Berita
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Masa Pandemi Jadi Momentum Perbaikan Kontrak Fiskal dengan Wajib Pajak

A+
A-
2
A+
A-
2
Masa Pandemi Jadi Momentum Perbaikan Kontrak Fiskal dengan Wajib Pajak

Managing Partner DDTC Darussalam saat memberikan paparan materi dalam webinar bertajuk Kebijakan Pajak di Masa Pandemi & Kehadiran Pajak Melawan Covid-19, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Masa pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kontrak fiskal antara negara dengan masyarakat sebagai wajib pajak (WP).

Managing Partner DDTC Darussalam mengatakan sepanjang tahun ini pemerintah menggulirkan banyak relaksasi kebijakan fiskal. Menurutnya, otoritas secara sistematis telah mengubah arah kebijakan pajak dari kepentingan penerimaan menjadi stimulus bagi pelaku usaha.

Perbaikan kontrak fiskal setidaknya melalui tiga fase. Pada fase pertama, otoritas memberikan banyak insentif seperti penangguhan pembayaran pajak dan percepatan restitusi. Pada fase ini, otoritas mendapati dua tekanan yaitu turunnya penerimaan dan naiknya belanja perpajakan.

Baca Juga: ‘Dengan Pajak, Kita Memiliki Kesempatan Tempuh Pendidikan yang Baik’

“Seharusnya DJP bisa mendapatkan kepercayaan dari WP karena sudah berikan banyak insentif di masa pandemi. Jika kepercayaan WP bisa terbangun, ini akan meningkatkan hubungan baik otoritas dengan WP," katanya dalam webinar bertajuk Kebijakan Pajak di Masa Pandemi & Kehadiran Pajak Melawan Covid-19 yang diadakan oleh Jababeka & Co. dan Kanwil DJP Jabar II, Selasa (22/9/2020).

Jika fase pertama berjalan dengan baik maka pekerjaan otoritas akan semakin mudah untuk mulai mengembalikan paradigma kebijakan pajak sebagai instrumen pengumpulan penerimaan negara pada fase kedua. Melalui kebijakan yang bertahap dan ditambah tingkat kepercayaan WP yang semakin baik maka proses transisi tidak mendapatkan resistensi dari WP.

Selanjutnya, pada fase ketiga, arah insentif yang ditujukan untuk mendorong aktivitas investasi pembiayaan/pendanaan dan penyerapan tenaga kerja. Pada fase ini, hubungan saling percaya antara wajib pajak dan otoritas pajak yang disokong dengan pemberian insentif yang adil pada masa pandemi memiliki peranan penting.

Baca Juga: Biayai Penanganan Covid-19, Rasio Utang Tembus 103,5% dari PDB

Darussalam menyebutkan fase pemberian insentif melalui kebijakan fiskal yang ekspansif masih akan terjadi pada 2021. Kemudian, konsolidasi fiskal diproyeksikan baru mulai berjalan secara bertahap pada 2022.

"Jika hubungan sudah terbangun dengan baik, masa pascapandemi bisa menjadi momentum peningkatan tarif dan perluasan basis pajak karena mendapat dukungan dari wajib pajak," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan & Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jabar II Badarussama. Menurutnya, fokus utama DJP saat ini adalah memberikan dukungan kepada WP agar mampu bertahan selama masa pandemi. Oleh karena itu, dia mengharapkan insentif dapat dimanfaatkan secara optimal.

Baca Juga: Jorjoran Insentif, Penerimaan Perpajakan Hingga September Anjlok 8%

Menurutnya, sampai saat ini penyerapan insentif pajak belum sepenuhnya optimal. Pasalnya, DJP masih mendapat persepsi negatif dari WP. Pasalnya, pemberian insentif dipersepsikan sebagai cara lain otoritas untuk mendapatkan data dan memobilisasi penerimaan.

"Instrumen fiskal belum terlalu dimanfaatkan karena masih adanya anggapan WP terutama WP badan bahwa insentif ini sebagai upaya untuk koleksi data WP dalam rangka penggalian potensi. Padahal tujuan utama [insentif pajak] tidak seperti itu. DJP benar-benar gunakan di luar fungsi penerimaan," tegasnya. (kaw)

Baca Juga: Pemanfaatan Insentif Pajak Baru 24,6%, Sri Mulyani Minta Ini ke DJP
Topik : kontrak fiskal, penerimaan pajak, insentif pajak, Darussalam, Kanwil DJP Jabar II, webinar
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Senin, 19 Oktober 2020 | 15:12 WIB
STIMULUS FISKAL
berita pilihan
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:01 WIB
PENERIMAAN PPN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:01 WIB
MAROKO