Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pandemi Masih Berlanjut, Insentif Pajak untuk Industri Alkes Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pandemi Masih Berlanjut, Insentif Pajak untuk Industri Alkes Diusulkan

Orang-orang mengendarai skuter listrik di sebuah taman hiburan ketika wilayah ibu kota negara itu melonggarkan pembatasan penyakit virus corona (COVID-19), di Pasay City, Metro Manila, Filipina, Sabtu (16/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David/PRAS/sa.

 

MANILA, DDTCNews - Anggota Senat Filipina Francis Pangilinan mengusulkan pemberian berbagai insentif pajak untuk mendukung produksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Usulan itu dituangkan dalam RUU 1759 tentang Perlindungan Pandemi. Melalui insentif pajak, dia menilai impor alat kesehatan untuk menangani Covid-19 akan menurun karena dapat terpenuhi dari dalam negeri.

"Kita terpaksa mengimpor dan membayar lebih untuk pasokan penanganan Covid-19, dan ini merugikan anggaran kami, uang rakyat," katanya, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Pangilinan dalam RUU Perlindungan Pandemi mengusulkan pemberian insentif pajak kepada perusahaan lokal yang memproduksi alat kesehatan untuk penanganan pandemi seperti alat pelindung diri, test kit, ventilator, pelindung wajah, masker, dan perlengkapan lainnya.

RUU tersebut mengusulkan impor atas barang modal, suku cadang dan aksesoris, bahan baku, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk produksi alat kesehatan dibebaskan dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak lainnya, serta biaya yang dibebankan Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan instansi lainnya.

Melalui RUU yang sama, Pangilinan kemudian mengusulkan membebaskan PPN terhadap alat-alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, RUU akan mewajibkan perusahaan yang memproduksi dan mengekspor alat kesehatan memasok hingga 80% produksi hariannya kepada lembaga pemerintah, rumah sakit, dan perusahaan swasta untuk penggunaan domestik.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

Pangilinan optimistis stimulus kepada produsen lokal untuk memproduksi alat kesehatan akan efektif menekan impor dan membuat harga lebih terjangkau. Selain itu, dia mengharapkan RUU Perlindungan Pandemi juga efektif membuka lapangan pekerjaan baru.

"Pemerintah harus mulai mengurangi impor dan membeli alat kesehatan dari perusahaan lokal. Kami akan mendapatkan kualitas yang sama, atau mungkin lebih baik, dengan harga yang terjangkau," ujarnya dilansir philstar.com.

Sebelumnya, DPR Filipina menyetujui usulan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas impor barang yang dibutuhkan di tengah lonjakan kasus Covid-19, terutama oksigen medis. Selain itu, keringanan pajak juga diberikan kepada produsen oksigen medis yang sangat dibutuhkan di tengah lonjakan kasus Covid-19, Agustus lalu. (sap)

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

Topik : pajak internasional, alat kesehatan, Filipina, impor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak