Review
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Konfirmasi Kebenaran Surat Keterangan Insentif PPh Final DTP

A+
A-
5
A+
A-
5
Konfirmasi Kebenaran Surat Keterangan Insentif PPh Final DTP

Pertanyaan:
SAAT ini saya bekerja di salah satu perusahaan di Bandung. Adapun beberapa vendor kami merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) final sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Belakangan ini, para vendor UMKM ini memberikan kami surat keterangan memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah (DTP). Pertanyaan saya, bagaimana cara kami mengetahui sah atau tidaknya surat keterangan tersebut?

Maria, Bandung.

Jawaban:
TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Maria. Sebelum kami menjawab pada inti pertanyaan, pertama-tama kami sampaikan peraturan yang berkaitan dengan insentif PPh final DTP. Insentif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 44/2020). Kemudian, ketentuan pelaksananya diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran No. SE-29/PJ/2020 (SE-29/2020).

Sesuai Bagian E Nomor 1 huruf p SE-29/2020, surat keterangan PPh berdasarkan PP 23/2018 – yang selanjutnya disebut surat keterangan – adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan wajib pajak dikenai PPh berdasarkan PP 23/2018.

Dari sisi pelaku UMKM, sesuai ketentuan dalam PMK 44/2020 dan SE-29/2020, dapat kami jelaskan bahwa surat keterangan memanfaatkan PPh final DTP dikatakan sah jika pengajuan surat keterangan tersebut sesuai dengan tata cata pengajuan permohonan surat keterangan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan secara daring (online) melalui laman www.pajak.go.id. Kedua, dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman www.pajak.go.id wajib pajak dinyatakan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2018, sistem aplikasi pada laman www.pajak.go.id akan menerbitkan surat keterangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PMK 44/2020.

Ketiga, dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi pada laman www.pajak.go.id wajib pajak dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2018, sistem aplikasi pada laman www.pajak.go.id akan menampilkan notifikasi bahwa wajib pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 23/2018.

Keempat, dalam hal wajib pajak telah memiliki surat keterangan baik secara manual maupun daring sebelum PMK 44/2020 berlaku, wajib pajak harus mengajukan kembali permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal secara daring (online) melalui laman www.pajak.go.id untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final DTP.

Dengan kata lain, meskipun UMKM tersebut sebelumnya sudah memperoleh surat keterangan, namun khusus untuk permohonan memanfaatkan insentif PPh final DTP, UMKM tersebut harus mengajukan permohonan surat keterangan lagi.

Oleh karena itu, terkait pertanyaan Ibu, pertama-tama perusahaan Ibu perlu mengecek apakah surat keterangan yang diberikan memiliki format yang sesuai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G PMK 44/2020.

Adapun dokumen yang harus diserahkan oleh pihak vendor kepada perusahaan Ibu atas transaksi ini ialah hanya berupa fotokopi surat keterangan. Namun, patut diingat pula bahwa Ibu wajib melakukan konfirmasi kebenaran surat keterangan terlebih dahulu.

Berdasarkan Bagian E Nomor 3 huruf g angka (3) SE-29/2020, sebelum melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas vendor, perusahaan Ibu dapat melakukan konfirmasi atas kebenaran surat keterangan yang diserahkan oleh wajib pajak dengan tiga cara, yakni melalui pemindaian barcode, menghubungi saluran Kring Pajak, atau mengakses laman www.pajak.go.id.

Adapun tata cara mengakses laman www.pajak.go.id, adalah sebagai berikut:

  1. Login ke situs https://djponline.pajak.go.id/account/login dengan memasukkan nomor NPWP dan password perusahaan Ibu.
  2. Klik layanan, klik rumah konfirmasi dokumen dan masukan NPWP vendor dan kode verifikasi vendor yang terletak di bawah barcode surat keterangan vendor.
  3. Setelah itu klik Cari maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut:
  • Kode Verifikasi: sesuai kode verifikasi surat keterangan vendor.
  • Nomor Surat Keterangan: sesuai nomor surat keterangan vendor.
  • Tanggal Surat Keterangan: sesuai tanggal surat keterangan vendor.
  • Nama: sesuai nama vendor.
  • NPWP: sesuai NPWP vendor.
  • Berlaku Sampai dengan Tanggal : sesuai tanggal berlaku di surat keterangan vendor.

Jika berdasarkan hasil konfirmasi surat keterangan dari vendor dinyatakan terkonfimasi (benar adanya) maka surat keterangan tersebut sah. Surat keterangan yang telah diperoleh oleh vendor (wajib pajak UMKM) tidak perlu lagi surat permohonan/dokumen lain.

Apabila pihak vendor tidak terkonfirmasi sebagai pihak yang berhak memanfaatkan fasilitas PPh final DTP maka perusahaan Ibu tetap dapat melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan umum PPh.

Demikian jawab kami. Semoga membantu.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 44/2020, PPh final DTP, UMKM
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Minggu, 20 September 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 06:01 WIB
PENGADILAN PAJAK
Sabtu, 19 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Sabtu, 19 September 2020 | 13:01 WIB
STIMULUS EKONOMI
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 22 September 2020 | 17:15 WIB
PP 50/2020
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL