Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Menilik Kebijakan Pajak yang Pengaruhi Iklim Bisnis

A+
A-
1
A+
A-
1
Menilik Kebijakan Pajak yang Pengaruhi Iklim Bisnis

PADA akhir 2020, International Monetary Fund (IMF) merilis working paper berjudul Identifying Reform Priorities: The Role of Non-linearities yang disusun Klaus-Peter Hellwig.

Working paper ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah negara-negara dapat meningkatkan iklim bisnis mereka di area-area kebijakan tertentu, dengan mengkaji 6 indeks iklim bisnis yang berbeda pada 38 indikator kebijakan.

Indeks iklim bisnis yang digunakan berasal dari data yang diperoleh dari Global Insight Global Risk Service (DRI), Economist Intelligence Unit (EIU), Cerberus Corporate Intelligence Gray Area Dynamics (GAD), Global Competitiveness Report (GCS), Political Risk Services (PRS), dan Global Insight Business Risk Condition (WMO).

Baca Juga: Bagaimana Struktur Penerimaan Pajak di Tingkat Provinsi?

Adapun data yang digunakan berasal dari peringkat Doing Business dari World Bank yang sebelumnya digunakan dalam kajian oleh Kraay dan Tawara (2013). Kraay dan Tawara menggunakan algoritma Bayesian Moving Averaging (BMA) dalam mengenali indikator penentu iklim bisnis.

Singkatnya, studi tersebut berkesimpulan suatu negara/yurisdiksi dapat meningkatkan iklim bisnis tergantung dari bagaimana cara pengukuran iklim bisnis tersebut.

Sementara itu, kajian yang dirilis IMF ini menggunakan pendekatan lain, yakni algoritma Random Forest (RF) yang disajikan dalam bentuk Shapley Value (SV) untuk mengatasi kekurangan yang ada pada decision tree dalam menangkap interaksi antarvariabel.

Baca Juga: Bagaimana Tren Kontribusi Pajak Kekayaan di Negara-Negara OECD?

Tabel berikut menyajikan komparasi kajian yang disusun Kraay dan Tawara (2013) dengan yang dirilis IMF. Adapun indikator kebijakan yang ditampilkan hanya sebatas pada lingkup perpajakan seperti jumlah pembayaran pajak, waktu, pajak atas laba, pajak karyawan, serta pajak lainnya.


Meskipun menggunakan data yang relatif sama, terdapat perbedaan temuan dari masing-masing kajian tersebut. Apabila menggunakan BMA, masing-masing indikator kebijakan pajak dapat berperan penting dalam membangun iklim bisnis suatu negara/yurisdiksi tergantung dari pengukuran data indeks iklim bisnis yang dirilis oleh masing-masing instansi.

Baca Juga: Begini Tren dan Dampak Alternative Minimum Tax Di Berbagai Negara

Di sisi lain, indikator kebijakan pajak dengan menggunakan metode RF sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh terhadap iklim bisnis apabila didasarkan pada waktu, pajak atas laba, ataupun pajak atas karyawan.

Namun, indikator seperti jumlah pembayaran pajak – mengacu pada indeks iklim bisnis DRI – atau kepentingan pajak lainnya (PRS dan WMO) memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan didukung oleh kedua metode tersebut.

Komparasi kajian ini tentunya dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan dua aspek tersebut dalam rangka meningkatkan investasi ke depannya. Namun, perlu juga untuk menelaah lebih dalam apa saja yang ada pada kepentingan pajak lainnya yang secara signifikan terbukti dapat memengaruhi iklim bisnis. *

Baca Juga: Begini Profil Pajak Kabupaten Penghubung Pulau Jawa dan Madura

Topik : narasi data, iklim pajak, kajian pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Februari 2021 | 14:25 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MANADO

Pajak Daerah Dominasi PAD Kota Tempat TLN Bunaken Ini

Jum'at, 22 Januari 2021 | 16:45 WIB
PROFIL PAJAK KOTA BOGOR

Begini Profil Pajak Kota Hujan

Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK

Dampak Profit Shifting Industri Ekstraktif Terhadap Penerimaan Negara

Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI

Mencermati Komponen Perubahan Kinerja Pajak atas Konsumsi

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional