Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

OECD Setujui Pedoman Baru Transfer Pricing

0
0

PARIS, DDTCNews - Dewan OECD menyetujui beberapa perubahan dalam pedoman transfer pricing (TP) yang selama ini digunakan perusahaan multinasional dan otoritas pajak dalam menerapkan prinsip kewajaran (arm's length principle).

Perubahan tersebut menyesuaikan ketentuan  yang tercantum dalam laporan base erosion and profit shifting (BEPS) 2015, terutama terakit dengan  Action 8-10 mengenai TP dan Action 13 yang membahas tentang dokumentasi TP.

“Perubahan ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan kepastian hukum mengenai status pedoman TP yang direkomendasikan dalam proyek BEPS,” ungkap OECD melalui pernyataan tertulis.

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

Ketentuan ini disahkan oleh beberapa perwakilan, di antaranya Dewan OECD yang menandatangani pedoman baru tersebut pada 1 Oktober 2015, Menteri Keuangan G20 pada 8 Oktober 2015, dan para pemimpin G20 pada 15-16 November 2015.

Perubahan pedoman TP yang direkomendasikan oleh Dewan OECD tersebut secara garis besar tercantum dalam pembukaan laporan BEPS 2015.

Secara spesifik, perubahan dalam pedoman TP tersebut antara lain:

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
  1. Ketentuan yang berlaku dari Bab I, Bagian D pedoman TP dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru.
  2. Beberapa paragraf ditambahkan ke Bab II pedoman TP, mengikuti Paragraf 2.16.
  3. Satu paragraf baru dimasukkan mengikuti Paragraf 2.9.
  4. Ketentuan yang berlaku dari Bab V pedoman TP dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoma yang baru  ditambah lampiran.
  5. Ketentuan yang berlaku dari Bab VI pedoman TP dan lampiran Bab ini dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru ditambah lampiran.
  6. Ketentuan yang berlaku dari Bab VII dari pedoman TP dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru.
  7. Ketentuan yang berlaku dari Bab VIII dari pedoman TP  dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru.

Proyek berikutnya yang sedang digarap adalah membuat penyesuaian atas perubahan pedoman TP, khususnya dalam Bab IX mengenai aspek TP dari restrukturisasi bisnis.

Working Party No. 6 dari Committee of Fiscal Affairs juga akan segera mengundang pihak yang tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai penyesuaian atas perubahan dalam Bab IX pedoman TP.

Hal itu dilakukan guna memastikan inkonsistensi pada bagian pedoman yang direvisi sudah benar-benar diatasi dan menghindari adanya duplikasi ketentuan. (Amu)

Baca Juga: Konsensus Belum Dicapai, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Tetap Harus Ada

“Perubahan ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan kepastian hukum mengenai status pedoman TP yang direkomendasikan dalam proyek BEPS,” ungkap OECD melalui pernyataan tertulis.

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

Ketentuan ini disahkan oleh beberapa perwakilan, di antaranya Dewan OECD yang menandatangani pedoman baru tersebut pada 1 Oktober 2015, Menteri Keuangan G20 pada 8 Oktober 2015, dan para pemimpin G20 pada 15-16 November 2015.

Perubahan pedoman TP yang direkomendasikan oleh Dewan OECD tersebut secara garis besar tercantum dalam pembukaan laporan BEPS 2015.

Secara spesifik, perubahan dalam pedoman TP tersebut antara lain:

Baca Juga: Sri Mulyani Bertekad Kejar Pajak Perusahaan Digital
  1. Ketentuan yang berlaku dari Bab I, Bagian D pedoman TP dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru.
  2. Beberapa paragraf ditambahkan ke Bab II pedoman TP, mengikuti Paragraf 2.16.
  3. Satu paragraf baru dimasukkan mengikuti Paragraf 2.9.
  4. Ketentuan yang berlaku dari Bab V pedoman TP dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoma yang baru  ditambah lampiran.
  5. Ketentuan yang berlaku dari Bab VI pedoman TP dan lampiran Bab ini dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru ditambah lampiran.
  6. Ketentuan yang berlaku dari Bab VII dari pedoman TP dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru.
  7. Ketentuan yang berlaku dari Bab VIII dari pedoman TP  dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan pedoman yang baru.

Proyek berikutnya yang sedang digarap adalah membuat penyesuaian atas perubahan pedoman TP, khususnya dalam Bab IX mengenai aspek TP dari restrukturisasi bisnis.

Working Party No. 6 dari Committee of Fiscal Affairs juga akan segera mengundang pihak yang tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai penyesuaian atas perubahan dalam Bab IX pedoman TP.

Hal itu dilakukan guna memastikan inkonsistensi pada bagian pedoman yang direvisi sudah benar-benar diatasi dan menghindari adanya duplikasi ketentuan. (Amu)

Baca Juga: Konsensus Belum Dicapai, Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Tetap Harus Ada
Topik : berita pajak internasional, pajak internasional, dokumentasi transfer pricing, TP Doc, OECD
artikel terkait
Rabu, 29 Maret 2017 | 15:50 WIB
MALAYSIA
Jum'at, 24 Maret 2017 | 10:56 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 14 Februari 2017 | 11:55 WIB
THAILAND
Senin, 29 Agustus 2016 | 11:02 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Selasa, 23 April 2019 | 11:16 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 31 Agustus 2017 | 08:54 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 17 Oktober 2016 | 10:15 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 17 Januari 2017 | 09:40 WIB
ZIMBABWE
Selasa, 02 Oktober 2018 | 10:48 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Rabu, 31 Oktober 2018 | 11:58 WIB
ZIMBABWE