Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Mencari Solusi Penegakan Hukum Pajak

0
0

SURABAYA, DDTCNews —Himpunan Mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Hima D-III Unair) mengadakan Seminar Nasional Perpajakan 2016 bertema ‘Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016 di Kampus C Unair di Mulyorejo, Surabaya, Sabtu (4/6).

Seminar tersebut mengambil judul Masalah dan Solusi Outlook Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016’. Narasumber seminar adalah Kepala Humas Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I Teguh Pribadi Prasetyo dan Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono.

Menurut Teguh Pribadi, DJP telah mempersiapkan tim penegakan hukum, dan menyusun sejumlah strategi untuk memastikan berjalannya program Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016. Strategi itu antara lain bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait.

“Sudah ada 5 instansi yang menandatangani nota kesepahaman dengan DJP, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Bareskrim, hingga Badan Pertanahan Nasional,” ungkapnya.

Strategi kedua, lanjut Teguh, adalah membentuk sejumlah satuan tugas, salah satunya Satgas Pemberantasan Faktur Pajak Fiktif. Satgas ini ditujukan untuk meminimalisir kebocoran akibat sistem input dan output dalam administrasi PPN & PPnBM.

“Sejalan dengan tahun penegakan hukum ini, kami sudah melakukan beberapa tindakan sandera paksa (gijzeling) kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Kami berharap tindakan tersebut memberikan pembelajaran bagi WP lain untuk meningkatkan kepatuhannya.”

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional 2016 Yunita Fahrun mengatakan dengan seminar itu diharapkan pemahaman mengenai aturan perpajakan di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum dapat meningkat, sehingga turut memperkuat kesadaran membayar pajak.

“Seminar ini juga kami harapkan dapat menjadi wahana saling tukar pikiran dan persahabatan antara sesama mahasiswa perpajakan di Indonesia, serta mewujudkan menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli pajak,” pungkas Yunita. (Bsi)

Menurut Teguh Pribadi, DJP telah mempersiapkan tim penegakan hukum, dan menyusun sejumlah strategi untuk memastikan berjalannya program Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016. Strategi itu antara lain bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait.

“Sudah ada 5 instansi yang menandatangani nota kesepahaman dengan DJP, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, Bareskrim, hingga Badan Pertanahan Nasional,” ungkapnya.

Strategi kedua, lanjut Teguh, adalah membentuk sejumlah satuan tugas, salah satunya Satgas Pemberantasan Faktur Pajak Fiktif. Satgas ini ditujukan untuk meminimalisir kebocoran akibat sistem input dan output dalam administrasi PPN & PPnBM.

“Sejalan dengan tahun penegakan hukum ini, kami sudah melakukan beberapa tindakan sandera paksa (gijzeling) kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Kami berharap tindakan tersebut memberikan pembelajaran bagi WP lain untuk meningkatkan kepatuhannya.”

Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional 2016 Yunita Fahrun mengatakan dengan seminar itu diharapkan pemahaman mengenai aturan perpajakan di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum dapat meningkat, sehingga turut memperkuat kesadaran membayar pajak.

“Seminar ini juga kami harapkan dapat menjadi wahana saling tukar pikiran dan persahabatan antara sesama mahasiswa perpajakan di Indonesia, serta mewujudkan menciptakan masyarakat yang sadar dan peduli pajak,” pungkas Yunita. (Bsi)

Topik : tahun penegakan hukum, kanwil djp jatim I, unair surabaya
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:04 WIB
EDUKASI PAJAK
Rabu, 16 Oktober 2019 | 15:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 13:55 WIB
UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA
Selasa, 01 Oktober 2019 | 17:16 WIB
EDUKASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 28 Agustus 2019 | 13:03 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Senin, 11 Maret 2019 | 15:34 WIB
TAX CENTER FEB UNILA-KANWIL DJP LAMPUNG
Jum'at, 29 Maret 2019 | 17:46 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Senin, 18 Desember 2017 | 16:01 WIB
FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA
Sabtu, 08 Oktober 2016 | 14:01 WIB
LOWONGAN KERJA
Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:04 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Selasa, 27 September 2016 | 12:08 WIB
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Rabu, 12 September 2018 | 14:31 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 11 April 2019 | 10:37 WIB
EDUKASI PAJAK
Senin, 27 Mei 2019 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS TERBUKA BATAM