Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pedagang Farmasi dan Distributor Alkes Bisa Percepat Restitusi

A+
A-
1
A+
A-
1
Pedagang Farmasi dan Distributor Alkes Bisa Percepat Restitusi

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan merilis beleid terbaru perihal kelompok usaha yang mendapatkan fasilitas percepatan restitusi. Dua kelompok usaha di bidang kesehatan mendapatkan fasilitas fiskal.

Kebijakan tersebut masuk dalam PMK No.117/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Beleid tersebut memasukkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan (alkes) dalam daftar Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Menyandang status WP berisiko rendah, berarti kepada dua kelompok usaha ini diberikan Pengembalian Pendahuluan (restitusi dipercepat) atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak.

Baca Juga: Tarif PPN untuk Obat-Obatan Diusulkan Maksimal 5%

"Kebijakan ini ini untuk membantu Program Jaminan Kesehatan Nasional serta likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan Pemungut PPN melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak," tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2019).

Dia menjelaskan para pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan acap kali bertransaksi dengan rumah sakit negeri yang merupakan pemungut PPN. Dua kelompok usuha ini secara langsung dan tidak langsung merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Melalui restitusi PPN yang dipercepat, maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya. Otoritas pajak mengharapkan dengan fasilitas ini pada akhirnya dapat menjadi instrumen dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca Juga: Apakah Semua Industri Farmasi Bisa Dapat PPN Ditanggung Pemerintah?

"PMK ini mulai berlaku pada 19 Agustus 2019. Kami harap likuiditas mereka terbantu dan mendukung program JKN," paparnya.

Seperti diketahui, Kemenkeu saat ini tengah dipusingkan dengan defisit BPJS Kesehatan yang tidak kunjung terselesaikan. Besaran defisit tahun ini diperkirakan akan melebihi proyeksi awal tahun yang mencapai Rp28 triliun.

BPJS Kesehatan memproyeksikan defisit keuangan tahun akan naik sebesar Rp500 miliar. Proyeksi tersebut akan membuat defisit total diramal menyentuh Rp28,5 triliun pada akhir tahun ini. (Bsi)

Baca Juga: Begini Ketentuan Insentif Bea Masuk DTP Industri Farmasi

Topik : percepatan restitusi, farmasi, PMK No.117/2019

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu