KEBIJAKAN EKONOMI

Kejar Pertumbuhan 5,6%, Butuh Investasi Rp5.800 triliun 

Redaksi DDTCNews | Rabu, 24 April 2019 | 17:32 WIB
Kejar Pertumbuhan 5,6%, Butuh Investasi Rp5.800 triliun 

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiharso (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah pasang target tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Ribuan triliun dana investasi harus masuk sebagai salah satu syaratnya.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam acara bertajuk Economic & Investment After 2019 Election: What's Next?. Menurutnya, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp5.803 triliun-Rp5.823 triliun.

"Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5% – 15% serta sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10%," katanya, Rabu (24/4/2019).

Baca Juga:
Begini Analisis BKF Soal Pertumbuhan Ekonomi hingga Akhir Tahun

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan ekonomi bertumbuh pada kisaran 5,3% - 5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya ialah dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0% - 7,4%.

Untuk mencapai hal tersebut, sejumlah strategi mulai disusun. Dalam jangka pendek, arah kebijakan ditujukan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov.

Selain itu, otoritas fiskal juga akan penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM berupa program pendidikan vokasi. Adapula strategi kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor, dan pengembangan pariwisata.

Baca Juga:
Indonesia Minta IMF Beri Asistensi untuk Kejar Peningkatan Tax Ratio

"Untuk itu, pemerintah pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari pemerintah daerah berupa alokasi dana transfer untuk kebutuhan infrastruktur," paparnya.

Faktor terakhir dan tidak kalah penting adalah peran swasta juga diharapkan terus meningkat. Agenda ini menurutnya dapat dicapai dengan didukung oleh pemberian insentif dan program kerjasama antara pemerintah dan korporasi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Mei 2024 | 09:00 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Begini Analisis BKF Soal Pertumbuhan Ekonomi hingga Akhir Tahun

BERITA PILIHAN
Minggu, 12 Mei 2024 | 08:00 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Ini 4 Tingkat Klasifikasi Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Minggu, 12 Mei 2024 | 07:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

Dafnom WP yang Diterbitkan Surat Imbauan Soal Angsuran Pajak

Sabtu, 11 Mei 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Wamenkeu: Bea Cukai Tidak Kejar Penerimaan dari Barang Kiriman

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

RI Punya Komite Pengawas Perpajakan, Apa Tugas dan Fungsinya?

Sabtu, 11 Mei 2024 | 12:00 WIB KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pemkab Bangka Selatan Tetapkan Tarif 9 Jenis Pajak Daerah

Sabtu, 11 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Penagihan Jika Utang Pajak Tak Dilunasi Lewat Jatuh Tempo

Sabtu, 11 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kriteria Barang yang Kena Pajak Dalam Rangka Impor, Begini Detailnya