Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Pandemi Masih Berlanjut, Insentif Pajak untuk Industri Alkes Diusulkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pandemi Masih Berlanjut, Insentif Pajak untuk Industri Alkes Diusulkan

Orang-orang mengendarai skuter listrik di sebuah taman hiburan ketika wilayah ibu kota negara itu melonggarkan pembatasan penyakit virus corona (COVID-19), di Pasay City, Metro Manila, Filipina, Sabtu (16/10/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David/PRAS/sa.

 

MANILA, DDTCNews - Anggota Senat Filipina Francis Pangilinan mengusulkan pemberian berbagai insentif pajak untuk mendukung produksi alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Usulan itu dituangkan dalam RUU 1759 tentang Perlindungan Pandemi. Melalui insentif pajak, dia menilai impor alat kesehatan untuk menangani Covid-19 akan menurun karena dapat terpenuhi dari dalam negeri.

"Kita terpaksa mengimpor dan membayar lebih untuk pasokan penanganan Covid-19, dan ini merugikan anggaran kami, uang rakyat," katanya, Selasa (2/11/2021).

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Pangilinan dalam RUU Perlindungan Pandemi mengusulkan pemberian insentif pajak kepada perusahaan lokal yang memproduksi alat kesehatan untuk penanganan pandemi seperti alat pelindung diri, test kit, ventilator, pelindung wajah, masker, dan perlengkapan lainnya.

RUU tersebut mengusulkan impor atas barang modal, suku cadang dan aksesoris, bahan baku, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk produksi alat kesehatan dibebaskan dari bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak lainnya, serta biaya yang dibebankan Ditjen Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan instansi lainnya.

Melalui RUU yang sama, Pangilinan kemudian mengusulkan membebaskan PPN terhadap alat-alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, RUU akan mewajibkan perusahaan yang memproduksi dan mengekspor alat kesehatan memasok hingga 80% produksi hariannya kepada lembaga pemerintah, rumah sakit, dan perusahaan swasta untuk penggunaan domestik.

Baca Juga: Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Pangilinan optimistis stimulus kepada produsen lokal untuk memproduksi alat kesehatan akan efektif menekan impor dan membuat harga lebih terjangkau. Selain itu, dia mengharapkan RUU Perlindungan Pandemi juga efektif membuka lapangan pekerjaan baru.

"Pemerintah harus mulai mengurangi impor dan membeli alat kesehatan dari perusahaan lokal. Kami akan mendapatkan kualitas yang sama, atau mungkin lebih baik, dengan harga yang terjangkau," ujarnya dilansir philstar.com.

Sebelumnya, DPR Filipina menyetujui usulan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas impor barang yang dibutuhkan di tengah lonjakan kasus Covid-19, terutama oksigen medis. Selain itu, keringanan pajak juga diberikan kepada produsen oksigen medis yang sangat dibutuhkan di tengah lonjakan kasus Covid-19, Agustus lalu. (sap)

Baca Juga: Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Topik : pajak internasional, alat kesehatan, Filipina, impor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dukung Piala Dunia 2026, Kota Ini Bebaskan Pajak Tiket Pertandingan

Jum'at, 17 Juni 2022 | 14:00 WIB
PRANCIS

Selesaikan Kasus Pajak, McDonald's Siap Bayar Rp19,5 Triliun

Jum'at, 17 Juni 2022 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Larangan Ekspor CPO Dicabut, Surplus Neraca Dagang Bakal Berlanjut

Kamis, 16 Juni 2022 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Dituding Mengelak Pajak, Pendiri Terraform Labs Diselidiki Kejaksaan

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu