Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pakai Tanda Tangan Elektronik? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

A+
A-
7
A+
A-
7
Pakai Tanda Tangan Elektronik? Wajib Pajak Perlu Tahu Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (16/6/2021).

Tata cara tersebut termuat dalam PMK 63/2021. Beleid ini merupakan aturan turunan dari PP 74/2011 s.t.d.d PP 9/2021. Dalam Pasal 2 ayat (1) ditegaskan kembali wajib pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan tanda tangan elektronik.

“Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik … merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan lingkup kewenangan Direktorat Jenderal Pajak,” bunyi penggalan Pasal 3 ayat (1).

Baca Juga: Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Dokumen elektronik yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik ditandatangani oleh wajib pajak dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik dapat berupa tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Selain mengenai terbitnya PMK 63/2021, ada pula bahasan terkait dengan negosiasi pemajakan ekonomi digital yang diproyeksi akan berjalan cukup alot meskipun negara-negara G7 telah menyepakati beberapa aspek.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Simulasi PPh UMKM Ditanggung Pemerintah Jika Melibatkan Pemotong Pajak
  • Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Sesuai dengan ketentuan PMK 63/2021, tanda tangan elektronik tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik. Adapun sertifikat elektronik bisa diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik instansi (untuk ASN, TNI, Polri) atau non-instansi.

Penyelenggara sertifikasi elektronik merupakan penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah mendapatkan pengakuan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan ditunjuk oleh menteri.

“Penunjukan sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik oleh Menteri … ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang ditandatangani oleh direktur jenderal pajak atas nama menteri,” bunyi penggalan Pasal 3 ayat (7) PMK 63/2021. (DDTCNews)

Baca Juga: Tax Center UGJ Adakan Kompetisi Pajak untuk Mahasiswa
  • Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Berdasarkan pada ketentuan dalam PMK 63/2021, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan menggunakan kode otorisasi DJP yang diterbitkan Ditjen Pajak.

“Untuk memperoleh kode otorisasi DJP …, wajib pajak harus mengajukan permohonan penerbitan kode otorisasi DJP kepada Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 5 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun permohonan kode otorisasi DJP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau secara terpisah setelah wajib pajak memperoleh NPWP. Simak ‘Tanda Tangan Elektronik, Ini Ketentuan Permohonan Kode Otorisasi DJP’. (DDTCNews)

Baca Juga: DJP Perkuat Pengawasan Pajak Pakai Aplikasi, Ini Respons Pelaku Usaha
  • Negosiasi Bakal Cukup Alot

Dalam negosiasi pemajakan digital, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan ada perdebatan mengenai threshold perusahaan yang tercakup, omzet, dan persentase hak pemajakan yang boleh dibagi.

"Ini yang akan menjadi debat. Kalau katakanlah revenue-nya 100 dibagi antara headquarter dan tempat pemasaran dengan tarif pajak tertentu, pasti 100 itu dibagi antarberbagai negara. Negosiasi yang cukup alot adalah berapa yang harus dibayar kepada yurisdiksi yang mana,” ujarnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)

  • Optimalisasi Pendapatan Negara

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu Febrio menyebut saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi dan konsolidasi fiskal untuk mengembalikan defisit ke bawah 3% pada 2023. Upaya tersebut mencakup 3 bidang, yakni pendapatan, belanja, serta pembiayaan.

Baca Juga: Ini Simulasi Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah untuk WP Setor Sendiri

Dari sisi optimalisasi pendapatan negara, langkah yang dilakukan antara lain melalui inovasi penggalian potensi pajak untuk meningkatkan tax ratio, memperluas basis perpajakan, serta memperbarui sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.

Khusus pada poin perluasan basis perpajakan, opsi yang dipertimbangkan misalnya optimalisasi penerimaan pajak dari sektor e-commerce, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), serta pengenaan cukai pada kantong plastik.

Setelah itu, ada upaya optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan serta penguatan tata kelola dan kebijakan melalui implementasi peraturan pelaksanaan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (DDTCNews)

Baca Juga: Aplikasi M-Pajak, DJP Sebut Informasi dan Layanan Bakal Lebih Personal
  • Utang Luar Negeri

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2021 senilai US$418,0 miliar atau Rp5.952,9 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan ULN tersebut tumbuh 4,8%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang mencapai 7,2%. Menurutnya, perkembangan tersebut didorong perlambatan pertumbuhan posisi ULN pemerintah dan swasta.

"Utang luar negeri Indonesia pada April 2021 tumbuh melambat," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Aktivitas Impor Membaik, DJP Sebut Restitusi Pajak Tumbuh 16%

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 63/2021, tanda tangan elektronik, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Adlan Ghiffari

Kamis, 17 Juni 2021 | 07:08 WIB
Ketentuan yang ada di dalam PMK 63/2021 mengenai tanda tangan elekronik dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan merupakan bentuk regulasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Dengan demikian, akan semakin memudahkan dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban per ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 Juli 2021 | 14:38 WIB
PMK 82/2021

Biar Pajak UMKM Ditanggung Pemerintah, Cukup Sampaikan Ini

Kamis, 22 Juli 2021 | 09:32 WIB
KINERJA FISKAL

Soal Proyeksi Penerimaan Tahun Ini, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penggunaan Data Wajib Pajak di Aplikasi Pengawasan, Ini Kata DJP

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Termasuk Pengawasan Pembayaran Masa WP, Begini Upaya DJP Semester Ini

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak