Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pelaku Bisnis Minta Pemangkasan Insentif Pajak Ditinjau Lagi

1
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kelompok pebisnis meminta legislator dan pemangku kebijakan lain untuk mempertimbangkan kembali pemangkasan insentif pajak karena berpotensi menjauhkan investor dari Filipina.

Kelompok-kelompok yang mewakili pengembang zona ekonomi khawatir dengan dampak yang mungkin terjadi jika reformasi pajak diperluas. Apalagi, reformasi yang dijuluki sebagai rancangan-undang-undang (RUU) Trabaho ini diajukan kembali dalam Kongres ke-18.

“Semua orang sejalan dengan pemerintah, tetapi ada pertimbangan tertentu dan kami berharap dapat terus berdialog dengan para legislator,” kata Presiden Asosiasi Zona Ekonomi Filipina (Philippine Ecozones Association/Philea) Francisco Zalarriaga seperti dikutip pada Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Pada Agustus tahun lalu, Coca-Cola FEMSA melepas 51% sahamnya saat keluar dari Filipina karena pajak cukai yang tinggi atas minuman berpemanis.

Kelompok-kelompok itu mendesak anggota parlemen untuk mengambil langkah alternatif selain pemangkasan insentif pajak di bawah RUU Trabaho. Langkah ini untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami memahami keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi fiskal kami. Kami percaya ada cara lain untuk mencapai tujuan ini yang tidak membahayakan lapangan kerja, investasi, dan pendapatan pajak yang sudah dimiliki negara ini,” imbuh Francisco.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

RUU Trabaho secara khusus bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan badan dari 30% menjadi 20%, sembari merasionalisasi insentif fiskal.

Seperti dilansir pna.gov.ph, pemberian fasilitas tax holiday adalah hal utama di antara semua insentif. Setelah fasilitas tax holiday habis, ada pajak penghasilan bruto (gross income earned/GIE) 5%, pembebasan bea masuk, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah

“Semua orang sejalan dengan pemerintah, tetapi ada pertimbangan tertentu dan kami berharap dapat terus berdialog dengan para legislator,” kata Presiden Asosiasi Zona Ekonomi Filipina (Philippine Ecozones Association/Philea) Francisco Zalarriaga seperti dikutip pada Jumat (19/7/2019).

Baca Juga: Ini Penjelasan BKF Soal Laporan Belanja Perpajakan

Pada Agustus tahun lalu, Coca-Cola FEMSA melepas 51% sahamnya saat keluar dari Filipina karena pajak cukai yang tinggi atas minuman berpemanis.

Kelompok-kelompok itu mendesak anggota parlemen untuk mengambil langkah alternatif selain pemangkasan insentif pajak di bawah RUU Trabaho. Langkah ini untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami memahami keinginan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi fiskal kami. Kami percaya ada cara lain untuk mencapai tujuan ini yang tidak membahayakan lapangan kerja, investasi, dan pendapatan pajak yang sudah dimiliki negara ini,” imbuh Francisco.

Baca Juga: Respons Laporan Belanja Perpajakan, DPR: Butuh Pendalaman Lagi

RUU Trabaho secara khusus bertujuan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan badan dari 30% menjadi 20%, sembari merasionalisasi insentif fiskal.

Seperti dilansir pna.gov.ph, pemberian fasilitas tax holiday adalah hal utama di antara semua insentif. Setelah fasilitas tax holiday habis, ada pajak penghasilan bruto (gross income earned/GIE) 5%, pembebasan bea masuk, fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak daerah. (MG-dnl/kaw)

Baca Juga: Soal Laporan Belanja Perpajakan, Ini Saran BPK untuk Pemerintah
Topik : Filipina, reformasi pajak, insentif
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:50 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:35 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:40 WIB
AUSTRALIA
berita pilihan
Rabu, 21 Agustus 2019 | 18:50 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:35 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 21 Agustus 2019 | 11:40 WIB
AUSTRALIA
Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:25 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 20 Agustus 2019 | 15:58 WIB
KAMBOJA
Senin, 19 Agustus 2019 | 18:15 WIB
ARGENTINA
Senin, 19 Agustus 2019 | 16:19 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Senin, 19 Agustus 2019 | 14:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Sabtu, 17 Agustus 2019 | 13:17 WIB
AMERIKA SERIKAT