Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Operasi Gempur Rokok Ilegal Dimulai, Masyarakat Diajak Berpartisipasi

A+
A-
1
A+
A-
1
Operasi Gempur Rokok Ilegal Dimulai, Masyarakat Diajak Berpartisipasi

Petugas Kanwil Bea Cukai Aceh bersama Satpol PP mengamankan berbagai merek rokok ilegal asal luar negeri saat sidak di salah satu toko pedagang di kawasan Pasar Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (29/8/2022). ANTARAFOTO/Ampelsa/hp.
 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengadakan operasi gempur rokok ilegal mulai hari ini, 12 September hingga 12 November 2022.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan operasi gempur rokok ilegal menjadi bentuk komitmen DJBC sebagai community protector dan revenue collector untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara. Menurutnya, penjualan rokok ilegal dapat menimbulkan dampak negatif bagi berkembangnya industri rokok nasional karena terdapat ketidakadilan dan ketidakseimbangan persaingan usaha di pasar.

"Operasi gempur rokok ilegal diperlukan sebagai bentuk pengawasan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di pasar," katanya, dikutip pada Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Nirwala mengatakan operasi gempur rokok ilegal dilakukan dengan 2 pendekatan, yakni soft approach dan hard approach. Soft approach merupakan pendekatan yang dilakukan dengan upaya preventif berupa pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi.

Sementara pada hard approach, dilakukan dengan upaya represif berupa penindakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Dia menjelaskan rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang peredarannya membutuhkan pengawasan dan konsumsinya memerlukan pengendalian. Merujuk data Tobacco Control Support Center (TCSC), jumlah konsumen rokok Indonesia mencapai 33,8% dari seluruh penduduk Indonesia pada 2018 tetapi permintaan rokok yang tinggi tersebut tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal.

Baca Juga: Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Nirwala memaparkan DJBC selama periode operasi gempur rokok ilegal pada 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan jumlah penindakan, sedangkan jumlah barang hasil penindakan cenderung menurun tiap tahunnya. Dia berharap peningkatan jumlah penindakan mampu memberikan efek jera sehingga meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan menurunkan tingkat peredaran rokok ilegal.

Sementara itu, penurunan peredaran rokok ilegal diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk legal sehingga dapat mendorong produksi, distribusi, dan pemasaran produk legal. Dalam hal ini, dia juga meminta masyarakat berpartisipasi dalam menekan peredaran rokok ilegal.

"Masyarakat dapat berperan sebagai agen perubahan dalam menekan peredaran rokok ilegal dengan melaporkan kepada Bea Cukai bila menemui adanya indikasi peredaran rokok ilegal," ujarnya.

Baca Juga: Relaksasi Pelunasan Pita Cukai 90 Hari Tersalur kepada 123 Perusahaan

Di sisi lain, masyarakat dapat menghubungi kanal informasi DJBC pada contact center Bravo Bea Cukai 1500225, media sosial Bea Cukai, maupun email pengaduan ke alamat [email protected].

Soal pengawasan peredaran rokok, DJBC juga melakukan sinergi dengan instansi penegak hukum lainnya termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Sinergi DJBC dan TNI diperlukan untuk melindungi perbatasan Indonesia dari penyelundupan rokok ilegal, sedangkan kerja sama dengan Polri sebagai upaya tindak lanjut penindakan rokok ilegal.

Adapun untuk menggencarkan sosialisasi untuk menekan peredaran rokok ilegal, DJBC bersinergi dengan pemda setempat. (sap)

Baca Juga: Susun PMK Tarif CHT 2023, Pemerintah Bakal Komunikasi Dulu dengan DPR

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bea cukai, cukai rokok, rokok ilegal, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 16 November 2022 | 18:00 WIB
GEMPUR ROKOK ILEGAL

Petugas DJBC Blusukan ke Pasar-Pasar, Berburu Rokok Tanpa Cukai?

Rabu, 16 November 2022 | 15:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Makin Keren! DJBC Tambah 2 Kapal Patroli Laut Baru

Selasa, 15 November 2022 | 12:00 WIB
PMK 156/2022

Pemerintah Ubah Ketentuan Dokumen Cukai dan/atau Pelengkap Cukai

Selasa, 15 November 2022 | 11:00 WIB
PMK 161/2022

Kemenkeu Ubah Aturan Pemberitahuan Objek Cukai yang Selesai Dibuat

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP