Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Komisi Tinggi Minta P3B Segera Difinalisasi

0
0

Ilustrasi. 

ISLAMABAD, DDTCNews – Terlambatnya penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) selama bertahun-tahun antara Pakistan dengan Australia telah memberi dampak buruk pada dua sektor di kedua negara.

Sejauh ini, Komisi Tinggi Pakistan di Australia telah menulis surat kepada Kementerian Luar Negeri sebagai tindak lanjut P3B, sekaligus mengangkat masalah itu kepada Departemen Perdagangan agar segera diatasi.

“Penundaan 17 tahun tersebut mempengaruhi sektor perdagangan dan investasi antara kedua negara terkena dampak yang cukup serius,” demikian isi surat tersebut, seperti dilansir Tribune Pakistan, Selasa (23/4/2019).

Baca Juga: IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

Pada 20 Maret lalu, Komisaris Tinggi Pakistan sempat bertemu dengan beberapa tokoh penting Departemen Keuangan Australia, termasuk kepala Divisi Korporat Paul McCullough, Manajer Unit Transaksi Lintas Batas Lynn Kelly, dan Kepala Divisi Korporat dan Internasional Bidang Pajak Ronita Ram.

Pertemuan Joint Working Group Pakistan-Australia membahas kelanjutan penandatanganan P3B kedua negara. Pakistan berharap P3B segera difinalisasi agar segera mendapatkan dampak positif dari perjanjian tersebut.

Pemerintah Pakistan berharap penandatanganan P3B mampu menghapus pajak berganda, memfasilitasi calon investor, mendorong perdagangan, dan memperbaiki investasi bilateral. Perjanjian itu juga sebagai upaya pemerintah kedua negara untuk mengatasi kejahatan keuangan dan pencucian uang.

Baca Juga: Pajak Isi Ulang Kartu Ponsel Kembali Diterapkan

Pemerintah Pakistan juga menyebut pentingnya Zona Ekonomi Khusus di dekat rute Koridor Ekonomi China—Pakistan (China—Pakistan Economic Corridor/CPEC) untuk menggali potensi bisnis. Zona tersebut memberi peluang pertambangan global dan industri energi terbarukan yang mungkin diminati investor Australia.

Menanggapi sejumlah potensi tersebut, Paul McCullough mengatakan Departemen Keuangan Australia tengah bernegosiasi dengan beberapa negara terkait kontrak pajak berganda 5 tahun. Dia berharap Pakistan juga akan mendapat manfaat dari peluang itu.

Baca Juga: ‘Bergerak Cepat atau Peluang Akan Hilang’

“Penundaan 17 tahun tersebut mempengaruhi sektor perdagangan dan investasi antara kedua negara terkena dampak yang cukup serius,” demikian isi surat tersebut, seperti dilansir Tribune Pakistan, Selasa (23/4/2019).

Baca Juga: IMF Ingin Pembebasan Pajak Dihapus

Pada 20 Maret lalu, Komisaris Tinggi Pakistan sempat bertemu dengan beberapa tokoh penting Departemen Keuangan Australia, termasuk kepala Divisi Korporat Paul McCullough, Manajer Unit Transaksi Lintas Batas Lynn Kelly, dan Kepala Divisi Korporat dan Internasional Bidang Pajak Ronita Ram.

Pertemuan Joint Working Group Pakistan-Australia membahas kelanjutan penandatanganan P3B kedua negara. Pakistan berharap P3B segera difinalisasi agar segera mendapatkan dampak positif dari perjanjian tersebut.

Pemerintah Pakistan berharap penandatanganan P3B mampu menghapus pajak berganda, memfasilitasi calon investor, mendorong perdagangan, dan memperbaiki investasi bilateral. Perjanjian itu juga sebagai upaya pemerintah kedua negara untuk mengatasi kejahatan keuangan dan pencucian uang.

Baca Juga: Pajak Isi Ulang Kartu Ponsel Kembali Diterapkan

Pemerintah Pakistan juga menyebut pentingnya Zona Ekonomi Khusus di dekat rute Koridor Ekonomi China—Pakistan (China—Pakistan Economic Corridor/CPEC) untuk menggali potensi bisnis. Zona tersebut memberi peluang pertambangan global dan industri energi terbarukan yang mungkin diminati investor Australia.

Menanggapi sejumlah potensi tersebut, Paul McCullough mengatakan Departemen Keuangan Australia tengah bernegosiasi dengan beberapa negara terkait kontrak pajak berganda 5 tahun. Dia berharap Pakistan juga akan mendapat manfaat dari peluang itu.

Baca Juga: ‘Bergerak Cepat atau Peluang Akan Hilang’
Topik : P3B, tax treaty, Pakistan, Australia
artikel terkait
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 28 Desember 2017 | 17:12 WIB
HONG KONG
Minggu, 30 September 2018 | 20:33 WIB
OECD INCLUSIVE FRAMEWORK ON BEPS
Jum'at, 28 September 2018 | 12:32 WIB
KASUS PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 16 Mei 2019 | 13:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 15 Mei 2019 | 17:49 WIB
BELANDA
Selasa, 14 Mei 2019 | 15:21 WIB
KENYA
Senin, 13 Mei 2019 | 15:18 WIB
SELANDIA BARU