Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

OSS Belum Optimal, Pengajuan Tax Holiday Terhambat

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Belum optimalnya sistem Online Single Submission (OSS) menghambat pengajuan fasilitas tax holiday oleh pelaku usaha. Hal ini menjadi topik beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (12/2/2019).

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana mengungkapkan ada beberapa perusahaan yang ingin mengajukan permohonan fasilitas tersebut. Namun, ada hambatan belum berjalannya sistem aplikasi tax holiday di OSS.

“Mudah-mudahan bulan ini [Februari 2019] sudah jadi,” katanya.

Baca Juga: Beleid Baru Tax Allowance & E-Commerce, Download Aturannya di Sini

Seperti diketahui, dalam paket kebijakan ekonomi XVI, pemerintah mengeluarkan aturan baru tax holiday berupa Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.010/2018. Selain memperkenalkan mini tax holiday dan menambah industri pionir, pemerintah memakai sistem OSS dalam pengajuan tax holiday.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan topik rencana revisi aturan controlled foreign company (CFC) rules. Revisi Peraturan Menteri Keuangan 107/2017 ini akan membedakan pendapatan yang bersifat pasif dan aktif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ketentuan Tambahan Waktu Tax Allowance Lebih dari 5 Tahun Direvisi
  • Pembahasan Teknis Terus Berlangsung

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana mengatakan pembahasan aplikasi tax holiday di OSS masih terus berlangsung antara Kemenko Perekonomian dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Hal-hal teknis proses pengajuan, sambungnya, yang hingga saat ini masih perlu disepakati.

Ditjen Pajak (DJP) mengatakan hingga saat ini belum ada tambahan jumlah wajib pajak yang mendapat tax holiday. Hingga saat ini, penerima tax holiday sebanyak 12 perusahaan. Fasilitas yang diterima pun masih mengacu pada PMK 35/2018.

  • Penyempurnaan CFC Rules Masih Diklaim Beri Kepastian

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pemerintah memang akan merevisi PMK 107/2017. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Arah kebijakan yang ditempuh, sambungnya, sebagai respons terhadap lingkungan bisnis agar lebih berkembang.

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi

“Tujuannya untuk lebih memberikan klarifikasi sehingga mudah untuk dipahami, misalnya ruang lingkup objek pajak. Penyempurnaan masih berjalan, more responsive to business environment,” kata John.

Seperti diketahui, lahirnya CFC rules pada 2017 menjadi bagian dari upaya untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Salah satu aspek penting yang diatur adalah memperluas basis penghitungan pajak atas dividen BULN nonbursa yang semula hanya mencakup WP pengendali langsung nonbursa, menjadi WP pengendali tidak langsung juga.

  • Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Berpeluang Naik

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan konsumsi rumah tangga pada tahun ini berpeluang naik di atas 5%. Pesta demokrasi, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif, menjadi salah satu pendorong konsumsi rumah tangga.

Baca Juga: Realisasikan Janji, Presiden Sri Lanka Beri Keringanan Pajak
  • Sumbangan TKI ke Devisa Naik

Bank Indonesia melaporkan penerimaan remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 2018 senilai US$10,97 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 24,65% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya senilai US$8,8 miliar. (kaw)

“Mudah-mudahan bulan ini [Februari 2019] sudah jadi,” katanya.

Baca Juga: Beleid Baru Tax Allowance & E-Commerce, Download Aturannya di Sini

Seperti diketahui, dalam paket kebijakan ekonomi XVI, pemerintah mengeluarkan aturan baru tax holiday berupa Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.010/2018. Selain memperkenalkan mini tax holiday dan menambah industri pionir, pemerintah memakai sistem OSS dalam pengajuan tax holiday.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyuguhkan topik rencana revisi aturan controlled foreign company (CFC) rules. Revisi Peraturan Menteri Keuangan 107/2017 ini akan membedakan pendapatan yang bersifat pasif dan aktif.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Ketentuan Tambahan Waktu Tax Allowance Lebih dari 5 Tahun Direvisi
  • Pembahasan Teknis Terus Berlangsung

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana mengatakan pembahasan aplikasi tax holiday di OSS masih terus berlangsung antara Kemenko Perekonomian dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Hal-hal teknis proses pengajuan, sambungnya, yang hingga saat ini masih perlu disepakati.

Ditjen Pajak (DJP) mengatakan hingga saat ini belum ada tambahan jumlah wajib pajak yang mendapat tax holiday. Hingga saat ini, penerima tax holiday sebanyak 12 perusahaan. Fasilitas yang diterima pun masih mengacu pada PMK 35/2018.

  • Penyempurnaan CFC Rules Masih Diklaim Beri Kepastian

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan pemerintah memang akan merevisi PMK 107/2017. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Arah kebijakan yang ditempuh, sambungnya, sebagai respons terhadap lingkungan bisnis agar lebih berkembang.

Baca Juga: Wah, Beleid Tax Allowance Direvisi Lagi

“Tujuannya untuk lebih memberikan klarifikasi sehingga mudah untuk dipahami, misalnya ruang lingkup objek pajak. Penyempurnaan masih berjalan, more responsive to business environment,” kata John.

Seperti diketahui, lahirnya CFC rules pada 2017 menjadi bagian dari upaya untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Salah satu aspek penting yang diatur adalah memperluas basis penghitungan pajak atas dividen BULN nonbursa yang semula hanya mencakup WP pengendali langsung nonbursa, menjadi WP pengendali tidak langsung juga.

  • Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Berpeluang Naik

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman mengatakan konsumsi rumah tangga pada tahun ini berpeluang naik di atas 5%. Pesta demokrasi, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif, menjadi salah satu pendorong konsumsi rumah tangga.

Baca Juga: Realisasikan Janji, Presiden Sri Lanka Beri Keringanan Pajak
  • Sumbangan TKI ke Devisa Naik

Bank Indonesia melaporkan penerimaan remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 2018 senilai US$10,97 miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga 24,65% dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya senilai US$8,8 miliar. (kaw)

Topik : OSS, tax holiday, insentif, BKPM
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK