Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Menkeu Siapkan Aturan Pelaksana Tax Amnesty

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menjelaskan saat ini pemerintah tengah menyusun aturan pelaksanaan dari UU tentang Pengampunan Pajak, dengan tujuan untuk menjamin kesiapan pelaksanaan pengampunan pajak.

Selain itu, Bambang mengatakan berbagai program sosialisasi juga sedang disiapkan, untuk memudahkan wajib pajak dalam mengikuti program pengampunan pajak.

“Kami sadari bahwa peran serta segenap elemen masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengampunan pajak ini, termasuk dalam mengawasi agar kebijakan ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di laman Kementerian Keuangan, Rabu (29/06).

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menkeu menjelaskan Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak dapat menjadi momentum reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan yang lebih komprehensif menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkepastian hukum serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi,” katanya.

UU ini juga, tambah Menkeu, dapat menjadi cara menarik modal luar negeri milik Warga Negara Indonesia (WNI) kembali Indonesia, sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya modal masuk, maka akan terjadi peningkatan ketersediaan likuiditas dalam negeri dan meningkatkan penerimaan pajak.

“UU tentang Pengampunan Pajak diharapkan juga menjawab keraguan para pemilik harta yang berada di luar negeri untuk membawa kembali, atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia,” jelas Menkeu.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Selain itu, UU ini diyakini akan mampu mengurangi maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

“Nantinya diharapkan, rasa keadilan dan kebersamaan bagi para seluruh warga negara dapat ditingkatkan, melalui kontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

“Kami sadari bahwa peran serta segenap elemen masyarakat sangat penting dalam menunjang keberhasilan program pengampunan pajak ini, termasuk dalam mengawasi agar kebijakan ini benar-benar sesuai dengan harapan kita semua,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di laman Kementerian Keuangan, Rabu (29/06).

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menkeu menjelaskan Undang-Undang (UU) tentang Pengampunan Pajak dapat menjadi momentum reformasi perpajakan. “Reformasi perpajakan yang lebih komprehensif menuju sistem yang lebih berkeadilan, berkepastian hukum serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi,” katanya.

UU ini juga, tambah Menkeu, dapat menjadi cara menarik modal luar negeri milik Warga Negara Indonesia (WNI) kembali Indonesia, sehingga dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya modal masuk, maka akan terjadi peningkatan ketersediaan likuiditas dalam negeri dan meningkatkan penerimaan pajak.

“UU tentang Pengampunan Pajak diharapkan juga menjawab keraguan para pemilik harta yang berada di luar negeri untuk membawa kembali, atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia,” jelas Menkeu.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Selain itu, UU ini diyakini akan mampu mengurangi maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak.

“Nantinya diharapkan, rasa keadilan dan kebersamaan bagi para seluruh warga negara dapat ditingkatkan, melalui kontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional,” pungkasnya. (Amu)

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty
Topik : tax amnesty, sosialisasi pengampunan pajak, pengampunan pajak
artikel terkait
Selasa, 18 Juni 2019 | 08:39 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:56 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 17 Juni 2019 | 18:41 WIB
INSENTIF FISKAL
Senin, 17 Juni 2019 | 17:42 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK