Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

MEDAN, DDTCNews – Pembahasan mengenai transfer pricing (TP) tidak melulu terkait dengan aspek pajak. Lebih dari itu, TP juga berkaitan erat dengan aspek bisnis, hukum perseroan, dan akuntansi.

Head of DDTC Academy Rahmat Muttaqin menyatakan TP muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi antarpihak berelasi dalam grup usaha yang sama. Pengaturan harga antarpihak berelasi ini tidak serta merta bersifat peyoratif atau negatif, kecuali dapat dibuktikan transaksi tersebut menggerus basis penerimaan negara.

“Transfer pricing is the most challenging area of tax. TP menjadi salah satu aspek yang hingga kini dan ke depannya sering diperbincangkan dan menjadi poin sengketa karena tidak hanya melibatkan bisnis, tetapi juga antarotoritas pajak,” katanya dalam kuliah umum bertajuk Konsep dan Aplikasi Transfer Pricing, Selasa (21/9/2021)

Selain itu, organisasi atau forum internasional seperti OECD dan United Nations (UN) juga menjadi pihak yang berkepentingan dalam isu TP. Organisasi tersebut berupaya untuk menengahi kepentingan otoritas pajak dan pelaku bisnis multinasional dengan membuat panduan TP.

Panduan TP dirancang untuk diikuti tiap otoritas dan pelaku bisnis. Panduan dimaksudkan agar terjadi pemajakan yang adil antarnegara. Panduan tersebut juga diharapkan dapat membuat pelaku bisnis multinasional merasa aman dan nyaman untuk beroperasi pada lebih dari satu negara.

TP dikonotasikan menjadi hal yang negatif atau manipulatif apabila dapat dibuktikan transaksi tersebut merugikan negara atau menghilangkan potensi penerimaan pajak. Simak “Memahami Konsep Dasar Transfer Pricing”.

Manipulasi TP ini diartikan sebagai pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan multinasional yang berlokasi di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih tinggi ke perusahaan afiliasi dalam grup yang sama di yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah menggunakan skema penentuan harga untuk mengurangi total beban pajak secara grup/konsolidasi.

Rahmat menambahkan, TP secara tidak langsung dimuat dalam OECD Model Tax Convention. Pasal 9 OECD Model tersebut memuat 3 ketentuan dasar dari TP. Pasal 9 OECD Model ini kemudian diturunkan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines.

Ketiga ketentuan dasar itu meliputi associated enterprise, arm's length principle (ALP), dan adjustment rule. Associated enterprise mengatur mengenai siapa pihak yang dianggap berelasi. ALP ditujukan untuk menguji kewajaran transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang sebanding. Simak 'Apa Itu Analisis Kesebandingan'.

Sementara itu, adjustment rule digunakan untuk menentukan kembali nilai kewajaran transaksi yang dilakukan antara perusahaan berafiliasi agar sesuai dengan ALP. Setidaknya ada 3 jenis adjustment dalam konteks TP yaitu primary adjustment, secondary adjustment, dan corresponding adjustment.

“TP jadi perhatian utama bagi direktur perusahaan multinasional karena impact-nya pada besaran pajak yang harus dibayar. Kalau teman-teman ingin berkarier di TP, nantinya tidak hanya menyentuh pajak, tetapi juga belajar bisnis, akuntansi, bahkan hukum,” ujar Rahmat.

Dalam kuliah umum yang digelar Program Studi D-3 Perpajakan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) ini Rahmat menjabarkan tentang analisis TP dan dokumentasi TP, metode-metode TP, serta ketentuan TP di Indonesia. Simak, "Metode Penentuan Harga Transfer dalam PMK 22/2020".

Dekan Fakultas Sosial Sains UNPAB Onny Medaline menyebut topik TP bukan hanya beririsan dengan pajak, melainkan juga akuntansi manajerial dan hukum perseroan. Untuk itu, topik kuliah umum yang dihelat hari ini relevan dan dibutuhkan mahasiswa dari berbagai jurusan.

Kepala Program Studi D3 Perpajakan UNPAB Junawan menilai TP merupakan isu menarik dan memiliki prospek profesi cerah. Untuk itu, topik TP bakal dikembangkan menjadi mata kuliah tersendiri dari sebelumnya hanya subtopik dari mata kuliah perencanaan pajak.

“Saat ini materi transfer pricing masih menjadi subtopik dalam perencanaan pajak. Nah, ke depannya, kami akan mengembangkan lebih spesifik lagi dan akan dipecah menjadi mata kuliah tersendiri,” katanya. (rig)