Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

A+
A-
0
A+
A-
0
Pajak Minimum Disahkan, Amazon dan Berkshire Hathaway Paling Terdampak

Ilustrasi. (sumber: amazon.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Pajak korporasi minimum sebesar 15% yang baru disahkan oleh AS dalam Inflation Reduction Act bakal menambah beban pajak terhadap 78 perusahaan, termasuk di antaranya perusahaan Berkshire Hathaway dan Amazon.

Menurut publikasi yang dirilis University of North Carolina (UNC) Tax Center, perusahaan Berkshire Hathaway milik Warren Buffet dan Amazon akan menjadi perusahaan yang terkena dampak paling besar dari ketentuan pajak minimum.

"Berdasarkan tahun buku 2021, kami memperkirakan terdapat 78 perusahaan yang harus membayar pajak minimum sejumlah US$31,8 miliar (Rp480,8 triliun)," tulis peneliti dari University of North Carolina (UNC) Tax Center, dikutip pada Senin (26/9/2022).

Baca Juga: Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Secara lebih terperinci, Berkshire Hathaway bakal wajib membayar pajak minimum senilai US$8,33 miliar atau Rp125 triliun. Sementara itu, Amazon ditaksir membayar pajak sampai dengan US$2,77 miliar.

Selain Berkshire Hathaway dan Amazon, korporasi-korporasi besar AS ternama lainnya seperti Ford, AT&T, eBay, dan Moderna diperkirakan menanggung beban pajak minimum senilai lebih dari US$1 miliar.

Untuk diketahui, pajak minimum korporasi dengan tarif sebesar 15% atas book income akan berlaku di AS pada tahun depan dan hanya dikenakan terhadap perusahaan yang mencetak laba di atas US$1 miliar per tahun.

Baca Juga: WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Pajak minimum ini diharapkan mencegah praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan besar AS yang tidak membayar pajak sama sekali meski mendapatkan penghasilan yang besar dari operasinya di AS.

Komite perpajakan pada Kongres AS, Joint Committee on Taxation (JCT), memperkirakan tambahan dari pemberlakuan pajak minimum pada tahun pertama mencapai US$34 miliar, tidak jauh berbeda dengan proyeksi dari UNC Tax Center.

Hanya saja, JCT memperkirakan pajak minimum bakal ditanggung oleh 150 perusahaan, bukan hanya 78 perusahaan sebagaimana yang diperkirakan oleh UNC Tax Center. (rig)

Baca Juga: BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : AS, amazon, Berkshire Hathaway, warren buffet, pajak, pajak internasional, pajak minimum

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 15:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan, PKP Bisa Dicabut Jika Tak Lapor SPT Masa PPN 3 Bulan

Rabu, 30 November 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Hitung Pajak Penghasilan, Youtuber Bisa Pake Norma

Rabu, 30 November 2022 | 14:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

Rabu, 30 November 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

2023 Bakal Lebih Menantang, Jokowi Minta Pertumbuhan Ekonomi Dijaga

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:31 WIB
KINERJA FISKAL

Di Depan Jokowi, Menkeu Pastikan Penurunan Defisit Dilakukan Hati-Hati

Kamis, 01 Desember 2022 | 14:15 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ada Kartu Integritas Jika WP Tak Berikan Gratifikasi ke Petugas Pajak

Kamis, 01 Desember 2022 | 13:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

WP Non-Efektif Ingin Lakukan Perubahan Data? Aktifkan Dulu NPWP-nya

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda