Review
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 14:42 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 10:30 WIB
MENGHADAPI COVID-19 DENGAN PAJAK DAERAH (4)
Fokus
Data & alat
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 MEI-2 JUNI 2020
Reportase

Negara Ini Minta Inggris Delegasikan Kewenangan Atur Pajak Bandara

A+
A-
0
A+
A-
0
Negara Ini Minta Inggris Delegasikan Kewenangan Atur Pajak Bandara

Ilustrasi. (foto: WalesOnline)

CARDIFF, DDTCNews — Pemerintah Wales meminta Inggris untuk segera mendelegasikan pengaturan pajak di Bandara Cardiff. Pendelegasian yang diikuti relaksasi pungutan pajak dinilai dapat meningkatkan jumlah penumpang di wilayah yang jadi bagian dari Britania Raya ini.

Menteri Pertama Wales Carwyn Jones mengatakan kewenangan mengatur besaran Air Passenger Duty (APD) atau pajak bandara sudah didengungkan sejak dua tahun yang lalu. Namun, usulan kebijakan tersebut urung terlaksana hingga sekarang dan masih menjadi kewenangan Inggris.

Otoritas Inggris menilai relaksasi pengenaan pajak bandara Cardiff akan menimbulkan kompetisi tidak adil dengan bandara di sekitarnya yang berada di wilayah Inggris seperti Bristol. Pada sisi lain, pendelgasian pengaturan pajak bandara sudah diberikan Inggris kepada Skotlandia dan Irlandia Utara, tapi tidak berlaku untuk Wales.

Baca Juga: Syarat dan Ketentuan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali

“Mengapa Skotlandia diberikan kekuasaan itu [mengatur pajak bandara] dan Wales tidak memiliki kewenangan yang sama,” katanya seperti dikutip pada Senin (11/2/2019).

Relaksasi pajak, disebut pemerintah Wales, dapat menarik lebih banyak penerbangan jarak jauh untuk singgah atau transit di Cardiff. Jones menyebutkan skema dalam pengembangan sarana transportasi udara idealnya tidak dibebankan kepada penumpang dalam bentuk pungutan pajak.

Bila diberikan kewenangan serupa Skotlandia dan Irlandia Utara maka hampir pasti pungutan pajak bandara Cardiff akan dihapuskan. Selama ini penumpang yang datang ke Bandara Cardiff dibebani tagihan pajak berkisar 78 pound sterling hingga 156 pound sterling tergantung pada jarak penerbangan.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Kegiatan Perhotelan yang Bukan Objek PPN

"Kami bisa menumbuhkan Bandara Cardiff jika mengatur APD, bahkan dapat mengembangkan bandara lain di seluruh Wales," tandasnya.

Hitungan pemerintah Wales menyebutkan relaksasi pajak bandara dapat meningkatkan jumlah penumpang sebesar 62.000 orang setiap tahunnya. Dampak kepada bandara lain di wilayah Inggris seperti Bristol juga disebutkan akan minimal.

Rencananya Komite Urusan Wales di Parlemen Inggris akan mendengarkan presentasi dewan eksekutif bandara pada pekan ini. Presentasi tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun kebijakan terkait pengaturan pajak bandara di Wales.

Baca Juga: Silaturahmi Virtual, Sri Mulyani Sempat Tanya Target Penerimaan Pajak

Pertimbangannya bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi Wales. Namun, seperti dilansir BBC, ada kepentingan yang lebih besar mencakup efek negatif relaksasi bagi bandara lain di utara Wales dan bandara lain di wilayah Inggris.

"Ini bukan tentang mengambil penumpang dari bandara lain. Mereka sudah berada di luar perbatasan [Wales—Inggris]. Kebijakan ini tentang meningkatkan permintaan penerbangan di Wales,” tegas Carwyn Jones. (kaw)

Baca Juga: Bahas Tata Kelola Kantor Konsultan Pajak, Smart Wikan Gelar Webinar
Topik : Wales, Cardiff, bandara, pajak, Inggris
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 23 Mei 2020 | 14:59 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:52 WIB
ANALISIS PAJAK
Sabtu, 23 Mei 2020 | 12:00 WIB
TAX EXPENDITURE (2)
berita pilihan
Senin, 25 Mei 2020 | 14:33 WIB
PENGADILAN PAJAK (12)
Senin, 25 Mei 2020 | 13:52 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 25 Mei 2020 | 13:12 WIB
KINERJA FISKAL
Senin, 25 Mei 2020 | 12:01 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 11:38 WIB
PELAYANAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 11:00 WIB
TIPS PAJAK UMKM
Senin, 25 Mei 2020 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK