PENERIMAAN PAJAK

Menkeu: Setoran PPN dan PPh Badan per September 2019 Melambat

Redaksi DDTCNews | Minggu, 03 November 2019 | 13:52 WIB
Menkeu: Setoran PPN dan PPh Badan per September 2019 Melambat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan belum merilis kinerja APBN periode September 2019. Realisasi penerimaan disebut masih mengalami perlambatan pada kuartal III/2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga akhir September tulang punggung penerimaan negara dari sektor pajak masih mengalami tekanan. Hal tersebut menurutnya tecermin dari kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan yang tidak sebaik tahun lalu.

"Pertumbuhan [penerimaan] terutama untuk pajak korporasi dan PPN masih mengalami perlambatan pada September 2019," katanya di Kantor Kemenkeu, Jumat (1/11/2019).

Baca Juga:
Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan otoritas fiskal mulai kuda-kuda untuk mengubah asumsi APBN untuk mengamankan defisit anggaran. Realisasi penerimaan pada September 2019 membuat Kemenkeu merilis proyeksi defisit anggaran yang melebar dari target APBN 2019 yang sebesar 1,84% terhadap PDB.

Sri Mulyani melanjutkan, defisit anggaran hingga akhir tahun diproyeksi bergerak pada rentang 2% hingga 2,2% terhadap PDB. Prakiraan tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi diatas 5% pada tahun ini.

Oleh karena itu, dalam dua bulan terakhir tahun fiskal 2019, Kemenkeu mengharapkan serapan belanja pemerintah baik pusat dan daerah dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, instrumen fiskal pemerintah mampu menjadi penopang perekonomian nasional.

Baca Juga:
Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

"Kami dari sisi makro terus berikan stimulus agar tidak memberikan tekanan pada ekonomi domestik. Saya harap K/L selesaikan belanjanya dalam dua bulan terakhir ini. Hal itu akan menentukan pertumbuhan kita pada kuartal IV/2019," katanya.

Seperti diketahui, data resmi APBN Kita 2019, menunjukan realisasi penerimaan pajak selama Januari—Agustus 2019 senilai Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,5 triliun. Realisasi tersebut mencatat pertumbuhan 0,21% secara tahunan. DJP membeberkan hingga Oktober 2019 realisasi penerimaan sudah tembus Rp1.000 triliun.

Sementara itu, realisasi setoran perpajakan pada laporan semester Kemenkeu diperkirakan sebesar 93,8% dari target APBN yang ditetapkan senilai Rp2.165,1 triliun. Dengan demikian, hitungan pemerintah shortfall pada tahun ini mencapai Rp143,3 triliun.

Estimasi tersebut sebagian besar disumbang oleh shortfall setoran pajak yang diprediksi mencapai Rp140 triliun. Realisasi setoran pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak diprediksi hanya mampu memenuhi 91% atau Rp1.437,5 triliun dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 19 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara Masuk Draf RKP 2025

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Senin, 08 April 2024 | 11:30 WIB KOTA PEKANBARU

Jadi Panutan Wajib Pajak, ASN di Kota Ini Diminta Patuh Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online