KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Mundur, OECD Prediksi Implementasi Penuh Konsensus Pajak Mulai 2024

Muhamad Wildan | Rabu, 25 Mei 2022 | 13:00 WIB
Mundur, OECD Prediksi Implementasi Penuh Konsensus Pajak Mulai 2024

OECD.

DAVOS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan Pilar 1: Unified Approach baru akan diimplementasikan oleh yurisdiksi anggota Inclusive Framework pada 2024, bukan 2023 sebagaimana yang telah ditargetkan.

Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan perumusan aspek-aspek teknis dari Pilar 1 ternyata tak dapat dilaksanakan secepat yang dibayangkan.

"Kami sengaja menetapkan waktu implementasi yang sangat ambisius untuk menjaga momentum. Namun, saya menduga kemungkinan besar konsensus akan diimplementasikan secara penuh mulai 2024," ujar Cormann ketika berbicara dalam panel pada World Economic Forum, dikutip Rabu (25/5/2022).

Baca Juga:
Proses Masuk OECD, RI Rampungkan Initial Memorandum Tahun Depan

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Marie pun mengatakan pihaknya akan terus berupaya meyakinkan negara mitra dan anggota OECD untuk terus berupaya mencapai konsensus.

Namun, dirinya tak memungkiri bahwa implementasi konsensus bisa mundur hingga 2024. "Mungkin akhir 2023, mungkin awal 2024. Poin kuncinya adalah perombakan total terhadap sistem perpajakan internasional," ujar Le Marie seperti dilansir channelnewsasia.com.

Untuk diketahui, implementasi konsensus pajak internasional baik Pilar 1 maupun Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) sama-sama dihadapkan oleh hambatan, khususnya di AS dan Uni Eropa.

Baca Juga:
Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

Presiden AS Joe Biden masih belum mampu meyakinkan para anggota Kongres AS. Baik anggota House of Representative maupun anggota Senat AS dari Partai Republik tercatat kompak menolak menyetujui solusi 2 pilar tersebut.

Uni Eropa juga masih kesulitan mengadopsi konsensus pajak dan menuangkannya ke dalam directive karena adanya penolakan dari Polandia. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Proses Masuk OECD, RI Rampungkan Initial Memorandum Tahun Depan

Jumat, 03 Mei 2024 | 10:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Begini Proyeksi OECD soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 dan 2025

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:30 WIB KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Empat Menteri Negara G20 Dukung Penerapan Pajak Kekayaan Global

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Proses Aksesi OECD, Pemerintah Indonesia Mulai Penilaian Mandiri

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Mei 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu Ditetapkan Paling Tinggi 40%

Kamis, 09 Mei 2024 | 15:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Masuk Bursa, Bagaimana Ketentuannya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 14:30 WIB BEA CUKAI BOJONEGORO

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal

Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS