Review
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 22 Januari 2021 | 18:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Komunitas
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA
Sabtu, 23 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:35 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Orientasi Pajak Digital Perlu Diubah, Ini Alasan Negosiator Top AS

Ilustrasi. (DDTCNews)

LONDON, DDTCNews—Mantan Kepala Perwakilan Dagang (AS) Charlene Barshefsky menyerukan orientasi pajak digital Uni Eropa harus segera diubah agar tidak memengaruhi hubungan politik dan ekonomi dengan Negeri Paman Sam.

Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan pajak di Eropa telah mengambil tindakan agresif terhadap perusahaan teknologi asal AS dan mendapatkan momentum seiring dengan adanya eskalasi pandemi Covid-19.

"Tekno-nasionalisme yang baru mulai ini mengancam kepentingan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Agenda ini harus segera dihentikan," kata negosiator ulung asal AS ini dikutip Senin (3/8/2020).

Baca Juga: Menkeu Harap Joe Biden Dapat Sepakati Konsensus Pajak Digital

Agenda kedaulatan digital dengan penerapan pajak secara konsisten telah dilakukan negara kawasan Uni Eropa. Kebijakan tersebut secara khusus menyasar perusahaan perusahaan teknologi asal AS.

Perusahaan-perusahaan teknologi asal AS tersebut antara lain Intel, Microsoft, Facebook, Google, Qualcomm dan Amazon. Hal ini kemudian dipertegas dengan pernyataan pemimpin Uni Eropa.

Barshefsky melihat gelagat pajak digital Uni Eropa mulai mengarah kepada sistem 'firewall' yang membatasi layanan digital di pasar Eropa. Kebijakan tersebut tidak ubahnya dengan yang dilakukan China terkait kebijakan akses Internet dalam 20 tahun terakhir.

Baca Juga: Imbas Pandemi Covid-19, Jumlah Wirausaha Baru Melonjak

"Prancis memberlakukan pajak GAFA (Google, Amazon, Facebook dan Apple). Kebijakan serupa sedang disiapkan oleh Austria, Ceko, Italia dan Spanyol dengan tujuan untuk mendanai biaya pemulihan akibat pandemi," tutur Barshefsky.

Uni Eropa, lanjut Barshefsky, dinilai menciptakan hambatan nonfiskal untuk perusahaan digital asing masuk ke Uni Eropa. Hambatan itu antara lain proses administrasi yang panjang untuk pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Jika tidak ada perubahan kebijakan Uni Eropa terkait ekonomi digital maka bisa dipastikan akan ada balasan dari AS. Tak menutup kemungkinan, tidak akan ada kesepakatan dagang yang signifikan antara Uni Eropa dan AS dalam beberapa tahun mendatang.

Baca Juga: Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 31 Desember 2022

"Orang Eropa perlu mengubah langkah tekno-nasionalis yang ditujukan kepada perusahaan AS. Perubahan kebijakan diperlukan agar tidak terjadi kerusakan hubungan ekonomi dan geopolitik," ujar Barshefsky dilansir dari Financial Times.

Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya agenda proteksionisme Eropa dalam ranah digital. Pasalnya, Uni Eropa juga memiliki kapasitas dan kompetensi dalam urusan pengembagan teknologi informasi.

Senada, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan Uni Eropa saat ini menghadapi pertempuran dalam hal mengamankan kedaulatan digital. Untuk itu, para perumus kebijakan harus melakukan tindakan agar tidak didikte pihak lainnya. (rig)

Baca Juga: Pemulihan Cepat Jadi Satu-Satunya Cara Pembatalan Kenaikan Tarif Pajak

Topik : inggris, pajak digital, uni eropa, amerika serikat, hubungan politik dan dagang, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:15 WIB
SERBIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 11:30 WIB
NIGERIA
Selasa, 19 Januari 2021 | 10:25 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Senin, 25 Januari 2021 | 18:22 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 18:08 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (4)
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:30 WIB
KOTA MALANG
Senin, 25 Januari 2021 | 17:16 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 25 Januari 2021 | 17:00 WIB
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Senin, 25 Januari 2021 | 16:41 WIB
SEKOLAH TINGGI PERPAJAKAN INDONESIA