Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengoptimalkan Pajak dari Platform Aplikasi Telemedicine

A+
A-
22390
A+
A-
22390
Mengoptimalkan Pajak dari Platform Aplikasi Telemedicine

MASYARAKAT memiliki keterbatasan mobilitas dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk bidang kesehatan, pada masa pandemi Covid-19.

Peluang tersebut ditangkap pelaku usaha untuk mengadopsi skema layanan kesehatan berbasis teknologi informasi (TI) atau yang dikenal dengan istilah healthtech. Salah satu layanan unggulannya adalah aplikasi telemedicine.

Adapun telemedicine merupakan aplikasi layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat melalui layanan telekonsultasi dengan dokter dan pembelian obat secara online, pembuatan janji medis tertentu di rumah sakit, serta inovasi layanan kesehatan lainnya.

E-Conomy SEA 2020 – program penelitian multitahun sejak 2016 yang dilakukan Google, Temasek, dan Bain & Company – melaporkan adanya lonjakan penggunaan healthtech di Indonesia sebanyak 4 kali lipat selama pandemi.

Dari kacamata perpajakan, peningkatan model bisnis baru ini menjadi potensi yang patut dipertimbangkan. Sejauh ini, belum ada peraturan khusus yang didesain untuk mengatur pengenaan pajak terhadap healthtech.

Semua aspek pajak, termasuk pada skema healthtech, masih menggunakan sistem self-assessment. Mengingat kepatuhan wajib pajak di Indonesia belum tinggi, tentu diperlukan upaya ekstra dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ini.

Untuk dapat mengetahui potensi pajak sektor healthtech, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pola bisnis dari sektor tersebut serta tantangan kurang efektifnya penjangkauan melalui peraturan pajak konvesional.

Layanan Online Konsultasi Dokter

Salah satu bentuk layanan dalam aplikasi telemedicine adalah layanan konsultasi dokter secara online. Prinsipnya, tidak ada perbedaan antara konsultasi dokter secara online dan langsung melalui fasilitas kesehatan (faskes) konvensional seperti rumah sakit atau klinik.

Aspek yang membedakan keduanya adalah ketiadaan pertemuan secara fisik. Selain itu, perbedaan lainnya adalah mediator layanan kesehatan bukan lagi faskes, melainkan platform digital bukan klinik atau rumah sakit.

Bagaimana kondisi ini berdampak pada aspek pemajakannya? Dalam praktik secara konvensional, instansi kesehatan rumah sakit atau klinik berperan sebagai pihak pemberi kerja. Mereka merupakan pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara, dalam konsultasi online melalui aplikasi telemedicine, dokter dan penyedia platform adalah mitra yang menghubungkan dengan pengguna. Dalam konteks ini, dokter merupakan tenaga profesional yang memanfaatkan platform untuk memberikan jasa.

Jika mengacu pada sistem self-assesment, dokter diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pemenuhan perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

Dengan demikian, dokter juga perlu melaporkan penghasilan dari jasa konsultasi melalui aplikasi telemedicine yang dipakai. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari para dokter tersebut untuk melaporkannya.

Lantas, apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah? Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menjaring informasi dari penyedia platform aplikasi telemedicine. Data yang disimpan penyedia platform dapat dijadikan data tambahan bagi Ditjen Pajak untuk mengawasi dan menggali potensi pajak para pelaku usaha ekonomi digital.

Pemerintah dapat melakukan penunjukan platform sebagai pemotong pajak meskipun kemungkinan masih belum dapat diakomodasi melalui ketentuan pajak eksisting.

Mekanisme yang dapat diberlakukan adalah atas transaksi pembayaran yang telah masuk ke rekening bank penyelenggara milik platform dapat langsung dipungut/dipotong oleh platform dengan tarif rendah untuk disetorkan ke negara.

Penerapan tarif pemotongan yang rendah dimaksudkan agar tidak menimbulkan resistensi dari pelaku usaha dan tidak berdampak signifikan terhadap patokan harga atas aplikasi telemedicine kepada konsumen.

Penting untuk mengingat healthtech merupakan sektor bisnis yang baru berkembang dan sedang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada masa kondisi pandemi. RUU KUP juga harus berupaya menjembatani hal ini sehingga ada dasar hukum yang kuat untuk menjadikan penyedia platform sebagai pemotong atau pemungut pajak.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2021. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-14 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)
Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2021, pajak, telemedicine, healthtech, pandemi, penerimaan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Nadhir Faisal

Sabtu, 11 September 2021 | 11:07 WIB
artikel yang sangat menarik

Damar

Sabtu, 11 September 2021 | 11:03 WIB
artikelnya mudah dipahami dan bermanfaat banget.

Nuryasih

Sabtu, 11 September 2021 | 07:59 WIB
pelayanan publik memang diperlukan aplikasi yang efektif, tepat,dan efisien

Nuning Agustiningsih

Sabtu, 11 September 2021 | 07:11 WIB
Artikel yang luar biasa semoga menjadi titik awal untuk selalu semangat meningkatkan kepekaan dan kepedulian sebagai generasi milenial di era digital

Achmad Asrori

Sabtu, 11 September 2021 | 05:04 WIB
Tulisannya sangat bagus, semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat luas.

petrus.wibowo

Sabtu, 11 September 2021 | 04:10 WIB
tulisan yang bagus, bagaimana kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dapat dilaksanakan pada para pelaku telemedicine apalagi sekarang kegiatan tersebut berbasis kewilayahan...

M Eko Yulianto

Sabtu, 11 September 2021 | 03:32 WIB
Artikel yang sangat bagus, sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, Good Job..

Shelvy

Jum'at, 10 September 2021 | 22:57 WIB
ide sangat sabgus , semoga bermanfaat dan pihak" yang berkepentingan terinspirasi dengan adanya artikel ini

PRASETYA

Jum'at, 10 September 2021 | 21:51 WIB
Tulisan yang Bagus Firyal....tetep RUU KUP perlu dikawal sehingga perpajakan di Indonesia bisa berjalan aman

Dinar

Jum'at, 10 September 2021 | 21:30 WIB
analisisnya bagus sesuai dengan kondisi saat ini👍🏻
1 2 3 >

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Isu Terpopuler: DJP Aktif Telepon WP dan Produksi Jutaan SP2DK 

Jum'at, 22 Oktober 2021 | 21:52 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Simak, Ini 2 Kegiatan Strategi Pengawasan Pajak yang Dijalankan DJP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan