tunjangan ini akan memakan belanja pemerintah sekitar €80 juta setiap bulannya," tulis data otoritas fiskal seperti dilansir ekathimerini.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 16 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Badan Jangan Mepet Deadline Saat Lapor SPT Tahunan, Ini Risikonya

Selasa, 16 April 2024 | 11:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Surat Keterangan Fiskal Bisa Beri Citra Positif Perusahaan Calon AEO

Selasa, 16 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pajak Masukan atas Emas Tidak Dapat Dikreditkan Tapi Bisa Dibebankan

Selasa, 16 April 2024 | 10:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pergantian Pemerintah, KPK Desak Pejabat Terbuka Soal Kepatuhan Pajak

Selasa, 16 April 2024 | 09:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Telat Upload Faktur Pajak Kemarin? Ini Alternatif yang Bisa Ditempuh

Selasa, 16 April 2024 | 09:45 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Simak! Tarif Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sumatera Selatan

Selasa, 16 April 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Hari Ini Batas Akhir Setor dan Lapor PPh Masa Maret 2024

Selasa, 16 April 2024 | 09:10 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Konflik Iran-Israel, Pemerintah Antisipasi Kenaikan Harga Komoditas