Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Marcos Bakal Pungut PPN Atas Ekspor Mineral yang Diproses Sebagian

A+
A-
0
A+
A-
0
Marcos Bakal Pungut PPN Atas Ekspor Mineral yang Diproses Sebagian

Presiden Filipina terpilih Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. mengangkat tangan bersama Presiden Senat Vicente Sotto III dan Ketua DPR Lord Allan Velasco saat pelantikannya, di Dewan Perwakilan Rakyat, di Kota Quezon, Metro Manila, Filipina, Rabu (25/5/2022). ANTARA FOTO/BBM Media Bureau/Handout via REUTERS/RWA/djo

MANILA, DDTCNews - Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr. sedang mempertimbangkan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas ekspor mineral yang diproses sebagian (partially processed ore).

Marcos mengatakan pengenaan PPN atas ekspor produk bijih yang diproses akan mendatangkan tambahan penerimaan bagi negara. Menurutnya, potensi pajak tersebut bahkan lebih besar ketimbang pajak pertambangan.

"Soal perpajakan, kami mencoba menyesuaikan lagi. Bukan hanya menaikkan pajak pertambangan, tapi kami ingin mendorong pajak dari nilai tambah bijih mentah di Filipina sebanyak mungkin," katanya, dikutip pada Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Marcos mengatakan masih merancang sejumlah kebijakan yang bakal diterapkan ketika telah resmi menjabat sebagai presiden pada 30 Juni 2022. Menurutnya, salah satu fokus kebijakannya yakni mendorong nilai tambah pada komoditas mineral.

Dia menilai sektor pertambangan dapat memberikan kontribusi besar pada perekonomian Filipina. Bagi negara, sektor tersebut juga dapat menyetorkan pajak dalam nominal besar.

Meski demikian, Marcos menegaskan kegiatan di sektor pertambangan tidak boleh sampai menyebabkan kerusakan lingkungan. Dia memastikan pemerintahannya akan mendorong pengelolaan tambang yang netral untuk menjaga kelestarian alam.

Baca Juga: Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

"Saya pikir kita semua menyadari beberapa masalah yang muncul sebelumnya. Saya tidak yakin kita tidak dapat memantau dan mengatur industri pertambangan secara memadai sehingga kita dapat memiliki pertambangan yang bersih di negara ini," ujarnya dilansir newsinfo.inquirer.net.

Pada Desember 2021 lalu, Kementerian Sumber Daya Alam juga telah mencabut larangan metode penambangan terbuka untuk tembaga, emas, perak, dan bijih kompleks di negara tersebut setelah 4 tahun. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. (sap)

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah
Topik : pajak internasional, pajak pertambangan, pajak mineral, Filipina, Ferdinand Marcos

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka