Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Muat Perubahan 4 UU, Apa Saja?

A+
A-
10
A+
A-
10
Klaster Perpajakan UU Cipta Kerja Muat Perubahan 4 UU, Apa Saja?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menaker Ida Fauziyah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menteri LHK Siti Nurbaya berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, DDTCNews – Sebagian substansi RUU Omnibus Law Perpajakan masuk dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR kemarin, Senin (5/10/2020). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (6/10/2020).

Dalam rapat paripurna DPR, sebanyak 6 fraksi menerima, 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 2 fraksi menolak pengesahan UU Cipta Kerja. UU yang terdiri atas 15 bab dan 186 pasal ini memuat klaster Perpajakan.

“Kami yakin ini akan dapat mendukung upaya kita bersama untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi, sehingga akan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pada akhirnya akan mampu mendorong perekonomian nasional kita,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Pakai Teknologi Informasi, Ini Cara DJP Tingkatkan Pengawasan Pajak

Selain pengesahan UU Cipta Kerja, masih ada pula bahasan mengenai implementasi nasional e-faktur 3.0. Ditjen Pajak (DJP) menyediakan hotline khusus bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang masih menemui kendala terkait dengan implementasi e-faktur 3.0.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Perubahan 4 UU

Klaster Perpajakan memuat perubahan 4 UU, yaitu UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Baca Juga: Penerimaan PPN Produk Digital PMSE Tembus Setengah Triliun

Adapun perubahan pada UU PPh terjadi pada Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 26. Perubahan pada UU PPN terjadi pada Pasal 1A, Pasal 4A, Pasal 9, dan Pasal 13. Selanjutnya perubahan pada UU KUP terjadi pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 13A (dihapus), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 27A (dihapus), Pasal 27B (baru), Pasal 38, dan Pasal 44B.

Selanjutnya, perubahan pada UU PDRD terjadi pada Pasal 141, Pasal 144 (dihapus), Pasal 156A (baru), Pasal 156B (baru), Pasal 157 (baru), Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 159A (baru). Beberapa artikel ulasannya dapat dibaca di sini. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

  • Hotline Khusus

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan terdapat saluran khusus untuk PKP yang masih membutuhkan asistensi atau menemui kendala saat menggunakan e-faktur 3.0. Konsultasi teknis seputar e-faktur 3.0 tersedia dalam layanan Kring Pajak DJP 1500200.

Baca Juga: Sri Mulyani Harap UU Cipta Kerja Bikin Kesadaran Pajak Meningkat

"Kami sudah siapkan hotline [konsultasi e-faktur 3.0] di Kring Pajak," katanya. Simak artikel ‘DJP Sediakan Hotline Khusus Konsultasi e-Faktur 3.0’. (DDTCNews)

  • Faktor yang Pengaruhi Rendahnya Pemanfaatan Insentif Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan dua faktor yang menyebabkan serapan insentif pajak masih rendah adalah kondisi ekonomi yang masih lemah dan tingkat kepatuhan wajib pajak penerima manfaat yang masih rendah.

"Kondisi kegiatan usaha yang masih lemah memang menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan insentif pajak yang sudah kami siapkan," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Mengupas Isu dan Tantangan Penerapan PPN atas Jasa Keuangan
  • UU Bea Meterai

DJP menyatakan sebagian besar pengaturan bea meterai yang ada sudah tidak dapat menjawab tantangan kebutuhan peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, penggantian UU Bea Meterai perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada asas kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Selain itu, tujuan penerapan UU Bea Meterai yang baru antara lain pertama, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Kedua, memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai. Ketiga, menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil. Keempat, menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. SImak artikel ‘Simak, Penjelasan DJP Soal UU Bea Meterai yang Baru’. (DDTCNews)

Baca Juga: Begini Proses Pemungutan PPnBM dan Pihak yang Memungut
  • Kerugian Akibat P3B

Penelitian Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (Centraal Planbureau/CPB) mengungkapkan penerimaan pajak Indonesia dirugikan akibat adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda.

Dokumen Dutch Tax Treaties and Developing Countries - A Network Analysis, CPB mengungkapkan P3B Indonesia-Belanda banyak dimanfaatkan korporasi multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Hal yang sama terjadi pada P3B Indonesia-Hong Kong dan Indonesia-Uni Emirat Arab. (DDTCNews/Bisnis Indonesia) (kaw)

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Tarif PPh Orang Pribadi Tertinggi Naik Jadi 39 Persen
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, UU Cipta Kerja, Omnibus Law, KUP, PPh, PPN, PDRD
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Selasa, 06 Oktober 2020 | 13:46 WIB
Perubahan pada hukum pajak ini sebenarnya sudah baik jika dilihat dari tujuan yg ingin dicapai, namun apakah implementasi, khususnya administrasi pajaknya akan sesuai dengan harapan untuk menutup grey area tersebut? karena itu, aturan turunan yang mengatur dikemudian hari harus dibuat secara kompreh ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Selasa, 01 Desember 2020 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
KMK 540/2020
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 14:37 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Jum'at, 04 Desember 2020 | 14:53 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 14:27 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 13:00 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 12:30 WIB
PMK 189/2020
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:22 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 11:07 WIB
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 10:52 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Jum'at, 04 Desember 2020 | 09:56 WIB
PMK 184/2020