PEMILU 2024

KPU Tetapkan 3 Zonasi Kampanye Akbar untuk Pemilu 2024

Dian Kurniati | Jumat, 19 Januari 2024 | 11:00 WIB
KPU Tetapkan 3 Zonasi Kampanye Akbar untuk Pemilu 2024

Ilustrasi. Pekerja menunjukkan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (16/1/2024). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan zonasi kampanye akbar pada Pemilu 2024.

Keputusan KPU 78/2024 menyatakan kampanye rapat umum atau akbar dengan skema zonasi ini telah disepakati bersama oleh ketiga tim paslon capres-cawapres dan partai politik. Kampanye akbar dilaksanakan selama 21 hari sejak 21 Januari 2024.

"Kampanye rapat umum dilakukan skema zona per 1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa kampanye rapat umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati," bunyi salah satu pertimbangan Keputusan KPU 78/2024, dikutip pada Jumat (19/1/2024).

Baca Juga:
Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

KPU menetapkan 3 zonasi kampanye akbar, yaitu zona A yang terdiri atas 13 provinsi, zona B terdiri atas 13 provinsi, dan zona C terdiri atas 12 provinsi. Berikut pembagian zonasi kampanye akbar Pemilu 2024 yang berlaku pada 21 Januari - 7 Februari 2024:

ZONA A

  1. Aceh
  2. Riau
  3. Bengkulu
  4. Kepulauan Riau
  5. Jawa Tengah
  6. Banten
  7. Nusa Tenggara Timur
  8. Kalimantan Selatan
  9. Sulawesi Utara
  10. Sulawesi Tenggara
  11. Maluku
  12. Papua Barat
  13. Papua Pegunungan

ZONA B

Baca Juga:
Penggunaan Diskon Tarif Pasal 31E UU PPh Tak Ada Batas Waktu, Asalkan…
  1. Sumatera Utara
  2. Jambi
  3. Lampung
  4. DKI Jakarta
  5. DI Yogyakarta
  6. Bali
  7. Kalimantan Barat
  8. Kalimantan Timur
  9. Sulawesi Tengah
  10. Gorontalo
  11. Maluku Utara
  12. Papua Selatan
  13. Papua Barat Daya

ZONA C

  1. Sumatera Barat
  2. Sumatera Selatan
  3. Kepulauan Bangka Belitung
  4. Jawa Barat
  5. Jawa Timur
  6. Nusa Tenggara Barat
  7. Kalimantan Tengah
  8. Kalimantan Utara
  9. Sulawesi Selatan
  10. Sulawesi Barat
  11. Papua
  12. Papua Tengah

Lampiran Keputusan KPU 78/2024 telah memerinci jadwal beserta zonasi kampanye peserta pemilu 2024. Ketiga paslon pun harus mengikuti jadwal dan zonasi yang telah ditetapkan.

Kepada partai politik, wilayah kampanye akbarnya bakal mengikuti zona dari pasangan capres-cawapres yang diusung. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi partai politik yang menyatakan tidak mengusung capres-cawapres.

Baca Juga:
Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Partai politik yang menyatakan tidak mendukung pasangan capres-cawapres yakni Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Khusus kedua partai ini, kampanye akbar dilaksanakan selama 21 hari di seluruh wilayah Indonesia tanpa menggunakan zonasi.

Untuk kampanye akbar pada 8 hingga 10 Februari 2024, ketiga tim paslon telah membuat kesepakatan mengenai pembagian zonasinya. Berikut jadwal kampanye akbar pada 3 hari tersebut:

8 Februari 2024

  • Anies-Muhaimin di Jawa Barat
  • Prabowo-Gibran di Jawa Tengah
  • Ganjar-Mahfud di Jawa Timur

9 Februari 2024

  • Anies-Muhaimin di Jawa Timur (Sidoarjo)
  • Prabowo-Gibran di Jawa Timur (Surabaya)
  • Ganjar-Mahfud di DKI Jakarta

10 Februari 2024

  • Anies-Muhaimin di DKI Jakarta (JIS)
  • Prabowo-Gibran di DKI Jakarta (Gelora Bung Karno)
  • Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ditjen Imigrasi Luncurkan Bridging Visa bagi WNA, Apa Fungsinya?

Minggu, 28 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Aksesi Keanggotaan OECD Terbit, Pemerintah RI Siap Lakukan Ini

Minggu, 28 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Sepakat dengan Tagihan Bea Masuk, Importir Bisa Ajukan Keberatan

Minggu, 28 April 2024 | 13:30 WIB PERPRES 56/2024

Perpres Resmi Direvisi, Indonesia Bisa Beri Bantuan Penagihan Pajak

Minggu, 28 April 2024 | 13:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Didorong Dividen BUMN, Setoran PNBP Tumbuh 10 Persen pada Kuartal I

Minggu, 28 April 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Ada UU DKJ, Tarif Pajak Hiburan Malam di Jakarta Bisa 25-75 Persen

Minggu, 28 April 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong 1721-A1 Tak Berlaku untuk Pegawai Tidak Tetap

Minggu, 28 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21

Minggu, 28 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

KEM-PPKF 2025 Sedang Disusun, Begini Catatan DPR untuk Pemerintah