Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi, 2 MoU Perpajakan Diteken

JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 2 dari 9 kesepakatan kerja sama (memorandum of understanding/MoU) yang diteken saat pertemuan Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan berkaitan dengan perpajakan.

Seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, dua MoU yang berkaitan dengan kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah MoU tentang Penghindaran Pajak Berganda dan MoU tentang Kepabeanan.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait rincian MoU tersebut. Pemerintah hanya menyebut ada 9 MoU yang ditandatangani. Sebanyak 7 MoU lainnya adalah peningkatan perlindungan investasi, industri, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran, serta kebudayaan.

“Jadi saya kira ini adalah selain kunjungan yang sangat bersejarah, ini juga kunjungan yang sangat straight forward, konkret, detail bicara mengenai masalah ekonomi bicara mengenai masalah keumatan,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Retno mengatakan Uni Emirat Arab (UEA) memiliki sovereign wealth fund atau dana investasi negara yang besar, yaitu sekitar US$1,3 triliun. Potensi-potensi seperti inilah, menurut, yang ingin pemerintah kerja samakan.

Kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata UEA Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama setelah 29 tahun. Kunjungan yang terakhir ke Indonesia adalah dilakukan oleh ayah Sheikh Mohamed Bin Zaed Al Nahyan.

Dalam pertemuan kali ini, sambung Retno, ada 3 MoU Business to Business yang ditandatangani. Ketiga MoU itu adalah pertama, antara Pertamina dan Adnoc untuk pengembangan RDMP Balikpapan, Integrated Supply Chain, LNG Storage.

Kedua, antara PT Chandra Asri dan Mubadala untuk proyek new napta cracker dan petrochemical complex. Ketiga, antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan di Jawa Timur. (kaw)