BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
LONDON, DDTCNews—Mantan Kepala Perwakilan Dagang (AS) Charlene Barshefsky menyerukan orientasi pajak digital Uni Eropa harus segera diubah agar tidak memengaruhi hubungan politik dan ekonomi dengan Negeri Paman Sam.
Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan pajak di Eropa telah mengambil tindakan agresif terhadap perusahaan teknologi asal AS dan mendapatkan momentum seiring dengan adanya eskalasi pandemi Covid-19.
"Tekno-nasionalisme yang baru mulai ini mengancam kepentingan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Agenda ini harus segera dihentikan," kata negosiator ulung asal AS ini dikutip Senin (3/8/2020).
Agenda kedaulatan digital dengan penerapan pajak secara konsisten telah dilakukan negara kawasan Uni Eropa. Kebijakan tersebut secara khusus menyasar perusahaan perusahaan teknologi asal AS.
Perusahaan-perusahaan teknologi asal AS tersebut antara lain Intel, Microsoft, Facebook, Google, Qualcomm dan Amazon. Hal ini kemudian dipertegas dengan pernyataan pemimpin Uni Eropa.
Barshefsky melihat gelagat pajak digital Uni Eropa mulai mengarah kepada sistem 'firewall' yang membatasi layanan digital di pasar Eropa. Kebijakan tersebut tidak ubahnya dengan yang dilakukan China terkait kebijakan akses Internet dalam 20 tahun terakhir.
"Prancis memberlakukan pajak GAFA (Google, Amazon, Facebook dan Apple). Kebijakan serupa sedang disiapkan oleh Austria, Ceko, Italia dan Spanyol dengan tujuan untuk mendanai biaya pemulihan akibat pandemi," tutur Barshefsky.
Uni Eropa, lanjut Barshefsky, dinilai menciptakan hambatan nonfiskal untuk perusahaan digital asing masuk ke Uni Eropa. Hambatan itu antara lain proses administrasi yang panjang untuk pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Jika tidak ada perubahan kebijakan Uni Eropa terkait ekonomi digital maka bisa dipastikan akan ada balasan dari AS. Tak menutup kemungkinan, tidak akan ada kesepakatan dagang yang signifikan antara Uni Eropa dan AS dalam beberapa tahun mendatang.
"Orang Eropa perlu mengubah langkah tekno-nasionalis yang ditujukan kepada perusahaan AS. Perubahan kebijakan diperlukan agar tidak terjadi kerusakan hubungan ekonomi dan geopolitik," ujar Barshefsky dilansir dari Financial Times.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya agenda proteksionisme Eropa dalam ranah digital. Pasalnya, Uni Eropa juga memiliki kapasitas dan kompetensi dalam urusan pengembagan teknologi informasi.
Senada, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan Uni Eropa saat ini menghadapi pertempuran dalam hal mengamankan kedaulatan digital. Untuk itu, para perumus kebijakan harus melakukan tindakan agar tidak didikte pihak lainnya. (rig)
