Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Menteri Energi Negara ini Serukan Reformasi Pajak atas Minyak

A+
A-
3
A+
A-
3
Menteri Energi Negara ini Serukan Reformasi Pajak atas Minyak

Menteri Energi Rusia Alexander Novak. (foto: cdni.rt.com)

MOSKOW, DDTCNews – Menteri Energi Rusia Alexander Novak menyerukan reformasi pajak atas minyak agar Rusia lebih kompetitif.

Rusia, menurut Novak, memiliki cadangan minyak mentah yang cukup untuk menopang produksi selama lebih dari 50 tahun. Namun, jumlah produksi minyak tersebut berisiko turun jika sistem pajak tidak diubah.

“Kita memiliki cadangan yang besar tetapi mayoritas tidak ekonomis. Sebab, rezim pajak saat ini tidak memungkinkan kita untuk meningkatkan produksi minyak secara signifikan,” katanya, Selasa (8/10/2019).

Baca Juga: Ganjal Rencana Bisnis Unilever, Partai Usulkan Pajak Sayonara

Lebih lanjut, Novak menyebut Rusia memiliki pendapatan dari pajak minyak tertinggi di dunia. Rata-rata nilai penerimaannya mencapai 68%—70% dari total pendapatan. Untuk ladang minyak di Siberia Barat yang tidak mendapat keringanan pajak, jumlahnya bahkan mencapai 85%.

Persentase tersebut menujukkan Rusia sangat bergantung pada pendapatan dari minyak mentah dan gas seperti kebanyakan negara produsen minyak lainnya. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah berulang kali menentang penurunan pajak pada industri minyak.

Namun, Novak menegaskan jika rezim pajak tidak diubah, Rusia tidak akan mampu mempertahankan tingkat produksinya saat ini hanya. Produksi minyak, menurutnya, hanya akan bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis

Terlebih, Rusia – yang telah lama menjadi produsen minyak mentah terbesar di dunia tersebut –tengah dikalahkan oleh Amerika Serikat (AS) pada saat ini. Padahal, biaya produksi minyak mentah di Rusia lebih rendah daripada di AS.

Novak mengatakan AS mampu bersaing dengan produsen seperti Rusia berkat kredit murah dan pajak yang terutama dikenakan pada keuntungan perusahaan. Sementara di Rusia, pajak industri minyak didasarkan pada pendapatan dan hasil ekstrasi.

Oleh karena itu, Novak mengusulkan untuk memperluas basis pajak pada laba perusahaan daripada mengenakannya berdasar hasil ekstraksi mineral. Sebab, pajak yang dikenakan atas hasil ekstraksi didasarkan pada volume output daripada profitabilitas proyek.

Baca Juga: DJP Bakal Libatkan Telkom dalam Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh

Menurut Novak, Rusia juga harus memberikan keringanan pajak untuk proyek eksplorasi, pengembangan ladang minyak kecil, dan teknologi ekstraksi minyak. Keringanan itu bisa dengan mengizinkan perusahaan untuk mengamortisasi dan mengurangi biaya pada pajak ekstraksi mineral.

Langkah-langkah semacam itu dapat meningkatkan margin laba senilai US$3 atau setara Rp42.285 sampai dengan US$5 atau setara Rp70.475 per barel. Dengan demikian, minyak Rusia akan lebih kompetitif.

“Langkah itu dapat menghasilkan 73 miliar barel cadangan minyak baru. Berdasarkan pada harga minyak saat ini, kebijakan itu akan menghasilkan penerimaan senilai US$4 triliun untuk Rusia,” ujarnya, seperti dilansir themoscowtimes.com. (kaw)

Baca Juga: Belum Kelar Bahas Pajak Digital OECD, PBB Malah Ajukan Proposal Baru

Topik : Rusia, minyak, pajak, Alexander Novak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:30 WIB
KOTA KENDARI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 06:00 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS