PERTUMBUHAN EKONOMI 2020

Kenapa Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Sulit Diprediksi? Ini Kata BKF

Muhamad Wildan | Senin, 05 Oktober 2020 | 17:59 WIB
Kenapa Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Sulit Diprediksi? Ini Kata BKF

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. (Foto: Mwi/Youtube BKF)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan konsumsi pemerintah sebagai komponen pertumbuhan ekonomi merupakan komponen yang tidak mudah diprediksi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan hanya konsumsi pemerintah pusat yang berada di bawah kontrol Kementerian Keuangan, sedangkan konsumsi pemerintah daerah (pemda) berada di bawah kontrol pemda masing-masing.

"Sebanyak 26% dari APBN adalah transfer ke daerah, ini kalau sudah ditransfer ke pemda maka performa pemda untuk membelanjakan dana tersebut yang menentukan arah konsumsi pemerintah," ujar Febrio, Jumat (2/10/2020).

Baca Juga:
THR Cair 100 Persen, BKF Klaim Keuangan Negara Membaik

Seperti diketahui, kinerja konsumsi pemerintah pada semester I/2020 cenderung bergerak fluktutif dan diproyeksikan tumbuh sebesar 0,6% hingga 4,8% pada 2020 ini.

Rentang proyeksi konsumsi pemerintah yang 4,2 poin persen lebih tinggi dari proyeksi konsumsi rumah tangga 1,1 poin persen dan pembentukan modal tetap bruto 1,2 poin persen. Rentang proyeksi konsumsi pemerintah yang lebar itu menunjukkan konsumsi pemerintah susah diprediksi.

Agar konsumsi pemerintah bisa naik sesuai dengan harapan pemerintah, Febrio mengatakan pemerintah pusat berulang kali berdiskusi dengan pemda untuk memastikan pemda dapat membelanjakan APBD-nya dengan maksimal.

Baca Juga:
Harga Beras Kerek Inflasi, Pemerintah Lakukan Berbagai Antisipasi

"Dana yang sudah kami transfer lewat tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah banyak, tetapi bagian belanja APBD-nya yang tidak bisa kami prediksi dengan akurat," ujar Febrio.

Ia menambahkan realisasi APBD yang tidak dapat dipastikan nominalnya maupun dampaknya baik secara output maupun outcome merupakan masalah yang semakin mencolok di tengah pandemi Covid-19 dan akan dievaluasi oleh pemerintah pusat ke depan.

Febrio mengatakan pemerintah pusat akan mengevaluasi bagaimana TKDD yang sudah diberikan pemerintah pusat digunakan pemda. Harus dipastikan dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemda benar-benar dimanfaatkan dan mencapai output serta outcome yang signifikan.

Baca Juga:
Wacana Insentif PPh Badan DTP untuk Industri Hiburan, BKF Jelaskan Ini

"Covid-19 memberikan pelajaran yang berharga, penting sekali bagi pemda untuk melaksanakan anggarannya secara countercyclical seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar Febrio.

Untuk belanja yang berada di bawah kontrol pemerintah pusat seperti belanja kementerian dan lembaga (K/L) hingga belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Febrio menilai realisasi dan pertumbuhannya sudah berjalan dengan baik.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja K/L sudah mencapai 61,8% dari target, yakni sebesar Rp517,2 triliun dari target sebesar Rp836,4 triliun.

Belanja non-K/L yang di dalamnya terdapat belanja program PEN tercatat masih terealisasi sebesar 460,1 triliun, hanya 40,4% dari target sebesar Rp1.138,9 triliun. Meski masih rendah, Febrio mengatakan realisasi PEN diharapkan mampu mendekat 100% pada akhir tahun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 16 Maret 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

THR Cair 100 Persen, BKF Klaim Keuangan Negara Membaik

Selasa, 05 Maret 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras Kerek Inflasi, Pemerintah Lakukan Berbagai Antisipasi

Selasa, 30 Januari 2024 | 09:17 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wacana Insentif PPh Badan DTP untuk Industri Hiburan, BKF Jelaskan Ini

Senin, 29 Januari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bakal Dirilis, BKF Harap Penempatan DHE SDA Makin Ramai

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi