Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pakai Tanda Tangan Elektronik? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

A+
A-
7
A+
A-
7
Pakai Tanda Tangan Elektronik? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/6/2021).

Tata cara tersebut termuat dalam PMK 63/2021. Beleid ini merupakan aturan turunan dari PP 74/2011 s.t.d.d PP 9/2021. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan kembali wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik.

“Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik … merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Pajak,” bunyi penggalan Pasal 3 ayat (1).

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Dokumen elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik ditandatangani oleh wajib pajak dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik dapat berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Selain mengenai terbitnya PMK 63/2021, ada pula bahasan terkait dengan negosiasi pemajakan ekonomi digital yang diproyeksi akan berjalan cukup alot meskipun negara-negara G7 telah menyepakati beberapa aspek.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak
  • Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Sesuai dengan ketentuan PMK 63/2021, tanda tangan elektronik tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik. Adapun sertifikat elektronik bisa diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik instansi (untuk ASN, TNI, Polri) atau non-instansi.

Penyelenggara sertifikasi elektronik merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah mendapatkan pengakuan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh menteri.

“Penunjukan sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik oleh Menteri … ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal pajak atas nama menteri,” bunyi penggalan Pasal 3 ayat (7) PMK 63/2021. (DDTCNews)

Baca Juga: Pengawasan Bersama Bisa Buka Data WP, Pemeriksa Bekerja dalam Klaster
  • Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Berdasarkan pada ketentuan dalam PMK 63/2021, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi DJP yang diterbitkan Ditjen Pajak.

“Untuk memperoleh kode otorisasi DJP …, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 5 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun permohonan kode otorisasi DJP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP. Simak ‘Tanda Tangan Elektronik, Ini Ketentuan Permohonan Kode Otorisasi DJP’. (DDTCNews)

Baca Juga: Ada Usulan Soal Pajak Kekayaan, Begini Pandangan DJP
  • Negosiasi Bakal Cukup Alot

Dalam negosiasi pemajakan digital, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada perdebatan mengenai threshold perusahaan yang tercakup, omzet, dan persentase hak pemajakan yang boleh dibagi.

"Ini yang akan menjadi debat. Kalau katakanlah revenue-nya 100 dibagi antara headquarter dan tempat pemasaran dengan tarif pajak tertentu, pasti 100 itu dibagi antarberbagai negara. Negosiasi yang cukup alot adalah berapa yang harus dibayar kepada yurisdiksi yang mana,” ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Optimalisasi Pendapatan Negara

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu Febrio menyebut saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi dan konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit ke bawah 3% pada 2023. Upaya tersebut mencakup 3 bidang, yakni pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

Baca Juga: Cara Buat Kode Billing PPh Final Jasa Konstruksi di DJP Online

Dari sisi optimalisasi pendapatan negara, langkah yang dilakukan antara lain melalui inovasi penggalian potensi pajak untuk meningkatkan tax ratio, memperluas basis perpajakan, serta memperbarui sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.

Khusus pada poin perluasan basis perpajakan, opsi yang dipertimbangkan misalnya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor e-commerce, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), serta pengenaan cukai pada kantong plastik.

Setelah itu, ada upaya optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan serta penguatan tata kelola dan kebijakan melalui implementasi peraturan pelaksanaan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (DDTCNews)

Baca Juga: Ini Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perpajakan, DJP: Tolong Dihindari
  • Utang Luar Negeri

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2021 senilai US$418,0 miliar atau Rp5.952,9 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan ULN tersebut tumbuh 4,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 7,2%. Menurutnya, perkembangan tersebut didorong perlambatan pertumbuhan posisi ULN pemerintah dan swasta.

"Utang luar negeri Indonesia pada April 2021 tumbuh melambat," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Tiga Cara Ajukan Permohonan Validasi Surat Setoran Pajak PHTB

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 63/2021, tanda tangan elektronik, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 17 Juni 2021 | 07:08 WIB
Ketentuan yang ada di dalam PMK 63/2021 mengenai tanda tangan elekronik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan merupakan bentuk regulasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dengan demikian, akan semakin memudahkan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban per ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 20 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemeriksa Pajak Bakal Bekerja dengan Sistem Klaster, Ini Perinciannya

Selasa, 20 September 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Gara-Gara Faktur Pajak Fiktif, Terdakwa Ini Harus Lunasi Rp40 Miliar

Selasa, 20 September 2022 | 08:40 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Peraturan Baru Terbit, Dirjen Pajak Bakal Lakukan Perubahan KLU WP

Senin, 19 September 2022 | 17:45 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Sudah Ada Izin Pembukaan Data Pajak WP dalam Daftar Pengawasan Bersama

berita pilihan

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYARIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak

Minggu, 25 September 2022 | 10:00 WIB
SINGAPURA

Isi SPT Pajak Penghasilan Tidak Benar, 6 Agen Asuransi Ini Dipenjara