Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Mengapa Pemerintah Sodorkan RUU Baru Soal Pajak? Ini Penjelasan BKF

A+
A-
2
A+
A-
2
Mengapa Pemerintah Sodorkan RUU Baru Soal Pajak? Ini Penjelasan BKF

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menjanjikan perubahan besar dalam sistem perpajakan Indonesia. Skema omnibus law dipilih sebagai cara pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara. Menurutnya, skema omnibus law menjadi fokus pemerintah dalam merombok aturan main dalam bidang perpajakan.

“Kita konsentrasi ke omnibus law. Omnibus law ini adalah upaya untuk melihat bahwa pengaturan itu dilakukan secara komprehensif dan jadi satu supaya lebih detail,” katanya di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga: Tekan Defisit Anggaran, Tarif PPh Badan Bakal Naik 2,5%

Suahasil tidak menyebutkan secara detail ketentuan dalam aturan perundang-undangan apa saja yang akan masuk menjadi pembahasan dalam omnibus law ini. Dia hanya menegaskan posisi Undang- Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tetap diakomodasi dalam skema omnibus law.

Salah satu yang hendak diatur dalam dalam RUU baru nantinya, menurut Suahasil, terkait dengan perubahan sistem pajak dari worldwide menjadi teritorial. Selain itu, skema insentif fiskal juga akan masuk dalam pengaturan omnibus law.

“UU KUP tetap ada tetapi konsentrasi kita ke omnibus law. Kita mau semuanya akan masuk ke dalam omnibus law. Jadi bonggol besar ini mau kita pegang dalam omnibus law ini,” jelasnya.

Baca Juga: Lakukan Reformasi Perpajakan, Pemerintah Lihat Komposisi Penduduk Ini

Oleh karena itu, perubahan atas kebijakan perpajakan akan dilakukan dalam satu paket. Setidaknya, dari 8 poin paparan Menkeu Sri Mulyani setelah menghadiri rapat terbatas di Istana, terdapat perubahan besar dalam UU KUP, UU PPh dan UU PPN.

“Jadi pembahasannya satu paket. Nanti detailnya lebih lanjut,” paparnya.

Sebagai informasi, skema omnibus law secara umum membuat satu UU baru untuk mengamandemen beberapa UU secara bersamaan. Skema omnibus law ini menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum.

Baca Juga: Perusahaan Untung Banyak Saat Pandemi Direncanakan Kena Pajak Tambahan

Kebijakan ini jamak ditemui pada negara dengan sistem common law seperti di Amerika Serikat (AS). Namun, merupakan hal baru untuk Indonesia yang menganut sistem civil law. (kaw)

Topik : worldwide, territorial, PPh badan, reformasi perpajakan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 27 Mei 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

PPh Badan Positif, Sri Mulyani: Kondisi Perusahaan Relatif Lebih Baik

Selasa, 25 Mei 2021 | 11:04 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan PPh Badan Mulai Tumbuh 0,48%

Senin, 24 Mei 2021 | 10:03 WIB
AMERIKA SERIKAT

Biden Usulkan Tarif Pajak Korporasi Global Minimum 15%

Kamis, 20 Mei 2021 | 12:07 WIB
KEM-PPKF 2022

Naikkan Tax Ratio, Sri Mulyani Sebut 5 Upaya yang Dilakukan

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler