BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menyatakan Ditjen Pajak (DJP) tengah melakukan berbagai upaya untuk mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya, termasuk dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan DJP sedang melaksanakan reformasi, yang salah satunya berfokus pada penguatan sistem administrasi. Melalui pemanfaatan teknologi digital, penyampaian SPT ke depan diyakini bakal makin mudah.
"Sekarang kita melakukan dalam kerangka reformasi ini, pendekatan user experience, bagaimana kita mendesain formulir SPT ke depan dan cara penyampaian SPT berbasis kebutuhan wajib pajak. Bukan bagaimana DJP memandangnya, tetapi lebih ke bagaimana kebutuhan wajib pajak ke depan," katanya, dikutip pada Rabu (26/4/2023).
Yon mengatakan DJP sedang menyiapkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS). Pembaruan PSIAP ini akan mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP, termasuk pengelolaan SPT.
Dia menjelaskan sejauh ini beberapa langkah juga sudah dilaksanakan untuk mempermudah penyampaian SPT. Salah satunya, melalui penyediaan fitur data prepopulated.
Fitur data prepopulated berarti sistem akan menyediakan data yang berasal dari basis data DJP. Data tersebut berasal dari data yang di-input oleh pemungut/pemotong pajak yang melaporkan kegiatannya kepada DJP.
Data-data tersebut meliputi data bukti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan sebagainya. Oleh karena itu, wajib pajak tinggal mencocokkan data yang disajikan pada sistem dengan pajak terutangnya.
"Sepanjang si pemberi kerja patuh menyampaikan bukti potong, nanti akan terkumpul di DJP Dan disampaikan dalam SPT," ujarnya.
Sementara dari sisi korporasi atau wajib pajak badan, Yon menyebut DJP mulai menerapkan penyampaian laporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL).
Kegiatan penyampaian laporan keuangan ini terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, perhitungan rekonsiliasi fiskal, dan detail laba rugi berbasis XBRL oleh wajib pajak.
XBRL akan memudahkan wajib pajak yang selama ini harus menyampaikan laporan keuangan ke berbagai lembaga. Misalnya pada wajib pajak perbankan, setidaknya harus menyampaikan laporan kepada DJP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pasar modal.
Dengan konsep XBRL, wajib pajak tersebut cukup menyampaikan 1 laporan sehingga masing-masing otoritas tinggal mengambil laporan yang diperlukan.
"Mudah-mudahan makin ke depan teknologi makin maju dan juga makin memudahkan. User experience is the key," imbuhnya. (sap)
