Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy

A+
A-
1
A+
A-
1
Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy

POTENSI ekonomi digital Indonesia terbesar di kawasan Asean. Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, nilai ekonomi digital diestimasi mencapai US$70 juta pada 2021. Angka ini diproyeksi akan terus naik hingga mencapai US$146 juta per tahunnya pada 2025. (Google, Temasek, & Bain, 2020).

Revolusi industri 4.0 telah mengantarkan negara-negara di dunia ke dalam era kemajuan inovasi teknologi, tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Layanan digital dinilai menjadi salah satu sumber perekonomian baru di suatu negara.

Perkembangan digitalisasi yang makin masif juga memunculkan fenomena sharing economy. Sederhananya, ada penggunaan teknologi—misalnya situs web atau aplikasi marketplace—yang menghubungkan antara penjual dan pembeli.

Skema serupa yang bisa diterapkan pada sektor keuangan. Misalnya, penyediaan platform ayng mempertemukan antara pemilik dana dan peminjam atau yang akrab disebut peer-to-peer lending. Artinya, ada peran pihak ketiga yang mempertemukan dua pihak pelaku transaksi.

Selain itu, muncul juga fenomena gig economy. Dalam fenomena ini, ada skema baru yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Pekerja atau pelaku usaha menggunakan sistem kontrak atau freelance. Biasanya, kontrak dilakukan tiap proyek.

Perkembangan sharing and gig economy pada gilirannya memunculkan tantangan tersendiri, tidak terkecuali untuk otoritas pajak. Pasalnya, dengan skema ekonomi lintas negara dan pembayaran digital, ada risiko hilangnya potensi penerimaan negara.

Situasi tersebut pada akhirnya juga memberikan tantangan dari sisi upaya peningkatan kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak. Tantangan ini muncul, terutama terkait dengan kepatuhan pajak yang berkaitan dengan platform dari negara lain.

Senior Tax Advisor Center for Tax Policy and Administration Organitation for Economic Co-operation and Development (OECD) Jakarta Andrew Auerbach pernah mengatakan tantangan ekonomi digital muncul dari perkembangan sharing and gig economy serta cryptocurrency.

Dia juga mengatakan akibat perkembangan sharing and gig economy, ada perubahan cara orang mendapatkan penghasilan atau bekerja. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy.

Dengan diterbitkannya model rules tersebut, negara-negara bisa mengadopsi beberapa rekomendasi pada tataran aturan domestik. Dengan demikian, kepatuhan pajak sangat mungkin untuk ditingkatkan.

Indonesia sendiri sudah menerbitkan UU No.2 Tahun 2020 yang memuat pengenaan pajak terkait digitalisasi ekonomi. Dengan terbitnya aturan turunan berupa PMK 48/2020 s.t.d.d PMK 60/2022, pemerintah sudah memungut PPN produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dari luar negeri.

Di sisi lain, untuk pemungutan PPh dan pajak transaksi elektronik (PTE), pemerintah masih belum menerbitkan aturan turunannya. PMK 210/2018 yang menjadi landasan untuk pengaturan pajak e-commerce domestik juga telah dicabut.

Namun demikian, dalam perkembangan terbaru, Pasal 32A UU KUP s.t.d.t.d UU HPP sudah memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak. Hal ini seharusnya dapat menjadi kebijakan baru untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi digital.

Pendapatan terbesar dari sharing economy banyak berasal dari platform digital asing. Masalahnya, banyak dari mereka yang hadir di Indonesia bukan sebagai bentuk usaha tetap (BUT). Ketidakhadiran secara fisik inilah yang memunculkan risiko hilangnya potensi penerimaan pajak.

Adanya ketentuan baru terkait penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut pajak seharusnya sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi pemerintah. Hal ini termasuk Ketika berbagai kesepakatan global mengenai digitalisasi ekonomi sudah dicapai.

Harapannya, pemerintah tidak kehilangan potensi dari perkembangan ekonomi digital yang kian masif, termasuk terkait dengan fenomena sharing and gig economy.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2022. Lomba diselenggarakan sebagai bagian dari perayaan HUT ke-15 DDTC. Anda dapat membaca artikel lain yang berhak memperebutkan total hadiah Rp55 juta di sini.

(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Lomba Menulis DDTCNews 2022, pajak, sharing and gig economy, kepatuhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 08:47 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Lanjutkan Implementasi Penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan

Selasa, 29 November 2022 | 23:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Sudah 88 Persen, Ini Perinciannya

Selasa, 29 November 2022 | 22:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Sebut Sudah 52,9 Juta NIK telah Terintegrasi dengan NPWP

Selasa, 29 November 2022 | 18:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Begini Cara Tentukan Tempat Kedudukan Badan Sesuai Keadaan Sebenarnya

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 12:15 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS Catat Inflasi November 2022 Sebesar 5,42%, BBM Masih Punya Andil

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:33 WIB
RPP HKFN

Penerbitan Obligasi Daerah Cukup Pakai Perkada, Begini Rancangannya

Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh, Aduan Penipuan Berkedok Petugas Bea Cukai Melonjak Drastis

Kamis, 01 Desember 2022 | 10:00 WIB
KPP MADYA DENPASAR

Konfirmasi Soal Omzet, Petugas Pajak Kunjungi Pabrik Roti

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:45 WIB
KOTA SAMARINDA

Patuhi UU HKPD, Samarinda Bakal Atur Seluruh Jenis Pajak dalam 1 Perda

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:31 WIB
HUT KE-15 DDTC

Daftar Pemenang Lomba Menulis Artikel Pajak 2022 Berhadiah Rp55 Juta

Kamis, 01 Desember 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dukung Program Kendaraan Listrik, Industri Keuangan Ditawari Insentif

Kamis, 01 Desember 2022 | 08:50 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Masyarakat Perlu Waspadai Penipuan, Bea Cukai: Tak Perlu Takut Lapor